LINTASNUSANTARANEWS.ID | SIYASAH- Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, besarnya populasi umat Islam tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya pemerintahan yang adil, kehidupan politik yang sehat, kemajuan ilmu pengetahuan, maupun kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari korupsi, ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan hingga melemahnya fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai Al-Qur’an benar-benar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika sistem demokrasi yang seharusnya menjamin keseimbangan kekuasaan justru menghadapi kecenderungan konsentrasi dukungan politik pada pemerintah. Ketika sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan, ruang kritik dan pengawasan berpotensi melemah. Padahal, dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat dijalankan tanpa pertanggungjawaban, melainkan amanah yang harus diawasi, dikoreksi, dan dipergunakan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Indonesia Kaya Sumber Daya, tetapi Masih Menghadapi Persoalan Mendasar
Lebih dari delapan dekade setelah kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan pembangunan. Infrastruktur berkembang, akses pendidikan semakin luas, dan teknologi digital telah mengubah kehidupan masyarakat.
Namun, sejumlah persoalan struktural masih menjadi tantangan serius.
Kualitas pendidikan, ketimpangan ekonomi, korupsi, produktivitas nasional, dan kemampuan menghasilkan inovasi merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Dalam Global Innovation Index 2023, Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 132 negara. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kemampuan riset, teknologi, dan inovasi masih menjadi pekerjaan penting bagi bangsa.
Di bidang pendidikan, tantangan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk yang menamatkan perguruan tinggi, tetapi juga mutu pembelajaran, pemerataan kesempatan, dan kemampuan lulusan berkontribusi terhadap pembangunan.
Sementara itu, persoalan korupsi terus memperlihatkan pentingnya penguatan integritas penyelenggara negara.
Berbagai persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu penyebab. Namun, lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas, dan kurangnya keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat dapat memperburuk keadaan.
Di sinilah nilai-nilai Al-Qur’an memiliki relevansi penting sebagai sumber etika sosial dan kepemimpinan.
Surah Ali Imran Ayat 110: Umat Terbaik Harus Menegakkan Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran
Allah SWT berfirman:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
Artinya:
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”
(QS. Ali Imran: 110)
Ayat tersebut mengandung pesan bahwa kemuliaan umat Islam tidak cukup dibuktikan melalui identitas keagamaan, jumlah penduduk, atau simbol-simbol religius.
Kemuliaan itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menghadirkan kebaikan, mencegah kerusakan, dan berlandaskan keimanan kepada Allah SWT.
Terdapat tiga prinsip utama yang dapat dipetik dari ayat tersebut, yakni menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan menjaga keimanan.
Dalam kehidupan berbangsa, menegakkan kebaikan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memperluas pendidikan, memberantas kemiskinan, memperkuat pelayanan publik, dan menjamin keadilan sosial.
Sementara itu, mencegah kemungkaran dapat diterapkan melalui pemberantasan korupsi, penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan hak masyarakat, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Adapun keimanan menjadi landasan moral agar kekuasaan tidak dijalankan semata-mata berdasarkan kepentingan politik atau keuntungan pribadi.
Dengan demikian, amar makruf nahi mungkar tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.
Menafikan Oposisi Berpotensi Melemahkan Pengawasan Kekuasaan
Dalam sistem demokrasi, keberadaan kelompok yang mengkritik pemerintah memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Oposisi bukanlah musuh negara. Oposisi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi sarana untuk menemukan kekurangan kebijakan sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
Sebaliknya, apabila hampir seluruh kekuatan politik bergabung dengan pemerintah tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat meningkat.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, besarnya dukungan partai politik di parlemen menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPR.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak partai yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Yang lebih penting adalah apakah anggota parlemen tetap memiliki keberanian, independensi, dan kemampuan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk ketika kebijakan tersebut berasal dari koalisi politiknya sendiri.
DPR tetap memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, terlepas dari komposisi koalisi pemerintahan.
Karena itu, pengawasan yang kuat tidak hanya bergantung pada keberadaan partai oposisi secara formal, tetapi juga pada independensi lembaga negara, kebebasan pers, masyarakat sipil, serta keberanian rakyat menyampaikan aspirasi.
