LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu (11/11/2026) memunculkan perhatian publik terhadap dua mekanisme konstitusional yang dapat mengakhiri masa jabatan seorang Wakil Presiden sebelum waktunya, yakni pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui proses pemakzulan (impeachment). Meskipun keduanya dapat berujung pada kekosongan jabatan, dasar hukum, tahapan, serta kewenangan lembaga negara yang terlibat memiliki perbedaan mendasar.
Isu pengunduran diri Gibran mengemuka setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebagaimana diberitakan, membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Namun, keterangan tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden. Hingga terdapat konfirmasi melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, kabar penyerahan surat tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Secara konstitusional, pengunduran diri merupakan tindakan sukarela seorang pejabat negara untuk melepaskan jabatan yang sedang diembannya. Dalam konteks Wakil Presiden, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan. Ketentuan tersebut mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pasal tersebut terutama mengatur pengisian kekosongan jabatan, bukan secara terperinci tata cara pengunduran diri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam penjelasannya sebelumnya menyebutkan bahwa Wakil Presiden yang hendak mengundurkan diri perlu menyampaikan surat secara resmi kepada MPR. Lembaga tersebut selanjutnya menjalankan proses ketatanegaraan yang diperlukan, termasuk mekanisme pengisian jabatan setelah kekosongan dipastikan. Presiden kemudian mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih MPR sesuai ketentuan konstitusi dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pemakzulan bukan sekadar keputusan politik berdasarkan ketidakpuasan terhadap pejabat yang sedang menjabat, melainkan harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan konstitusi serta dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dimungkinkan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Artinya, proses pemakzulan harus memiliki dasar konstitusional yang jelas dan tidak cukup hanya bertumpu pada desakan politik maupun opini publik.
Tahapan pemakzulan dimulai dari DPR yang menjalankan fungsi pengawasan dengan menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusional. Permintaan kepada MK untuk memeriksa pendapat tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Selanjutnya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui keputusan sidang paripurna. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna.
Perbedaan mendasar kedua mekanisme tersebut terletak pada sumber keputusan dan proses yang harus ditempuh. Pengunduran diri berawal dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan berawal dari proses pengawasan dan usulan DPR berdasarkan alasan yang ditentukan konstitusi. Pengunduran diri tidak mensyaratkan pembuktian pelanggaran hukum melalui MK, sementara pemakzulan wajib melalui pemeriksaan konstitusional sebelum MPR dapat mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian.
Di tengah perkembangan politik nasional, informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran juga muncul bersamaan dengan pembahasan mengenai pemakzulan di lingkungan parlemen. Dua sumber di MPR yang disebut dalam laporan Reuters dikabarkan memperkirakan surat pengunduran diri Gibran akan disampaikan secara resmi kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Namun, informasi mengenai rencana tersebut tetap memerlukan konfirmasi langsung dari lembaga terkait. Demikian pula, munculnya usulan pemakzulan di DPR tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa proses pemberhentian telah mencapai tahap keputusan final.
Apabila Gibran akhirnya resmi mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Calon yang terpilih nantinya hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029, bukan memulai periode baru selama lima tahun. Mekanisme ini menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan untuk memastikan kesinambungan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi.
Dengan demikian, perkembangan kabar pengunduran diri maupun pembahasan pemakzulan Gibran harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara yang tepat. Pernyataan politik, penyerahan surat, usulan parlemen, dan keputusan pemberhentian merupakan tahapan yang berbeda serta memiliki akibat hukum masing-masing. Kepastian mengenai berakhir atau tidaknya jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden hanya dapat ditentukan berdasarkan proses resmi yang sesuai dengan UUD 1945, bukan semata-mata oleh kabar yang berkembang di ruang publik.
