LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang dikaitkan dengan pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKB menyatakan tidak akan mendahului keputusan Presiden maupun berspekulasi mengenai figur yang berpeluang menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia, termasuk kemungkinan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam bursa calon wakil presiden.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Syaiful Huda, saat ditemui wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut Huda, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga partai politik harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Poin pertama, karena secara konstitusi sudah diatur, jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama,” tutur Syaiful Huda.
PKB Tak Ingin Campuri Kewenangan Konstitusional Presiden
Syaiful Huda menjelaskan bahwa PKB memilih tidak ikut menentukan atau mendahului keputusan Presiden Prabowo mengenai calon wakil presiden.
Menurutnya, pengusulan dua nama merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antara keduanya melalui mekanisme ketatanegaraan.
Huda menegaskan bahwa PKB menghormati ketentuan tersebut dan tidak ingin masuk terlalu jauh dalam proses yang menjadi kewenangan Presiden.
“Sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperjelas posisi PKB di tengah berkembangnya pembicaraan politik mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.
Peluang Cak Imin Jadi Wakil Presiden, PKB Enggan Berspekulasi
Ketika disinggung mengenai kemungkinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam daftar calon wakil presiden, Huda tidak memberikan jawaban yang mengarah pada pencalonan.
Ia menegaskan bahwa PKB tidak ingin berandai-andai mengenai sesuatu yang belum dapat dipastikan.
Menurut Huda, pembahasan mengenai figur calon wakil presiden sebaiknya tidak mendahului pertimbangan dan keputusan Presiden Prabowo.
PKB juga berpandangan bahwa Presiden mempunyai penilaian tersendiri mengenai karakter, pengalaman, serta kemampuan figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
“Beliau yang ngerti betul beliau butuh sosok seperti apa wakil presiden menanggapi dinamika, menghadapi dinamika global dan domestik,” kata Huda.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa PKB memberikan ruang kepada Presiden untuk mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan hubungan internasional.
Dengan demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, PKB belum menyatakan secara resmi akan mengusulkan Cak Imin ataupun figur lain sebagai calon wakil presiden.
Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Istana Bogor Jadi Perhatian
Di tengah pembicaraan mengenai calon wakil presiden, PKB juga menaruh perhatian terhadap agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Syaiful Huda menilai pertemuan tersebut berpotensi menjadi forum penting bagi Presiden dan pimpinan partai untuk membahas perkembangan politik nasional.
Ia mengisyaratkan bahwa undangan kepada para ketua umum partai dalam situasi politik saat ini dapat menimbulkan dugaan mengenai kemungkinan materi pembicaraan yang akan dibahas.
“Yang pasti mengundang para ketua umum partai, kira-kira bisa ditebak sebenarnya dalam suasana begini, mengundang ketua umum partai kira-kira apa materi diskusinya,” kata Huda.
Meski demikian, Huda tidak memastikan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas dua nama calon wakil presiden.
PKB masih menunggu perkembangan dan hasil pembicaraan Presiden bersama pimpinan partai koalisi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Yusril Sebut Prabowo Berencana Berkonsultasi dengan Partai Koalisi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2024.
Pertemuan tersebut disebut berkaitan dengan kemungkinan konsultasi politik sebelum Presiden menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Namun, Yusril menegaskan bahwa kewenangan formal pengusulan calon tetap berada pada Presiden.
“Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan 2 Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pemilihan Presiden tahun 2024,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa komunikasi politik tersebut dapat melibatkan seluruh partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, baik yang memiliki kursi di DPR maupun yang tidak memperoleh kursi parlemen.
Menurutnya, Presiden telah menyampaikan kemungkinan perlunya pembicaraan dengan partai-partai koalisi sebelum mengambil keputusan.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan, ‘mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu,” sambung Yusril.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan proses konsultasi politik sebelum Presiden menentukan sikap mengenai calon wakil presiden.
Akan tetapi, konsultasi dengan partai politik tidak mengubah ketentuan konstitusional bahwa pengusulan dua calon merupakan kewenangan Presiden dan pemilihannya dilakukan oleh MPR.
Pengisian Jabatan Wakil Presiden Harus Mengikuti UUD 1945
Pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan secara sah.
Dalam proses tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR, kemudian MPR memilih satu calon untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Artinya, partai politik dapat memberikan pandangan, masukan, maupun dukungan politik, tetapi tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk secara langsung menetapkan calon wakil presiden pengganti.
Mekanisme ini juga berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum karena pengisian kekosongan jabatan dilakukan melalui prosedur khusus yang telah ditentukan konstitusi.
Meski demikian, kepastian mengenai dimulainya proses tersebut harus didasarkan pada status resmi jabatan wakil presiden dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
PKB Tunggu Keputusan Prabowo dan Hasil Komunikasi Koalisi
Sikap PKB yang disampaikan Syaiful Huda menegaskan bahwa partai tersebut tidak ingin mendahului keputusan Presiden Prabowo dalam persoalan pengusulan calon wakil presiden.
PKB memilih menunggu hasil komunikasi Presiden dengan partai-partai koalisi serta perkembangan proses ketatanegaraan.
Huda juga menekankan bahwa Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan figur pendamping untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan Cak Imin atau tokoh lainnya masuk dalam daftar calon belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi partai maupun Presiden.
Dengan menyerahkan kewenangan pengusulan dua calon kepada Presiden Prabowo, PKB menegaskan sikap menghormati konstitusi sekaligus memberikan ruang bagi komunikasi politik dengan partai-partai koalisi.
Kini, perhatian tertuju pada hasil pertemuan Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik di Istana Bogor, terutama untuk mengetahui apakah pembicaraan tersebut turut mencakup persoalan pengisian jabatan wakil presiden atau agenda strategis pemerintahan lainnya.
