LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan perhatian terhadap mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan orang nomor dua di pemerintahan tersebut. Apabila pengunduran diri Gibran telah resmi dan berkekuatan hukum, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Isu tersebut mengemuka setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebagaimana diberitakan, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Budi Arie juga disebut mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, pernyataan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan, Gibran, dan MPR untuk memastikan status hukum pengunduran diri serta tahapan konstitusional berikutnya.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme pemilihan oleh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Wakil Presiden pengganti diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama calon kepada pimpinan MPR, disertai dokumen persyaratan yang diperlukan. Pengajuan tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna pemilihan.
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk melaksanakan proses pemilihan. Kedua calon yang diajukan wajib menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebelum pemungutan suara berlangsung. Anggota MPR kemudian memberikan suara untuk menentukan satu calon yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan yang sedang berjalan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara dilaksanakan kembali satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap berimbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam UU MD3. Wakil Presiden terpilih selanjutnya mengucapkan sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Penggantian Wakil Presiden melalui mekanisme tersebut tidak mengawali masa jabatan baru selama lima tahun. Pejabat yang terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029, yang secara normal berakhir pada 20 Oktober 2029. Oleh karena itu, apabila kekosongan jabatan terjadi pada November 2026, Wakil Presiden pengganti akan mendampingi Presiden Prabowo selama sisa masa pemerintahan.
Sementara itu, informasi yang mengutip dua sumber di lingkungan MPR menyebutkan bahwa Gibran diperkirakan akan menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026). Informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa jabatan Wakil Presiden telah kosong. Penyampaian surat kepada Presiden dan proses formal pengunduran diri merupakan dua hal yang harus dibedakan dalam pemberitaan agar tidak menimbulkan kesimpulan hukum yang prematur.
Perkembangan politik ini sekaligus menempatkan Presiden Prabowo dan MPR sebagai dua institusi yang memiliki peran menentukan apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi. Presiden mempunyai kewenangan konstitusional mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti. Hingga terdapat kepastian resmi mengenai pengunduran diri Gibran, seluruh pembahasan tentang nama calon pengganti maupun jadwal pemilihan masih bersifat kemungkinan, bukan keputusan negara yang telah ditetapkan.
