LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Selat Malaka menjadi salah satu jalur perdagangan maritim paling strategis di dunia dengan estimasi nilai perdagangan mencapai US$3,5 triliun atau sekitar Rp56.000 triliun per tahun, menggunakan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS. Namun, besarnya aktivitas ekonomi internasional tersebut belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan Indonesia, termasuk Aceh yang memiliki posisi geografis strategis di pintu masuk jalur pelayaran tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia mampu mengubah keunggulan geografisnya menjadi kekuatan ekonomi nasional. Bagi Aceh, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena daerah ini memiliki peluang mengembangkan sektor kepelabuhanan, logistik, perdagangan internasional, industri maritim, dan jasa pendukung pelayaran.
Berdasarkan data yang dihimpun dalam kajian perdagangan maritim, Selat Malaka merupakan salah satu dari delapan selat strategis yang menjadi urat nadi perekonomian dunia. Jalur sepanjang sekitar 800 kilometer tersebut menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan perdagangan Asia Timur melalui Selat Singapura dan Laut China Selatan.
Diperkirakan sekitar 22–24 persen perdagangan maritim global melewati koridor pelayaran ini. Pada 2025, lebih dari 102.500 kapal berukuran besar melintasi Selat Malaka, dengan volume angkutan kontainer diperkirakan mencapai 25 juta hingga 28 juta TEU (twenty-foot equivalent unit).
Besarnya aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa Selat Malaka bukan sekadar jalur perlintasan kapal, melainkan kawasan yang menyimpan peluang ekonomi melalui pelayanan pelabuhan, bongkar muat, penyimpanan barang, pengisian bahan bakar kapal, hingga pengembangan industri dan perdagangan.
Selat Malaka Jadi Jalur Energi Tersibuk Dunia
Nilai strategis Selat Malaka semakin terlihat dari besarnya arus perdagangan energi yang melintasi kawasan tersebut.
Data US Energy Information Administration (EIA) yang dikutip dalam bahan kajian mencatat sekitar 23,2 juta barel minyak per hari melewati Selat Malaka pada semester pertama 2025. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan 29 persen perdagangan minyak melalui jalur laut secara global.
Volume itu bahkan melampaui arus minyak di Selat Hormuz yang pada periode sama tercatat sekitar 20,9 juta barel per hari.
Selain minyak mentah dan produk petroleum, Selat Malaka juga menjadi jalur penting pengangkutan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), dengan volume yang disebut mencapai sekitar 9,2 miliar kaki kubik per hari.
Arus perdagangan energi tersebut memiliki peran besar dalam mendukung kebutuhan industri dan perekonomian negara-negara Asia, terutama China, Jepang, dan Korea Selatan.
Apabila terjadi gangguan pelayaran di Selat Malaka, kapal-kapal internasional berpotensi harus menggunakan jalur alternatif yang lebih panjang, termasuk melalui Selat Lombok. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang waktu pengiriman barang.
Singapura dan Malaysia Lebih Unggul Memanfaatkan Peluang
Di tengah besarnya potensi ekonomi Selat Malaka, Singapura dan Malaysia telah mengembangkan infrastruktur pelabuhan yang mampu menangkap aktivitas perdagangan internasional dalam skala besar.
Pelabuhan Singapura, misalnya, melayani sekitar 41 juta TEU kontainer dan 622,6 juta ton barang sepanjang 2024.
Dari total aktivitas kontainer tersebut, hampir 90 persen merupakan kegiatan transshipment, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain sebelum diteruskan menuju negara tujuan.
Aktivitas ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi sektor kepelabuhanan, termasuk melalui jasa bongkar muat, penyimpanan kontainer, pelayanan kapal, dan pengisian bahan bakar.
Sementara itu, Malaysia mengandalkan Port Klang sebagai salah satu pusat perdagangan maritim utamanya.
Pelabuhan tersebut disebut berkontribusi sekitar 60 persen terhadap aktivitas perdagangan maritim Malaysia, memperlihatkan besarnya peran infrastruktur pelabuhan dalam mendukung perekonomian negara.
Keberhasilan Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa keuntungan geografis tidak otomatis menghasilkan pendapatan ekonomi tanpa dukungan fasilitas pelabuhan, industri, investasi, dan jaringan logistik internasional.
Pelabuhan Indonesia Masih Tertinggal
Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah pelabuhan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan Selat Malaka, di antaranya Belawan di Sumatera Utara, Dumai di Riau, dan Batu Ampar di Batam.
Ketiga pelabuhan tersebut telah berperan dalam kegiatan ekspor dan impor nasional, tetapi kapasitasnya dalam menangkap aktivitas pemuatan ulang barang internasional masih terbatas dibandingkan pelabuhan utama Singapura dan Malaysia.
Pada 2025, nilai ekspor melalui Pelabuhan Belawan tercatat sekitar US$10,7 miliar.
Sementara itu, ekspor nonmigas melalui Pelabuhan Dumai mencapai sekitar US$15,2 miliar, ditambah ekspor migas sebesar US$616 juta.
Pelabuhan Batu Ampar di Batam juga menunjukkan pertumbuhan dengan nilai ekspor nonmigas sekitar US$14,3 miliar pada 2025, meningkat sekitar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, nilai ekspor melalui ketiga pelabuhan tersebut mencapai sekitar US$40,8 miliar.
