LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Muslim M Yatim, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap dugaan tindakan intimidatif serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi kepolisian di lingkungan sebuah pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desakan tersebut muncul menyusul laporan mengenai tindakan aparat terhadap sejumlah santriwati pada malam hari yang dinilai berpotensi melanggar prosedur hukum dan menimbulkan trauma psikologis.
Muslim menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap peristiwa tersebut. Ia menilai setiap tindakan penegakan hukum, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan Islam, harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan menghormati martabat manusia. Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif serta memastikan adanya dasar hukum dan prosedur yang jelas sebelum melakukan tindakan di lingkungan pesantren.
“Tindakan ini tidak hanya melukai santriwati baik secara fisik, mental maupun keyakinan karena masih ada santriwati yang tidak menutup aurat, tapi juga melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai marwah lembaga pendidikan pesantren sebagai penjaga moral bangsa,” ujar Muslim dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Santriwati pada Malam Hari
Muslim menilai laporan mengenai tindakan aparat terhadap santriwati pada malam hari perlu mendapat perhatian serius, terutama karena menyangkut perlindungan terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan.
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan menjalankan tugas sesuai undang-undang. Namun, kewenangan tersebut harus digunakan dengan memperhatikan prosedur, kebutuhan tindakan, serta hak-hak pihak yang terdampak.
Ia menyayangkan dugaan tindakan intimidatif yang disebut terjadi ketika sejumlah santriwati belum mengenakan pakaian yang sepenuhnya menutup aurat.
Bagi Muslim, situasi tersebut perlu diperiksa secara objektif karena menyangkut penghormatan terhadap privasi, keyakinan agama, dan kondisi psikologis para santriwati.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan tindakan kepolisian di lingkungan pesantren semestinya mempertimbangkan karakter lembaga pendidikan Islam serta kondisi penghuni yang berada di dalamnya.
“Prosedur harus jelas, didahului komunikasi dengan pimpinan pondok, dan tidak boleh ada aksi arogan yang menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan santri,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian Muslim terhadap informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan. Ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun HAM masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Pesantren dan Santri Bukan Musuh Negara
Muslim menegaskan bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi penting dalam membangun karakter, moralitas, dan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.
Karena itu, ia meminta aparat keamanan tidak menggunakan pendekatan yang dapat menimbulkan kesan bahwa santri maupun lembaga pesantren merupakan pihak yang harus diperlakukan sebagai ancaman.
Menurutnya, pesantren dan santri adalah aset bangsa yang perlu dilindungi serta dihormati.
Para santri merupakan generasi muda yang menjalani pendidikan untuk memperdalam pengetahuan agama, membentuk akhlak, dan mempersiapkan diri memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Muslim berpandangan bahwa penegakan hukum dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan tidak seharusnya dipertentangkan.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum di lingkungan pesantren, aparat tetap dapat menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terkait dengan perkara.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar tindakan penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan yang lebih luas di kalangan peserta didik.
Minta Kapolri dan Dankor Brimob Lakukan Investigasi Transparan
Sebagai anggota DPD RI, Muslim secara khusus meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui investigasi yang transparan dan menyeluruh.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian, dasar pelaksanaan operasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan bukti pelanggaran prosedur atau tindakan aparat yang melampaui kewenangan, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.
“Hukum tidak boleh tegak dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk para santri,” tegasnya.
Muslim menilai pemeriksaan yang objektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Investigasi juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang sebenarnya sehingga tidak berkembang berbagai kesimpulan yang belum didukung hasil pemeriksaan resmi.
Hak dan Kondisi Psikologis Santriwati Harus Dilindungi
Selain meminta investigasi, Muslim menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak santriwati yang disebut terdampak peristiwa tersebut.
Ia menilai penanganan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan tindakan aparat, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan para santriwati apabila terbukti mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut.
Pemulihan hak dapat mencakup langkah perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Muslim menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar persoalan tersebut memperoleh penanganan yang tepat.
“Saya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hak-hak santri yang menjadi korban dipulihkan dan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari di wilayah manapun,” jelas Muslim.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian DPD RI tidak hanya diarahkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan peserta didik dan pencegahan kejadian serupa.
Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi
Di tengah berkembangnya perhatian publik terhadap kasus tersebut, Muslim mengimbau pimpinan pondok pesantren, orang tua santri, dan masyarakat agar tetap tenang.
Ia meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan menyerahkan proses pemeriksaan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, pengawalan terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun HAM harus dilakukan melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku.
Sikap tersebut diperlukan agar proses pencarian fakta berjalan objektif dan tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan.
Muslim juga mengajak kalangan pesantren dan institusi kepolisian memperkuat komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman serta membangun hubungan yang saling menghormati.
Aparat dan Pesantren Harus Saling Menguatkan
Muslim menegaskan bahwa aparat kepolisian dan lembaga pendidikan pesantren memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Sementara pesantren berperan dalam pendidikan agama, pembentukan karakter, serta pembinaan moral generasi muda.
Karena itu, hubungan antara kedua institusi tersebut seharusnya dibangun melalui dialog, penghormatan, dan kerja sama.
“Aparat adalah pelindung masyarakat, santri adalah penjaga masa depan bangsa. Keduanya harus saling menguatkan, bukan saling menegasikan. Keamanan dan kemuliaan harus berjalan seiring,” tandasnya.
Muslim berharap investigasi terhadap dugaan tindakan aparat di Sukoharjo dapat dilakukan secara terbuka dan memberikan kepastian mengenai fakta yang sebenarnya.
Desakan anggota DPD RI tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemeriksaan yang transparan, perlindungan terhadap santriwati, serta penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dinilai penting untuk memastikan kewenangan aparat dijalankan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab.
