LINTASNUSANTARANEWS.ID | WAKAF- Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menyetujui pengembalian tanah Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman (MRB) merupakan perkembangan penting dalam perjalanan panjang penyelesaian status tanah bersejarah di Aceh tersebut. Setelah melalui dinamika hukum, administrasi, dan sejarah yang cukup panjang, Blang Padang akhirnya memperoleh jalan menuju pemulihan status dan fungsinya sebagai tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.
Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 6 November 2026, persetujuan Presiden tersebut masih harus ditindaklanjuti melalui sejumlah tahapan, antara lain pengukuran ulang lahan, penetapan status wakaf oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan pencabutan keputusan Menteri Keuangan terkait status Barang Milik Negara (BMN). Setelah seluruh proses selesai, pengelolaan tanah tersebut direncanakan diserahkan kepada takmir Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazhir wakaf.
Perkembangan ini tentu patut disambut dengan rasa syukur.
Namun, di tengah kegembiraan atas keberhasilan memperjuangkan pengembalian tanah wakaf tersebut, ada satu pertanyaan penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita: “Setelah Blang Padang kembali menjadi tanah wakaf, bagaimana tanah tersebut akan dikelola?”
DARI KEPEMILIKAN MENUJU TATA KELOLA.
Selama ini, perhatian publik terhadap Blang Padang lebih banyak tertuju pada persoalan siapa pemilik sah tanah tersebut. Hal ini dapat dipahami karena status kepemilikan merupakan fondasi penting dalam perlindungan aset wakaf.
Namun, ketika proses pengembalian telah memperoleh persetujuan politik dan memasuki tahapan penyelesaian hukum, perhatian publik semestinya mulai diperluas.
Kita perlu menggeser diskusi dari sekadar siapa yang berhak menguasai tanah menjadi bagaimana tanah wakaf tersebut seharusnya dikelola. Dalam perspektif wakaf, tanah bukan sekadar aset yang harus dimiliki, dijaga, dan dipertahankan. Tanah wakaf merupakan amanah yang harus dikelola agar manfaatnya terus mengalir sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menyebutkan bahwa nazhir memiliki kewajiban melakukan administrasi, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi serta melindunginya, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bahkan, Pasal 42 dan 43 menegaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah.
Pengelolaan tersebut juga diarahkan agar dilakukan secara produktif.
Artinya, ketika nazhir Masjid Raya Baiturrahman menerima amanah pengelolaan Blang Padang, tanggung jawabnya tidak berhenti pada menjaga batas tanah, memastikan tidak ada pihak yang menguasai secara ilegal, atau mengatur pemanfaatan lapangan. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni mengoptimalkan potensi aset wakaf untuk kemaslahatan masyarakat.
Di sinilah kita perlu memahami bahwa menjadi nazhir atas aset sebesar Blang Padang bukan sekadar menerima penyerahan tanah. Ini adalah mandat kelembagaan yang menuntut kapasitas manajerial, profesionalitas, integritas, dan visi jangka panjang.
TANTANGAN BESAR NAZIR MESJID RAYA BAITURRAHMAN.
Setidaknya terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan Blang Padang ke depan.
Pertama, kepastian hukum dan administrasi aset.
Meskipun persetujuan pengembalian telah disampaikan Presiden, proses hukum dan administrasi tetap harus dituntaskan. Pengukuran ulang, penetapan status wakaf, pencabutan status BMN, dan proses sertifikasi merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan secara cermat.
Nazhir perlu memastikan seluruh dokumen kepemilikan, batas tanah, luas lahan, dokumen perwakafan, dan peruntukannya terdokumentasi secara lengkap. Jangan sampai persoalan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun kembali muncul akibat lemahnya administrasi aset.
Kedua, kapasitas kelembagaan dan profesionalitas nazhir.
Mengelola tanah seluas sekitar 8,9 hektare di pusat Kota Banda Aceh tentu bukan pekerjaan sederhana. Kawasan ini memiliki nilai historis, sosial, ekonomi, dan strategis yang sangat tinggi.
Pengelolaannya membutuhkan kemampuan dalam bidang hukum wakaf, manajemen aset, perencanaan kawasan, keuangan, bisnis, hingga pengelolaan ruang publik.
Pertanyaannya, apakah struktur kelembagaan nazhir yang ada saat ini telah dipersiapkan untuk mengelola aset dengan kompleksitas seperti itu?
Jika belum, penguatan kapasitas dan pembentukan unit pengelola profesional menjadi kebutuhan mendesak.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara fungsi wakaf dan kepentingan publik.
Blang Padang bukan hanya sebidang tanah yang memiliki nilai sejarah bagi Masjid Raya Baiturrahman. Kawasan ini juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banda Aceh.
Masyarakat mengenalnya sebagai ruang terbuka untuk berolahraga, berinteraksi, menyelenggarakan kegiatan sosial, dan berbagai aktivitas publik lainnya.
