LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat diduga dikemas ulang, dicampur dengan beras berkualitas lebih rendah, hingga dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Kasus tersebut berbuntut pada tindakan administratif terhadap delapan pejabat di lingkungan pengelolaan dan distribusi pangan. Dalam penjelasan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, enam pejabat di Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten dinonaktifkan, sementara dua pejabat lainnya menerima surat teguran. Di sisi lain, sembilan orang dari pihak swasta telah menjalani proses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan beras SPHP karena program tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Beras SPHP Dibongkar, Dikemas Ulang dan Dijual Lebih Mahal
Berdasarkan temuan yang disampaikan Amran, dugaan penyimpangan bermula ketika pihak swasta membeli beras SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog.
Beras tersebut kemudian diduga dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dipindahkan ke karung atau wadah lain untuk diperdagangkan melalui skema berbeda.
Sebagian beras diduga dipasarkan kembali sebagai beras premium, sementara sebagian lainnya dicampur dengan beras berkualitas lebih rendah sebelum dijual dengan harga lebih tinggi.
Modus tersebut menjadi perhatian karena beras SPHP merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Amran menjelaskan bahwa beras yang seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram disalurkan kepada pihak tertentu dengan harga Rp11.500 per kilogram.
Namun, menurutnya, beras tersebut justru diduga dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui pengemasan ulang dan pencampuran.
“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini yang harusnya dijual Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi,” jelas Amran.
Praktik tersebut, apabila terbukti, bukan hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Mentan: Beras untuk Masyarakat Kurang Mampu Justru Dimanipulasi
Amran menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP karena program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses pangan dengan harga lebih terjangkau.
Menurutnya, tindakan mengalihkan beras dari tujuan penyaluran yang semestinya merupakan persoalan serius dan harus ditangani melalui mekanisme hukum.
“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas ini kejahatan,” tegas Amran.
Ia memastikan bahwa temuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dari sembilan orang pihak swasta yang telah diproses hukum, satu orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Amran juga mengisyaratkan bahwa pengungkapan perkara belum berhenti pada pihak yang telah diproses.
“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP.
Enam Pejabat Bulog Dinonaktifkan, Dua Diberi Teguran
Tindakan administratif terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi beras SPHP menjadi bagian penting dalam penanganan kasus tersebut.
Amran menegaskan bahwa pimpinan dan pejabat yang memiliki tanggung jawab pengawasan harus mempertanggungjawabkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai langkah administratif yang telah diambil.
Menurut Rizal, keputusan tersebut menyangkut jajaran Bulog di Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.
“Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau. Ini merupakan tanggung jawab kami,” jelas Rizal.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Dirut Bulog, tindakan terhadap delapan pejabat tersebut terdiri atas enam penonaktifan dan dua teguran, bukan seluruhnya berupa pemberhentian dari jabatan.
Bulog Tegaskan Pejabat yang Dinonaktifkan Belum Terbukti Bersalah
Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa penonaktifan enam pejabat Bulog tidak dapat diartikan sebagai bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas selama proses pemeriksaan berlangsung.
Penonaktifan sementara dilakukan agar pejabat yang sedang diperiksa tidak memiliki kesempatan memengaruhi atau mengganggu proses investigasi.
Rizal memastikan pemeriksaan akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk menentukan ada atau tidaknya keterlibatan masing-masing pihak.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pejabat yang dinonaktifkan tidak terbukti terlibat, Bulog akan memulihkan hak mereka melalui penempatan pada jabatan yang sederajat.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tindakan administratif tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.
Pengawasan Rumah Pangan Kita Jadi Sorotan
Kasus dugaan penyelewengan beras SPHP turut menyoroti efektivitas pengawasan terhadap jaringan penyaluran pangan, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu mitra distribusi Bulog.
Rizal menegaskan bahwa pengawasan terhadap RPK merupakan tanggung jawab Perum Bulog.
Karena itu, seluruh jajaran Bulog diminta meningkatkan verifikasi, pemeriksaan, dan pemantauan terhadap mitra penyalur agar beras SPHP benar-benar diperdagangkan sesuai ketentuan.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap penyaluran dari gudang, tetapi juga perlu memastikan bahwa produk yang diterima mitra tidak dialihkan untuk tujuan yang bertentangan dengan program pemerintah.
Ketertelusuran distribusi menjadi penting untuk mengetahui jumlah beras yang disalurkan, pihak penerima, serta kesesuaian harga dan penggunaan produk di tingkat perdagangan.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik pengemasan ulang, pencampuran, maupun penjualan kembali beras SPHP dengan harga yang tidak sesuai ketentuan.
Penyelewengan Beras Subsidi Berpotensi Merusak Stabilitas Harga
Dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP menjadi persoalan yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran perdagangan.
Program SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan tekanan harga beras di masyarakat.
Apabila beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau dialihkan ke pasar dengan harga lebih tinggi, tujuan intervensi pemerintah berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Masyarakat dapat kehilangan kesempatan memperoleh beras sesuai harga program, sementara pelaku yang menyalahgunakan distribusi berpotensi menikmati keuntungan dari selisih harga.
Praktik tersebut juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang yang menjalankan ketentuan distribusi dengan benar.
Karena itu, penanganan kasus ini memerlukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan sekaligus perbaikan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang.
Pemerintah Diminta Pastikan Beras SPHP Sampai kepada Masyarakat
Kasus yang terungkap di wilayah DKI Jakarta dan Banten menjadi pengingat pentingnya pengawasan distribusi beras SPHP secara menyeluruh, termasuk di daerah-daerah.
Bagi masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Aceh, keberadaan beras SPHP memiliki arti penting sebagai salah satu pilihan pangan dengan harga yang diatur melalui program stabilisasi pemerintah.
Karena itu, pengawasan penyaluran perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan produk sampai kepada masyarakat melalui jalur distribusi yang sah.
Koordinasi antara Bulog, Bapanas, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan beras program pemerintah.
Di sisi lain, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan harus tetap dilakukan secara objektif agar pihak yang tidak terbukti terlibat tidak dirugikan oleh proses penegakan hukum.
Langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Perum Bulog dalam menindak dugaan penyelewengan beras SPHP menjadi peringatan bahwa pengawasan distribusi pangan tidak boleh berhenti pada penyaluran barang dari gudang. Pemerintah harus memastikan setiap kilogram beras yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar sampai kepada penerima melalui mekanisme dan harga yang sesuai aturan, sementara pihak yang terbukti melakukan manipulasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