Dalam perspektif amar makruf nahi mungkar, kritik yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kekuasaan dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kemungkaran.
Namun, kritik tersebut harus berlandaskan fakta, keadilan, dan tujuan memperbaiki keadaan, bukan fitnah atau kebencian.
Al-Qur’an Memerintahkan Keadilan, Termasuk terhadap Pihak yang Tidak Disukai
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada hubungan kedekatan, persamaan kelompok, maupun kesamaan kepentingan politik.
Seorang pemimpin wajib berlaku adil kepada pendukung maupun pengkritiknya.
Demikian pula, masyarakat yang berbeda pandangan dengan pemerintah tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat.
Kritik tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai permusuhan, sebagaimana dukungan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Dalam negara demokratis, perbedaan pandangan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebijakan melalui dialog dan argumentasi yang terbuka.
Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai kewajiban moral.
Kekuasaan Tanpa Pengawasan Berisiko Melahirkan Penyimpangan
Pemikir politik Inggris, Lord Acton, dikenal melalui ungkapannya:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Kekuasaan cenderung menimbulkan korupsi, sedangkan kekuasaan absolut cenderung menimbulkan korupsi secara absolut.
Ungkapan tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan memerlukan pembatasan dan pengawasan.
Dalam Islam, prinsip pertanggungjawaban kekuasaan telah ditegaskan melalui berbagai ajaran tentang amanah dan kepemimpinan.
Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau kehormatan.
Setiap pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya.
Dalam kehidupan bernegara, tanggung jawab tersebut mencakup penggunaan anggaran, penetapan kebijakan, pengangkatan pejabat, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
Karena itu, pengawasan terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Pengawasan justru diperlukan agar stabilitas tidak dibangun dengan mengorbankan keadilan dan akuntabilitas.
Kabinet Besar dan Tantangan Efisiensi Anggaran Negara
Besarnya jumlah kementerian dan pejabat dalam pemerintahan juga menjadi salah satu persoalan yang dapat dikaji dari sudut pandang amanah dan kemaslahatan.
Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo memiliki struktur pemerintahan yang lebih besar dibandingkan banyak kabinet pada periode sebelumnya.
Pemerintah dapat berargumentasi bahwa pembentukan kementerian dan penambahan pejabat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Namun, besarnya struktur pemerintahan tetap perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas kerja, koordinasi antarlembaga, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Jumlah pejabat yang banyak tidak otomatis berarti pemborosan. Sebaliknya, struktur yang besar juga tidak dengan sendirinya menjamin pelayanan publik yang lebih baik.
Ukuran utamanya adalah hasil yang dicapai dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
Dalam Islam, penggunaan harta publik harus dilandasi prinsip amanah dan menghindari pemborosan.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
Artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan.”
(QS. Al-Isra’: 27)
Ayat ini mengandung peringatan terhadap perilaku menghamburkan sumber daya tanpa tujuan yang benar.
Dalam konteks pemerintahan, pesan tersebut dapat dijadikan dasar etika untuk memastikan bahwa anggaran negara dipergunakan secara hemat, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.
Kuntowijoyo dan Tiga Misi Profetis: Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi
Pemikir Muslim Indonesia, Kuntowijoyo, mengembangkan gagasan ilmu sosial profetik dengan merujuk antara lain kepada Surah Ali Imran ayat 110.
Dalam pemikirannya, terdapat tiga misi penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Pertama, humanisasi.
Humanisasi berkaitan dengan upaya memuliakan manusia, mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta mencegah perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan.
Dalam kehidupan bernegara, humanisasi dapat diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, perlindungan kelompok rentan, dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.
Kedua, liberasi.
Liberasi merupakan upaya membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan.
Kemiskinan struktural, kebodohan, korupsi, diskriminasi, serta penyalahgunaan kekuasaan merupakan persoalan yang perlu dihadapi melalui tindakan nyata.
Dalam perspektif ini, pengawasan terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mencegah lahirnya kebijakan yang merugikan masyarakat.
Ketiga, transendensi.
Transendensi menempatkan keimanan kepada Allah SWT sebagai landasan nilai dalam kehidupan manusia.
Kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral.
Ketiga misi tersebut saling berkaitan.
Humanisasi tanpa integritas dapat kehilangan arah, liberasi tanpa keadilan dapat berubah menjadi penindasan baru, sedangkan transendensi tanpa kepedulian sosial berisiko berhenti pada kesalehan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pendekatan ini, ajaran Islam dipahami bukan hanya sebagai pedoman ibadah individual, tetapi juga sebagai sumber nilai bagi transformasi sosial.
Surah Al-Mujadalah Ayat 11: Bangsa Tidak Akan Maju Tanpa Ilmu Pengetahuan
Selain persoalan pengawasan kekuasaan, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan.
Allah SWT berfirman:
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
Artinya:
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”
(QS. Al-Mujadalah: 11)
Ayat tersebut menegaskan kedudukan mulia orang-orang yang beriman dan berilmu.
Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan manusia yang lebih baik.
Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memahami persoalan, menemukan solusi, dan menciptakan inovasi.
Dalam kehidupan modern, penguasaan sains dan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan ekonomi, kesehatan, industri, pertanian, pertahanan, serta pelayanan publik.
Namun, penguasaan ilmu pengetahuan harus disertai tanggung jawab moral.
Orang yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi tidak mempunyai integritas dapat menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi informasi, menyalahgunakan kewenangan, atau merugikan masyarakat.
Sebaliknya, niat baik tanpa pengetahuan dan kemampuan yang memadai juga dapat menghasilkan kebijakan yang keliru.
Karena itu, pendidikan nasional seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan manusia yang terampil, tetapi juga pribadi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial.
Al-Qur’an Mengajarkan Keseimbangan antara Berpikir dan Berzikir
Dalam Surah Ali Imran ayat 190–191, Allah SWT mengajak manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang.
Ayat tersebut menggambarkan orang-orang berakal yang mengingat Allah dalam berbagai keadaan dan memikirkan tanda-tanda kebesaran-Nya.
Pesan ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara kemampuan berpikir dan kesadaran spiritual.
Kemajuan ilmu pengetahuan tidak seharusnya menjauhkan manusia dari tanggung jawab moral.
Sebaliknya, keimanan juga seharusnya mendorong manusia untuk belajar, meneliti, dan memahami alam ciptaan Allah SWT.
Pemikiran tersebut memiliki titik temu dengan pandangan sejumlah tokoh ilmu pengetahuan dan filsafat modern mengenai pentingnya pengetahuan serta tanggung jawab etis.
Francis Bacon dikenal melalui gagasan yang sering diringkas sebagai knowledge is power, yakni pengetahuan merupakan kekuatan.
Albert Einstein juga dikenal melalui ungkapan tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama, meskipun makna agama dalam pemikirannya tidak dapat begitu saja disamakan dengan pengertian teologis Islam.
Dalam konteks pembangunan bangsa, pesan yang dapat dipetik adalah bahwa ilmu pengetahuan memberikan kemampuan untuk bertindak, sedangkan integritas memberikan arah mengenai bagaimana kemampuan tersebut seharusnya digunakan.
Kritik terhadap Pemerintah Bukan Berarti Memusuhi Negara
Salah satu tantangan dalam kehidupan politik adalah kecenderungan mencampuradukkan kritik terhadap pemerintah dengan sikap tidak mencintai negara.
Padahal, pemerintah dan negara merupakan dua hal yang berbeda.
Pemerintah menjalankan kekuasaan dalam periode tertentu, sedangkan negara merupakan wadah kehidupan bersama seluruh rakyat.
Masyarakat dapat mencintai negaranya sekaligus mengkritik kebijakan pemerintah.
Bahkan, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan bertujuan memperbaiki keadaan dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Dalam ajaran Islam, menyampaikan kebenaran kepada pemegang kekuasaan memiliki kedudukan penting.
Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
Artinya:
“Sesungguhnya di antara jihad yang paling agung adalah perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dengan redaksi yang memiliki beberapa variasi periwayatan)
Hadis tersebut memberikan pelajaran mengenai keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran.
Namun, keberanian tersebut harus disertai tanggung jawab.