Karena itu, pengelolaan setelah pengembalian tidak boleh serta-merta dipahami sebagai upaya mengambil alih seluruh ruang untuk kepentingan komersial atau membatasi akses masyarakat.
Keempat, potensi konflik kepentingan dan tekanan pemanfaatan ekonomi.
Sebagai aset yang berada di lokasi strategis, Blang Padang memiliki potensi ekonomi yang besar. Ke depan, berbagai pihak mungkin memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kawasan tersebut, baik untuk kegiatan perdagangan, penyelenggaraan acara, pariwisata, maupun kegiatan lainnya.
Di sinilah nazhir harus memiliki batasan dan standar yang jelas. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek justru menggeser tujuan utama wakaf.
Setiap bentuk kerja sama, pemanfaatan ruang, penyewaan, atau kegiatan komersial harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang transparan, serta memastikan bahwa manfaatnya kembali kepada tujuan wakaf.
GAGASAN MASA DEPAN PENGELOLAAN BLANG PADANG.
Melihat berbagai tantangan tersebut, menurut saya, pengelolaan Blang Padang perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Beberapa gagasan berikut layak dipertimbangkan.
- Menyusun masterplan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang.
Sebelum berbicara mengenai pembangunan fisik atau aktivitas ekonomi, nazhir perlu menyusun masterplan pengelolaan kawasan untuk jangka panjang.
Masterplan tersebut setidaknya memuat pemetaan aset, zonasi pemanfaatan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fasilitas publik, sistem pengelolaan, serta proyeksi manfaat yang akan dihasilkan.
Penyusunannya perlu melibatkan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, BWI, akademisi, ulama, praktisi wakaf, ahli tata kota, dan unsur masyarakat. - Membentuk unit pengelola profesional yang terpisah dari aktivitas rutin kemasjidan.
Ini merupakan salah satu usulan yang menurut saya sangat penting. Pengelolaan aset wakaf berskala besar membutuhkan sistem kerja yang berbeda dari pengelolaan operasional masjid sehari-hari.
Karena itu, nazhir dapat membentuk unit khusus atau badan pengelola profesional di bawah pengawasan nazhir, dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang manajemen aset, keuangan, hukum, bisnis, dan pengembangan kawasan. - Mengembangkan skema kemitraan produktif dengan masyarakat dan dunia usaha.
Pengelolaan wakaf tidak harus selalu dilakukan dengan mengandalkan kemampuan internal nazhir. Nazhir dapat membuka ruang kemitraan dengan pelaku perusahaan, UMKM, koperasi, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, dan dunia usaha untuk mengembangkan aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi kawasan.
Namun, setiap kerja sama harus disusun dengan prinsip kehati-hatian, tidak menghilangkan kendali nazhir atas aset wakaf, serta tidak mengubah peruntukan tanah secara sepihak.
BLANG PADANG HARUS MENJADI CONTOH PENGELOLAAN WAKAF.
Ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Blang Padang memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar keberhasilan mengembalikan aset wakaf yang pernah dikuasai negara. Ini dapat menjadi momentum untuk membangun model pengelolaan wakaf yang profesional, produktif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Selama ini, pembicaraan mengenai wakaf di tengah masyarakat masih sering terpusat pada pembangunan masjid, pesantren, makam, dan fasilitas ibadah lainnya. Padahal, sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa wakaf juga pernah menjadi salah satu instrumen penting dalam menopang keberlangsungan berbagai institusi pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan fasilitas umum.
Blang Padang dapat menjadi kesempatan bagi Aceh untuk menghadirkan kembali semangat tersebut dalam konteks pengelolaan aset wakaf modern. Tentu, hal ini tidak berarti Blang Padang harus diubah menjadi kawasan bisnis atau dipenuhi bangunan komersial. Justru, tantangan pengelolaannya adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi sosial, fungsi publik, dan produktivitas ekonomi tanpa menghilangkan identitas serta tujuan wakafnya.
Kita juga tidak boleh lupa bahwa amanah wakaf Sultan Iskandar Muda yang dikaitkan dengan kemakmuran dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman bukanlah sekadar warisan sejarah yang harus dijaga secara simbolis. Ia merupakan amanah antargenerasi yang harus terus dihidupkan melalui pengelolaan yang memberikan manfaat nyata.
Karena itu, pengembalian tanah Blang Padang kepada nazhir Masjid Raya Baiturrahman harus diikuti dengan kesungguhan membangun sistem pengelolaan yang baik. Pemerintah Aceh, BWI, para ulama, akademisi, dan masyarakat perlu mengawal proses ini agar tidak berhenti pada penyelesaian administrasi dan seremonial penyerahan aset.
Pada akhirnya, Blang Padang bukan sekadar tanah yang kembali. Ia adalah amanah sejarah, aset umat, dan peluang untuk membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi kekuatan nyata dalam membangun kemaslahatan publik.
Oleh: Faisal Ibn Sabi, ME., CWC
(Pengamat Ekonomi Syariah)
