LINTASNUSANTARANEWS.ID | SULAWESI UTARA- Potensi sumber daya perikanan di kawasan perbatasan Sulawesi Utara dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk industri bernilai tambah dan menembus pasar ekspor. Namun, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, pasokan energi, fasilitas penyimpanan, serta konektivitas transportasi laut masih menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan kekayaan laut di wilayah kepulauan tersebut.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam audiensi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas identifikasi kebutuhan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, serta penyusunan prioritas program pembangunan kawasan perbatasan Sulawesi Utara untuk tahun 2027.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menegaskan bahwa pengembangan wilayah perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Jangan Hanya Menjual Ikan Mentah, Dorong Industri Pengolahan
Edi Nurhabad menilai sektor perikanan memiliki peluang strategis untuk menjadi penggerak perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Sulawesi Utara, terutama wilayah kepulauan yang memiliki akses langsung terhadap sumber daya laut.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, melainkan dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor,” tegas Edi.
Pengembangan industri pengolahan ikan dinilai dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Secara potensial, hilirisasi perikanan dapat diarahkan pada pengembangan ikan beku, fillet, produk olahan siap konsumsi, maupun komoditas perikanan lain yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
Namun, pengembangan industri tersebut memerlukan dukungan teknologi pengolahan, fasilitas rantai dingin, pasokan listrik yang andal, serta tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Tanpa dukungan tersebut, potensi perikanan yang besar belum tentu dapat memberikan manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat setempat.
Peluang Pembelian 500 Ton Ikan dari Talaud Terkendala Pelabuhan
Salah satu persoalan utama yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah keterbatasan kapasitas dermaga di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, mengungkapkan adanya peluang pembelian hasil perikanan dari Kabupaten Talaud sebanyak 500 ton melalui wilayah Miangas dan Marore.
Namun, peluang kerja sama ekonomi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena fasilitas pelabuhan yang tersedia belum mampu melayani kapal bertonase besar.
“Pelabuhan di Miangas saat ini belum bisa menampung kapal-kapal bertonase besar. Padahal, ada peluang kerja sama ekonomi melalui pembelian ikan dari Kabupaten Talaud. Karena itu, infrastruktur dermaga, fasilitas penyimpanan, dan dukungan energi perlu menjadi perhatian agar potensi perikanan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Henry.
Keterbatasan dermaga menjadi persoalan penting karena transportasi laut merupakan jalur utama pergerakan barang dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Apabila kapal berkapasitas besar tidak dapat bersandar, distribusi hasil tangkapan berpotensi menghadapi kendala dari sisi kapasitas angkut, waktu pengiriman, dan biaya logistik.
Selain itu, produk perikanan membutuhkan penanganan yang baik agar kualitasnya tetap terjaga selama proses penyimpanan dan pengiriman.
Karena itu, peningkatan kapasitas dermaga perlu dipertimbangkan bersama penyediaan fasilitas penyimpanan berpendingin dan energi yang memadai.
Peluang pembelian 500 ton ikan tersebut masih merupakan potensi transaksi yang disampaikan pemerintah daerah, bukan volume ekspor yang telah terealisasi.
Miangas dan Marore Memiliki Posisi Strategis di Kawasan Perbatasan
Pulau Miangas dan Marore merupakan bagian dari wilayah kepulauan terluar Indonesia di Sulawesi Utara yang memiliki arti penting bagi konektivitas, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi perbatasan.
Kondisi geografis yang terpisah oleh lautan menjadikan wilayah tersebut menghadapi tantangan pembangunan berbeda dibandingkan kawasan daratan.
Akses transportasi yang bergantung pada kondisi laut, keterbatasan sarana distribusi, serta kebutuhan pasokan energi menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, posisi geografis kawasan tersebut memberikan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Apabila infrastruktur pelabuhan, fasilitas penyimpanan, dan jalur distribusi dapat diperkuat, hasil perikanan masyarakat berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Peningkatan konektivitas juga dapat membantu memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan pelayanan masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar.
BNPPDT Siapkan Basis Data Pembangunan Perbatasan 2027
Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Edi Nurhabad menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan kawasan perbatasan pada 2027.
Menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan informasi langsung dari pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi infrastruktur, karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat.
Data tersebut diperlukan agar program yang diusulkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, setiap kawasan perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak seluruh wilayah dapat ditangani dengan pendekatan pembangunan yang sama.
Wilayah kepulauan, misalnya, membutuhkan perhatian khusus terhadap transportasi laut, ketersediaan energi, komunikasi, dan fasilitas pelayanan dasar.
Karena itu, penyusunan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Infrastruktur Dasar Jadi Kunci Peningkatan Kesejahteraan
Selain pengembangan sektor perikanan, BNPPDT juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, penyediaan air bersih, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, serta jaringan telekomunikasi.
Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai sangat menentukan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pengembangan kegiatan ekonomi.
Dalam sektor perikanan, misalnya, pasokan listrik yang stabil menjadi kebutuhan penting untuk mengoperasikan mesin pendingin, fasilitas pembekuan, dan peralatan pengolahan hasil laut.
Sementara itu, jaringan telekomunikasi dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi pasar, menjalin komunikasi dengan pembeli, dan memperluas jaringan pemasaran.
Pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi masyarakat perlu direncanakan secara terpadu agar hasilnya tidak hanya terlihat dari bertambahnya fasilitas fisik, tetapi juga meningkatnya aktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah Daerah Usulkan Penguatan Transportasi dan Energi
Kepala BPPD Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas yang diharapkan mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.
Selain peningkatan kapasitas dermaga Miangas, pemerintah daerah mengusulkan penguatan konektivitas transportasi laut, penyediaan energi, serta pedoman pembangunan kawasan perbatasan.
Henry berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tidak terabaikan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.
Dengan demikian, program yang direncanakan diharapkan tidak hanya memperbaiki akses pelayanan dasar, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh manfaat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Perlu Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
BNPPDT menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, usulan pemerintah daerah perlu disusun secara terukur, dilengkapi data pendukung, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.
Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena pengembangan ekonomi perikanan tidak dapat berjalan hanya dengan pembangunan dermaga.
Diperlukan pula dukungan sektor energi, transportasi, industri, perdagangan, pendidikan vokasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara produksi perikanan, pengolahan hasil tangkapan, distribusi, dan akses pasar.
Hilirisasi Perikanan Berpeluang Mengubah Ekonomi Wilayah Terluar
Pengembangan industri pengolahan perikanan di kawasan perbatasan Sulawesi Utara berpotensi menjadi salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, nelayan tidak hanya memiliki peluang menjual hasil tangkapan, tetapi juga dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah.
Peluang pembelian 500 ton ikan dari Kabupaten Talaud menunjukkan adanya potensi pasar yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian kebutuhan fasilitas, kesiapan pasokan, dan kelayakan distribusi.
Namun, realisasi peluang tersebut masih bergantung pada penyelesaian berbagai hambatan infrastruktur serta kesiapan pelaku usaha dan pihak pembeli.
Audiensi BNPPDT dan BPPD Sulawesi Utara menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dengan program pemerintah pada 2027, khususnya dalam memperkuat infrastruktur Miangas dan Marore serta mendorong hilirisasi perikanan.
Apabila perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang tepat sasaran, kawasan perbatasan Sulawesi Utara berpeluang berkembang tidak hanya sebagai wilayah strategis negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kelautan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