Namun, besarnya nilai ekspor tersebut belum mencerminkan kemampuan Indonesia untuk menguasai pasar jasa kepelabuhanan internasional.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas untuk melayani kapal kargo berukuran besar serta belum optimalnya kegiatan transshipment.
Pengembangan kedalaman alur pelayaran, kapasitas terminal kontainer, fasilitas penyimpanan barang, dan layanan pengisian bahan bakar menjadi kebutuhan penting apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing pelabuhannya.
Aceh Berpeluang Mengembangkan Ekonomi Maritim
Bagi Aceh, perkembangan perdagangan di Selat Malaka seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
Wilayah Aceh memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di ujung barat Indonesia, berdekatan dengan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan kawasan Samudra Hindia dan Asia Tenggara.
Keunggulan tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan pelabuhan, kawasan industri, pusat logistik, perdagangan ekspor-impor, serta berbagai usaha yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran.
Namun, potensi tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk peningkatan infrastruktur, ketersediaan energi, konektivitas transportasi, dan kepastian investasi.
Pemerintah Aceh juga perlu mengidentifikasi sektor yang paling realistis untuk dikembangkan agar peluang perdagangan internasional dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan, misalnya, berpotensi meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Di sektor maritim, peluang lain dapat muncul melalui penyediaan jasa logistik, pergudangan, pelayanan kapal, serta kegiatan ekonomi pendukung pelabuhan.
Meski demikian, besarnya perdagangan yang melintasi Selat Malaka tidak berarti seluruh nilai transaksi tersebut dapat langsung menjadi pendapatan daerah. Manfaat ekonomi baru dapat diperoleh apabila Aceh mampu menyediakan barang, jasa, dan infrastruktur yang dibutuhkan pelaku perdagangan internasional.
Indonesia Siapkan Pengembangan Pusat Transshipment
Dalam upaya meningkatkan daya saing, pemerintah telah menyusun peta jalan industri pelayaran nasional 2024–2029.
Salah satu strategi yang disebut dalam kajian tersebut adalah pengembangan kawasan Dumai–Kuala Tanjung sebagai pusat pemuatan ulang barang internasional yang diharapkan mampu bersaing dalam pasar perdagangan Selat Malaka.
Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, Indonesia berupaya menangkap sebagian aktivitas bongkar muat dan distribusi barang yang selama ini banyak dilayani pelabuhan negara tetangga.
Kajian tersebut memperkirakan lalu lintas kontainer di kawasan Selat Malaka dapat mencapai 100 juta TEU pada 2030.
Apabila Indonesia mampu memperoleh pangsa pasar sebesar 10 persen, potensi pendapatan dari jasa kepelabuhanan diperkirakan mencapai US$1 miliar per tahun.
Pengembangan pusat logistik dan pelayaran tersebut juga diproyeksikan berpotensi menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja langsung dan 60.000 lapangan kerja tidak langsung.
Angka-angka tersebut merupakan proyeksi yang bergantung pada realisasi investasi, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta kemampuan Indonesia menarik aktivitas perdagangan internasional.
Revisi UUPA Dapat Menjadi Momentum bagi Aceh
Di tengah persaingan ekonomi maritim kawasan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Bagi Aceh, revisi tersebut berpeluang menjadi ruang pembahasan mengenai dukungan kewenangan, pengembangan kawasan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kemampuan fiskal daerah.
Namun, penguatan kewenangan perlu disertai strategi ekonomi yang konkret agar tidak berhenti pada perubahan ketentuan administratif.
Pengembangan pelabuhan dan industri maritim, misalnya, membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pengelola pelabuhan, serta lembaga terkait.
Selain itu, kebijakan investasi perlu diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja Aceh, dan peningkatan nilai tambah komoditas daerah.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan ekonomi maritim tidak hanya menjadi agenda pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persaingan Kawasan Semakin Ketat
Tantangan Indonesia dalam memanfaatkan Selat Malaka diperkirakan semakin besar seiring munculnya rencana pengembangan jalur perdagangan alternatif di kawasan Asia Tenggara.
Thailand, misalnya, memiliki rencana proyek Land Bridge yang menghubungkan Pelabuhan Ranong di Laut Andaman dengan Pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 1 triliun baht dan berpotensi menghadirkan alternatif distribusi barang di kawasan.
Walaupun realisasinya masih bergantung pada berbagai faktor, rencana tersebut menunjukkan bahwa persaingan untuk menarik arus perdagangan internasional terus berkembang.
Indonesia, termasuk Aceh, perlu merespons persaingan tersebut melalui peningkatan daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka panjang.
Besarnya nilai perdagangan Selat Malaka menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Aceh. Tanpa kesiapan infrastruktur, investasi, industri, dan kebijakan yang mendukung, keunggulan geografis daerah ini berisiko hanya menjadi potensi yang terus dibicarakan tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat.
Sebaliknya, apabila mampu mengembangkan sektor maritim secara terarah, Aceh memiliki kesempatan memperkuat perannya sebagai salah satu pintu perdagangan internasional Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Nusantara.
