LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada 9 November 2026. Sejumlah isu strategis diperkirakan menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold), komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu, hingga perlindungan keselamatan petugas pemilu di seluruh Indonesia.
Optimisme tersebut disampaikan Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pembahasan revisi UU Pemilu memiliki peluang untuk dipercepat karena DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) sebelum memasuki masa reses.
“Masa sidang yang akan datang ini kan mulai tanggal 9, ya kan? Satu bulan lah kurang lebih. Insya Allah selesai. Saya optimis itu bisa selesai. Mudah-mudahan,” ujar Jazuli.
Meski demikian, target penyelesaian dalam satu bulan tersebut masih merupakan harapan yang disampaikan Jazuli, bukan jadwal pengesahan yang telah dipastikan oleh DPR dan pemerintah.
Panja RUU Pemilu Telah Dibentuk
Jazuli menjelaskan bahwa DPR telah membentuk Panja RUU Pemilu sebagai bagian dari persiapan pembahasan perubahan regulasi penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, struktur kepemimpinan dan keanggotaan Panja telah ditetapkan sebelum DPR memasuki masa reses.
Pembentukan Panja diharapkan dapat mempercepat pembahasan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya sekaligus menampung masukan dari sejumlah pemangku kepentingan.
DPR juga telah menerima pandangan dari kalangan akademisi, profesor, dan peneliti mengenai materi yang perlu dipertimbangkan dalam revisi UU Pemilu.
Masukan tersebut menjadi salah satu bahan untuk mengevaluasi ketentuan yang selama ini digunakan, termasuk aturan representasi politik dan tata kelola lembaga penyelenggara pemilu.
Namun, penyelesaian revisi undang-undang tetap bergantung pada proses pembahasan, penyusunan rumusan pasal, serta kesepakatan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ambang Batas Parlemen Jadi Isu Krusial
Salah satu isu yang diperkirakan memunculkan perdebatan dalam pembahasan revisi UU Pemilu adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Ketentuan tersebut menentukan persentase minimal perolehan suara nasional yang harus dipenuhi partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI.
Jazuli mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pandangan berbeda mengenai besaran ambang batas yang akan diterapkan.
Menurutnya, ada partai politik yang mengusulkan ambang batas sebesar 7 persen, sementara pihak lain menginginkan angka 6 persen.
Ia juga menyebut bahwa mayoritas pandangan yang muncul mengarah pada usulan ambang batas sebesar 5 persen.
“Nah ini kan tentu akan didalami lagi, ya kan?” kata Jazuli.
Perbedaan usulan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan ambang batas parlemen masih membutuhkan pendalaman dan kesepakatan politik.
Besaran ambang batas memiliki konsekuensi terhadap keterwakilan partai politik di DPR, terutama bagi partai dengan perolehan suara nasional yang berada di sekitar batas minimum.
Di satu sisi, ambang batas parlemen berkaitan dengan upaya penyederhanaan jumlah partai di parlemen. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keterwakilan suara pemilih yang diberikan kepada partai yang tidak memenuhi batas perolehan suara.
Karena itu, pembahasannya memerlukan pertimbangan terhadap efektivitas sistem kepartaian, proporsionalitas keterwakilan, serta prinsip keadilan pemilu.
Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Ikut Dievaluasi
Selain ambang batas parlemen, revisi UU Pemilu juga akan membahas kemungkinan perubahan komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu.
Jazuli menyebut DPR perlu mengevaluasi jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pilihan mempertahankan atau menambah jumlah anggota sesuai kebutuhan kelembagaan.
Ia menyinggung opsi jumlah anggota sebanyak lima atau tujuh orang sebagai bagian dari pembahasan yang perlu dikaji lebih lanjut.
Evaluasi serupa juga akan dilakukan terhadap komposisi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurut Jazuli, perlu dipertimbangkan apakah jumlah anggota Bawaslu sebaiknya disesuaikan dengan jumlah anggota KPU untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.
Perubahan komposisi penyelenggara pemilu tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga menyangkut pembagian tugas, efektivitas pengambilan keputusan, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas pengawasan pemilu.
Namun, belum ada keputusan final mengenai perubahan jumlah anggota kedua lembaga tersebut.
Keselamatan Petugas Pemilu Jadi Perhatian DPR
Jazuli juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap keselamatan penyelenggara pemilu, terutama petugas yang bekerja di tingkat bawah.
Ia mengingatkan adanya pengalaman pemilu sebelumnya ketika sejumlah petugas penyelenggara meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemilu berikutnya memiliki sistem kerja yang lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan petugas.
“Karena kan waktu zaman sebelum Pak Prabowo kan sempat ada accident yang meninggal terlalu banyak begitu ya, apakah itu nanti menjadi juga bahan. Kan setelah itu kan belum ada evaluasi, belum ada revisi lagi itu undang-undang pemilunya,” ujar Jazuli.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kan juga kita harus memiliki tanggung jawab tentang keselamatan anak bangsa yang ikut menjadi penyelenggara dengan seluruh turunannya, baik di KPU Pusat, Bawaslu, maupun juga sampai ke bawahnya,” imbuhnya.
