LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026), menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sehari sebelumnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa sidang paripurna akan diselenggarakan di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini,” kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Penetapan jadwal tersebut menjadi langkah penting MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
MPR Minta Presiden Prabowo Segera Serahkan Dua Nama Calon
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Kedua nama tersebut nantinya akan menjalani proses pemeriksaan persyaratan sebelum dibawa ke sidang paripurna MPR untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, kewenangan untuk mengajukan dua calon berada pada Presiden Prabowo, sedangkan kewenangan memilih satu calon menjadi wakil presiden berada pada MPR.
Mekanisme tersebut berbeda dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum karena pengisian kekosongan jabatan dilakukan melalui prosedur khusus yang telah ditetapkan konstitusi.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri pada 12 November
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR.
Dalam keterangannya, Muzani menjelaskan bahwa Gibran menyampaikan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Surat tersebut tidak memuat alasan spesifik mengenai keputusan itu.
Berdasarkan keterangan resmi MPR, Gibran menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama menjabat sebagai wakil presiden.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.
Muzani kemudian menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026.
Empat Keputusan Penting Rapat Gabungan MPR
Rapat gabungan yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) menghasilkan empat langkah utama untuk mempersiapkan pengisian jabatan wakil presiden.
Pertama, menetapkan jadwal sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Sidang tersebut dipersiapkan sebagai forum pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru.
Kedua, menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratan administrasi yang diperlukan.
Ketiga, membentuk tim verifikasi calon wakil presiden. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian persyaratan calon yang diajukan Presiden sebelum mengikuti proses pemilihan.
Keempat, membentuk tim ad hoc. Tim tersebut bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Keempat langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan administratif dan ketatanegaraan agar sidang paripurna dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
MPR Memiliki Batas Waktu 60 Hari
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih wakil presiden apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan.
Dengan penetapan jadwal 2 Desember 2026, MPR menargetkan proses pemilihan dapat diselesaikan jauh sebelum batas waktu konstitusional berakhir.
Langkah percepatan tersebut juga sejalan dengan pernyataan Ahmad Muzani bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sebaiknya dilakukan sesegera mungkin.
Sebelumnya, pimpinan MPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan DPR, DPD, serta Presiden mengenai tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
Hasil komunikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan dalam mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden baru.
Meski sidang telah dijadwalkan, pelaksanaan pemilihan tetap bergantung pada terpenuhinya tahapan konstitusional dan administratif, termasuk pengajuan dua nama calon oleh Presiden serta pemeriksaan persyaratan masing-masing kandidat.
Presiden Prabowo Memegang Kewenangan Pengusulan Calon
Penetapan jadwal sidang paripurna MPR sekaligus mengarahkan perhatian publik pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon wakil presiden.
Sesuai konstitusi, Presiden mempunyai kewenangan mengusulkan dua calon kepada MPR.
Partai-partai politik dapat menyampaikan aspirasi atau pandangan mengenai figur yang dianggap sesuai untuk mendampingi Presiden. Namun, pengajuan calon secara formal tetap menjadi kewenangan Presiden.
Sementara itu, MPR bertugas menjalankan proses pemilihan berdasarkan ketentuan konstitusi dan tata tertib lembaga.
Hingga pengumuman jadwal sidang pada Jumat (13/11/2026), belum terdapat dua nama calon yang diumumkan secara resmi sebagai usulan Presiden Prabowo kepada MPR.
Karena itu, berbagai nama yang berkembang dalam pembicaraan politik belum dapat dipastikan sebagai calon resmi sebelum diajukan melalui mekanisme yang berlaku.
Pemilihan Wakil Presiden Baru Menjadi Agenda Penting Nasional
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan agenda ketatanegaraan yang memiliki arti penting bagi kesinambungan pemerintahan.
Jabatan wakil presiden mempunyai kedudukan konstitusional untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan serta menggantikan Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, proses pengisian jabatan tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
MPR juga perlu memastikan seluruh persyaratan calon telah diperiksa sebelum pemilihan dilaksanakan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dasar hukum yang jelas.
Penetapan jadwal sidang pada 2 Desember memberikan kepastian mengenai tahapan berikutnya, meskipun nama calon dan hasil pemilihan masih menunggu proses lebih lanjut.
MPR Bersiap Pilih Wakil Presiden untuk Sisa Masa Jabatan 2024–2029
Wakil presiden yang nantinya terpilih melalui sidang paripurna MPR akan mengisi jabatan tersebut untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Dengan demikian, pemilihan tersebut bukan untuk membentuk masa jabatan baru selama lima tahun, melainkan mengisi kekosongan dalam periode kepemimpinan yang sedang berjalan.
Keputusan MPR menjadwalkan sidang pada Rabu, 2 Desember 2026, menjadi tahapan penting setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Kini, proses selanjutnya berada pada pengajuan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto, pemeriksaan persyaratan oleh MPR, serta pelaksanaan pemilihan dalam sidang paripurna.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki wakil presiden baru melalui sidang MPR pada 2 Desember 2026 untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