Kritik tidak boleh dibangun di atas kabar bohong, tuduhan tanpa bukti, atau upaya merusak kehormatan seseorang.
Al-Qur’an juga memerintahkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil sikap.
Allah SWT berfirman:
فَتَبَيَّنُوا
Artinya:
“Maka telitilah (kebenarannya).”
(QS. Al-Hujurat: 6)
Prinsip tabayun menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi digital, ketika isu politik, dugaan pelanggaran hukum, dan berbagai tuduhan dapat menyebar luas sebelum melalui pemeriksaan fakta.
Demokrasi, Musyawarah, dan Amanah Kepemimpinan
Islam tidak menetapkan bahwa setiap negara modern harus menggunakan satu bentuk kelembagaan politik tertentu.
Namun, Al-Qur’an memberikan prinsip-prinsip dasar yang relevan bagi tata kelola pemerintahan, antara lain keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab.
Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya:
“Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”
(QS. Asy-Syura: 38)
Prinsip musyawarah menuntut adanya ruang bagi perbedaan pendapat.
Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat seharusnya tidak hanya ditentukan oleh kehendak satu orang atau satu kelompok tanpa mendengarkan pandangan pihak lain.
Dalam sistem demokrasi Indonesia, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pembahasan terbuka di parlemen, konsultasi publik, kebebasan pers, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Musyawarah yang sehat tidak berarti seluruh pihak harus selalu sepakat.
Perbedaan pendapat justru dapat membantu menemukan kelemahan suatu kebijakan dan memperbaikinya sebelum dilaksanakan.
Karena itu, keberadaan kritik dan pengawasan merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Mengembalikan Arah Bangsa kepada Keadilan, Ilmu, dan Integritas
Persoalan kebangsaan tidak akan selesai hanya dengan memperbesar koalisi politik, memperbanyak kementerian, atau menghadirkan program pembangunan berskala besar.
Program pemerintah tetap perlu dinilai berdasarkan manfaat nyata, efektivitas pelaksanaan, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Demikian pula, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum.
Demokrasi juga membutuhkan lembaga pengawasan yang independen, penegakan hukum yang adil, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.
Dalam perspektif Islam, seluruh proses tersebut harus berpijak pada amanah, kejujuran, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan.
Surah Ali Imran ayat 110 mengingatkan pentingnya menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Surah Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan kemuliaan iman dan ilmu pengetahuan.
Surah Al-Ma’idah ayat 8 memerintahkan keadilan, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai.
Sementara Surah Asy-Syura ayat 38 mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengelola urusan bersama.
Keempat prinsip tersebut memberikan landasan etika yang kuat untuk membangun pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.
Penutup: Jangan Jadikan Agama Sekadar Simbol, tetapi Hadirkan Nilainya dalam Kekuasaan
Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia merupakan kenyataan demografis yang patut disyukuri. Namun, ukuran keberhasilan suatu bangsa tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan identitas keagamaan penduduknya.
Kemajuan bangsa harus tercermin dalam keadilan hukum, kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kebersihan pemerintahan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kekuasaan yang tidak bersedia menerima kritik berisiko kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri.
Sebaliknya, kritik yang tidak berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab juga dapat merusak kehidupan bersama.
Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan pengawasan yang efektif, antara kemajuan ilmu pengetahuan dan integritas moral, serta antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Menafikan oposisi atau melemahkan pengawasan bukanlah jalan yang tepat untuk membangun pemerintahan yang sehat. Sebab, kekuasaan yang baik bukanlah kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang bersedia diuji, diawasi, dan diperbaiki demi kepentingan rakyat.
Al-Qur’an tidak mengajarkan umat Islam untuk memuliakan kekuasaan tanpa batas. Sebaliknya, Al-Qur’an memerintahkan manusia menegakkan keadilan, menjaga amanah, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mencegah kemungkaran.
Jika nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan, agama tidak lagi berhenti sebagai simbol dalam kehidupan politik, tetapi menjadi sumber kekuatan moral untuk menghadirkan Indonesia yang lebih adil, berilmu, bermartabat, dan sejahtera.
Wallahu a’lam bish-shawab.
