LINTASNUSANTARANEWS.ID | KUTAI KARTANEGARA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengalihkan status penggunaan aset negara berupa lahan seluas 137,1 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendukung kebutuhan operasional Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.
Aset tersebut terdiri atas 102 bidang tanah yang sebelumnya berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU). Dengan nilai perolehan mencapai Rp70,68 miliar, pengalihan aset ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) bagi kepentingan strategis nasional, khususnya penguatan pertahanan dan keamanan.
Proses serah terima dilaksanakan pada Jumat (6/11/2026), ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Pertahanan c.q. Kopassus.
Sebanyak 102 Bidang Tanah Dialihkan untuk Kepentingan Pertahanan
Berdasarkan data Kementerian ESDM, lahan yang dialihkan memiliki luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi atau sekitar 137,12 hektare.
Aset tersebut berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Sebelumnya, tanah tersebut tercatat sebagai aset negara yang berasal dari kegiatan pertambangan batu bara melalui skema PKP2B PT Multi Harapan Utama.
Pengalihan status penggunaan dilakukan agar aset yang berada dalam pengelolaan Kementerian ESDM dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lain yang membutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya.
Dengan ditandatanganinya dokumen serah terima, status penggunaan aset secara resmi beralih kepada Kementerian Pertahanan untuk kepentingan Kopassus.
Selanjutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut menjadi tanggung jawab pihak penerima sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara.
Kementerian ESDM: Sinergi Pertahanan dan Energi Sangat Penting
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Rakhmawati, menjelaskan bahwa penyerahan aset tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam memperkuat sistem pertahanan nasional.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, memiliki lebih dari 17.000 pulau, serta kekayaan sumber daya alam yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
Kondisi geografis tersebut menjadikan penguatan pertahanan dan keamanan sebagai kebutuhan strategis yang harus didukung berbagai sektor pemerintahan.
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” kata Rakhmawati dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan bahwa penguatan pertahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi militer, tetapi juga membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga yang mengelola sumber daya strategis negara.
Dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM berperan melalui optimalisasi aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan.
Kopassus Diharapkan Memanfaatkan Aset secara Optimal
Rakhmawati berharap lahan yang telah dialihkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas Kopassus sebagai salah satu satuan elite TNI Angkatan Darat.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, pengalihan tersebut juga menjadi bukti pentingnya kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki negara.
Meski demikian, keterangan yang disampaikan belum merinci bentuk pemanfaatan lahan oleh Kopassus, termasuk apakah akan digunakan untuk pembangunan fasilitas militer, sarana pendidikan dan latihan, maupun kebutuhan operasional lainnya.
Rencana penggunaan secara teknis menjadi bagian dari kewenangan pihak penerima aset dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi Aset Pertambangan untuk Kepentingan Strategis Nasional
Pengalihan tanah yang berasal dari aset pertambangan batu bara tersebut menunjukkan bahwa Barang Milik Negara dapat dimanfaatkan lintas sektor sesuai kebutuhan pemerintahan.
Aset yang sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan tidak harus terus digunakan untuk kepentingan sektor energi apabila terdapat kebutuhan strategis lain yang dapat dipenuhi melalui mekanisme pengalihan status penggunaan.
Dalam pengelolaan BMN, alih status penggunaan merupakan mekanisme administratif untuk memindahkan tanggung jawab penggunaan aset dari satu instansi pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya.
Dengan demikian, pengalihan tersebut tidak sama dengan penjualan tanah ataupun pemindahtanganan kepemilikan kepada pihak swasta.
Tanah tetap merupakan aset negara, sedangkan kewenangan penggunaan dan tanggung jawab pengelolaannya beralih kepada instansi penerima.
Pemanfaatan aset secara optimal juga diharapkan dapat mengurangi risiko tanah negara tidak terurus atau tidak memberikan manfaat sesuai kebutuhan pemerintah.
Kalimantan Timur Memiliki Posisi Penting bagi Pertahanan Nasional
Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam besar, terutama pada sektor energi dan pertambangan.
Provinsi ini juga menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga penguatan infrastruktur dan kesiapan pertahanan di wilayah Kalimantan memiliki arti penting dalam perencanaan pembangunan nasional.
Namun, pengalihan lahan di Desa Jembayan kepada Kopassus tidak secara otomatis dapat disimpulkan sebagai bagian dari proyek pengamanan IKN karena hubungan langsung antara kedua hal tersebut tidak dijelaskan dalam keterangan resmi yang menjadi dasar berita ini.
Kepastian mengenai fungsi dan rencana pengembangan lahan tetap memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan atau TNI Angkatan Darat.
Pengelolaan Lahan Harus Memperhatikan Aspek Lingkungan
Karena tanah tersebut berasal dari aset kegiatan pertambangan batu bara, pemanfaatan berikutnya juga perlu memperhatikan kondisi fisik lahan dan ketentuan lingkungan yang relevan.
Apabila pada sebagian bidang pernah berlangsung kegiatan penambangan, penilaian kondisi tanah, keamanan lokasi, dan kewajiban pemulihan lingkungan perlu dipastikan berdasarkan dokumen serta hasil pemeriksaan yang berwenang.
Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan apakah seluruh 102 bidang tanah tersebut merupakan area bekas galian tambang, lahan penunjang operasional, atau bentuk aset pertambangan lainnya.
Karena itu, statusnya sebagai aset yang berasal dari PKP2B tidak boleh langsung diartikan bahwa seluruh lahan merupakan lubang tambang atau area yang telah mengalami kerusakan lingkungan.
Aspek tersebut penting untuk diperjelas agar pemanfaatan aset berikutnya dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai peruntukan.
Perkuat Kerja Sama ESDM dan Kementerian Pertahanan
Kementerian ESDM menilai penyerahan aset kepada Kemhan/Kopassus merupakan langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Barang Milik Negara.
Selain mendukung kebutuhan pertahanan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan sumber daya strategis nasional.
Dengan luas mencapai lebih dari 137 hektare dan nilai perolehan Rp70,68 miliar, aset tersebut memiliki nilai penting yang perlu dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Pengalihan 102 bidang tanah di Desa Jembayan, Kutai Kartanegara, menjadi salah satu bentuk pemanfaatan aset negara dari sektor pertambangan untuk mendukung kepentingan pertahanan nasional.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat operasional TNI sekaligus memastikan kekayaan negara digunakan secara optimal untuk kepentingan bangsa dan negara.