Perhatian terhadap keselamatan petugas dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi beban kerja, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan kesehatan, serta mekanisme perlindungan bagi penyelenggara.
Meski demikian, bentuk perubahan aturan yang akan diusulkan terkait keselamatan petugas belum dijelaskan secara terperinci.
Rapat Panja dengan Kemendagri dan Penyelenggara Pemilu Ditunda
Di tengah optimisme penyelesaian revisi UU Pemilu, agenda pembahasan Panja bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu mengalami penyesuaian jadwal.
Panja RUU Pemilu sebelumnya merencanakan sejumlah rapat pada Senin (2/11/2026), tetapi agenda tersebut tidak jadi dilaksanakan sesuai jadwal awal.
Ketua Panja RUU Pemilu DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat masih menunggu penyesuaian waktu dan kemungkinan baru berlangsung setelah masa reses DPR berakhir.
“Rapat masih menyesuaikan waktu. Kemungkinan minggu depan setelah masa reses selesai,” kata Bahtra, Senin (2/11/2026).
Berdasarkan jadwal sebelumnya, Panja direncanakan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin.
Pada hari yang sama, Panja juga dijadwalkan mengadakan RDP bersama KPU dengan melibatkan ketua KPU provinsi dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya, pada Selasa (3/11/2026), Panja direncanakan menggelar RDP bersama Bawaslu yang turut melibatkan ketua Bawaslu provinsi se-Indonesia.
Penundaan tersebut membuat sejumlah agenda pendalaman materi belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal semula.
Masukan Daerah Penting untuk Penyempurnaan Regulasi
Pelibatan KPU dan Bawaslu provinsi dalam pembahasan revisi UU Pemilu memiliki arti penting karena penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda antardaerah.
Wilayah kepulauan, kawasan pegunungan, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan memiliki kebutuhan logistik serta karakteristik pelayanan pemilih yang tidak selalu sama.
Bagi Aceh, evaluasi regulasi pemilu juga relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota, termasuk wilayah dengan tantangan geografis dan akses transportasi.
Masukan penyelenggara di daerah dapat membantu DPR mengidentifikasi persoalan teknis, kebutuhan sumber daya manusia, serta aspek keselamatan petugas yang perlu diperbaiki melalui kebijakan nasional.
Selain itu, pembahasan revisi UU Pemilu juga perlu memperhatikan keselarasan dengan ketentuan khusus yang berlaku di daerah tertentu, sepanjang berkaitan dengan materi yang akan diubah.
DPR Dihadapkan pada Target Waktu dan Perbedaan Usulan
Target penyelesaian revisi UU Pemilu dalam waktu sekitar satu bulan menjadi tantangan tersendiri karena sejumlah isu yang dibahas memiliki konsekuensi politik, kelembagaan, dan teknis.
Perbedaan usulan ambang batas parlemen membutuhkan pembahasan untuk menemukan rumusan yang dapat diterima dalam proses legislasi.
Sementara itu, evaluasi jumlah anggota KPU dan Bawaslu memerlukan pertimbangan mengenai kebutuhan organisasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Persoalan keselamatan petugas juga menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan pasal, tetapi memperhatikan kondisi nyata penyelenggaraan pemilu di lapangan.
Karena itu, percepatan pembahasan perlu diimbangi dengan keterbukaan proses, partisipasi pemangku kepentingan, dan pengkajian terhadap dampak ketentuan yang akan diubah.
Revisi UU Pemilu Diharapkan Perkuat Kualitas Demokrasi
Revisi UU Pemilu merupakan salah satu agenda penting dalam pembenahan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Aturan yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap mekanisme kompetisi partai politik, keterwakilan pemilih, kelembagaan penyelenggara, serta pelaksanaan tahapan pemilu mendatang.
Oleh sebab itu, kualitas pembahasan menjadi aspek penting selain kecepatan penyelesaian.
Kejelasan norma, kepastian hukum, serta kesesuaian aturan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar perubahan undang-undang dapat diterapkan secara efektif.
Dengan dimulainya masa sidang DPR pada 9 November 2026, Jazuli Juwaini optimistis revisi UU Pemilu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, perbedaan pandangan mengenai ambang batas parlemen, evaluasi jumlah anggota KPU dan Bawaslu, serta perlindungan keselamatan petugas menunjukkan bahwa pembahasan masih membutuhkan pendalaman. Keberhasilan revisi tersebut pada akhirnya akan ditentukan bukan hanya oleh kecepatan pengesahan, melainkan juga oleh kualitas aturan yang dihasilkan untuk menjamin pemilu yang demokratis, adil, dan aman bagi seluruh masyarakat.
