LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap perkembangan penting dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Seorang pria bernama Arif Kurniawan (AK), yang diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) sejumlah perusahaan pertambangan nikel, diketahui berada di luar negeri berdasarkan hasil penelusuran tim penyidik bersama instansi terkait.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa keberadaan AK di luar Indonesia diketahui melalui penelusuran data perlintasan. Penyidik masih mendalami perannya dalam jaringan perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan pertambangan bermasalah selama lebih dari satu dekade, yakni sejak 2013 hingga 2025.
“Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” ujar Saiful sebagaimana dikutip dari keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Peran Arif Kurniawan Terungkap dari Pemeriksaan 38 Saksi
Menurut Saiful, dugaan keterlibatan Arif Kurniawan sebagai pengendali kegiatan pertambangan diperoleh dari pemeriksaan 38 orang saksi. Keterangan para saksi menjadi dasar awal bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antara AK dan sejumlah perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik menduga AK bukan sekadar pihak yang memiliki hubungan administratif dengan perusahaan-perusahaan tersebut, melainkan sosok yang mengendalikan kegiatan usaha sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan yang sedang diselidiki.
“Yang bersangkutan pada saat proses penyidikan ini belum ditemukan di Indonesia. Sehingga pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” ungkap Saiful.
Kejagung masih mengembangkan penyidikan untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk menelusuri hubungan kepemilikan, pengendalian perusahaan, proses perizinan, serta kemungkinan aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Sejumlah Perusahaan Tambang Diduga Berada di Bawah Kendali AK
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyebut sejumlah perusahaan pertambangan nikel yang diduga berkaitan dengan Arif Kurniawan.
Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam keterangan penyidikan antara lain PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Kejagung menduga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pengendalian AK sebagai pihak penerima manfaat.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” kata Saiful.
Meskipun penyidik menyebut lima perusahaan dalam keterangannya, terdapat enam singkatan nama perusahaan dalam informasi yang disampaikan. Perbedaan jumlah tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan perusahaan mana saja yang secara resmi menjadi objek penyidikan.
Penelusuran terhadap pihak penerima manfaat menjadi penting dalam pengungkapan dugaan korupsi pertambangan karena pengendali kegiatan usaha tidak selalu tercatat sebagai pengurus formal atau pemegang saham langsung dalam dokumen perusahaan.
Kejagung Temukan Dugaan Manipulasi Izin Usaha Pertambangan
Salah satu temuan penting penyidik berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).
Saiful mengungkapkan bahwa izin pertambangan dua perusahaan, yang dalam keterangannya disebut PT BSC dan PT KAA, seharusnya telah berakhir pada 2015.
Namun, izin tersebut diduga mengalami penangguhan atau suspend sebanyak tiga kali. Menurut penyidik, tindakan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” jelasnya.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena berkaitan dengan keabsahan kegiatan pertambangan, kewenangan pejabat dalam pengelolaan izin, serta kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan setelah izin seharusnya berakhir.
Penyidik perlu memastikan dasar hukum penerbitan maupun penangguhan izin, pihak yang mengambil keputusan administratif, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.
Dugaan Suap kepada Pejabat Negara Ikut Didalami
Selain persoalan izin usaha pertambangan, Kejagung juga mendalami dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara.
Penyidik menduga perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan AK memberikan sesuatu kepada pejabat tertentu untuk memperlancar proses administrasi dan pengurusan perizinan pertambangan.
“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful.
Dugaan tersebut membuka ruang penyidikan lebih luas terhadap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan, pengawasan, maupun pengelolaan izin pertambangan.
Namun, Kejagung belum mengungkap secara terperinci identitas pejabat yang diduga menerima suap, nilai pemberian, maupun mekanisme transaksi yang sedang ditelusuri.
Karena itu, dugaan suap tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, transaksi keuangan, dan alat bukti lain yang sah.
Dugaan Penyimpangan Berlangsung Selama 12 Tahun
Periode dugaan tindak pidana yang disebut berlangsung sejak 2013 hingga 2025 menjadi perhatian tersendiri.
Rentang waktu sekitar 12 tahun tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri kegiatan pertambangan dalam periode yang panjang, termasuk perubahan kebijakan, proses administrasi, dan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Penyidikan terhadap tata kelola pertambangan dalam jangka waktu panjang membutuhkan pemeriksaan dokumen perizinan, catatan produksi, penjualan komoditas, serta aliran keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Selain itu, penyidik perlu menelusuri apakah terdapat kerugian keuangan negara atau dampak ekonomi lain yang timbul akibat dugaan penyimpangan tersebut.
Hingga informasi ini disampaikan, Kejagung belum merinci besaran dugaan kerugian negara maupun nilai keuntungan yang diduga diperoleh pihak-pihak terkait.
Pengendali di Luar Negeri, Penyidik Terus Kumpulkan Bukti
Keberadaan Arif Kurniawan di luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi proses penyidikan.
Meski demikian, Kejagung menyatakan pengumpulan alat bukti terus dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Pemeriksaan terhadap 38 saksi yang telah dilakukan menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap hubungan antara pengendali perusahaan, kegiatan pertambangan, dan dugaan penyimpangan perizinan.
“Serta dalam rangka ke depan kami akan melakukan pengumpulan alat bukti dalam rangkaian untuk memperkuat konstruksi perkara. Sehingga kelak nantinya kami akan limpahkan kepada penuntut umum,” pungkas Saiful.
Belum terdapat penjelasan resmi dalam informasi yang disampaikan mengenai negara tempat AK berada, apakah yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, maupun apakah Kejagung telah mengajukan langkah hukum lintas negara untuk menghadirkannya dalam proses pemeriksaan.
Pengungkapan Kasus Jadi Ujian Penegakan Hukum Sektor Minerba
Pengungkapan dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian penting karena sektor mineral dan batu bara merupakan salah satu bidang usaha strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya transparansi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pengawasan izin pertambangan, serta akuntabilitas pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi.
Apabila dugaan penyimpangan terbukti, perkara tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan pertambangan, terutama mengenai masa berlaku izin, keputusan penangguhan kegiatan usaha, dan pencegahan praktik suap dalam pelayanan perizinan.
Penelusuran terhadap Arif Kurniawan sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan menjadi salah satu kunci pengungkapan perkara. Namun, penegakan hukum juga perlu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
Kejagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi alat bukti dan memperjelas konstruksi dugaan tindak pidana.
Seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
