LINTASNUSANTARANEWS.ID | SEJARAH ISLAM- Jauh sebelum dunia modern menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global, dan kebakaran hutan berskala besar, peradaban Islam melalui Kesultanan Turki Utsmani telah berhadapan dengan persoalan kerusakan lingkungan yang serius. Antara tahun 1840 hingga 1920, pemerintahan Utsmani mengembangkan berbagai kebijakan untuk melindungi kawasan hutan, mulai dari pembentukan lembaga kehutanan, pengerahan tentara dan masyarakat, penerapan teknik pemadaman, hingga pemberlakuan hukuman terhadap pelaku pembakaran.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam bukan sekadar persoalan teknologi dan administrasi negara. Dalam peradaban Islam, perlindungan lingkungan juga berkaitan erat dengan amanah manusia sebagai khalifah di bumi, tanggung jawab sosial, serta larangan melakukan kerusakan terhadap ciptaan Allah SWT.
Pengalaman Kesultanan Utsmani itu diuraikan dalam penelitian Erhan Kılıç berjudul Osmanlı Ormancılığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri atau Metode Penanggulangan Kebakaran Hutan dalam Kehutanan Utsmani, yang diterbitkan dalam jurnal Ağaç ve Orman, Volume 1, Nomor 1, halaman 12–20, pada 2020.
Penelitian yang merujuk dokumen sejarah dan arsip pemerintahan tersebut menggambarkan bagaimana kebakaran hutan menjadi persoalan yang mengancam kehidupan masyarakat, perekonomian, keamanan negara, dan kelestarian sumber daya alam.
Hutan dalam Peradaban Utsmani: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat
Pada masa Kesultanan Utsmani, hutan merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, militer, dan sosial.
Kayu dibutuhkan untuk pembangunan rumah, kapal, sarana pertahanan, kegiatan industri, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Dalam sistem pengelolaannya, dikenal dua kategori kawasan hutan, yakni Ocaklık dan Cibâl-i Mübâha.
Hutan Ocaklık diperuntukkan bagi kebutuhan tertentu negara, terutama kepentingan militer, dan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, termasuk melalui struktur militer Yanisari pada periode sebelumnya.
Sementara itu, Cibâl-i Mübâha merupakan kawasan pegunungan atau hutan yang pemanfaatannya relatif terbuka bagi masyarakat.
Konsep tersebut memiliki hubungan dengan tradisi hukum Islam mengenai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Namun, kebebasan pemanfaatan yang tidak disertai pengawasan memadai menimbulkan persoalan.
Sebagian kawasan hutan mengalami kerusakan akibat penebangan berlebihan, pembukaan lahan, dan pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah Utsmani kemudian melakukan pembenahan melalui Peraturan Kehutanan atau Orman Nizamnamesi pada 1870.
Peraturan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya negara memperkuat pengawasan dan pengelolaan sumber daya hutan.
Keserakahan Manusia Menjadi Salah Satu Penyebab Kebakaran
Penelitian sejarah tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan pada masa Utsmani tidak hanya disebabkan kondisi alam.
Wilayah Anatolia memiliki bentang alam yang dipengaruhi iklim Mediterania, termasuk musim kering dan kawasan dengan topografi curam yang dapat mempercepat penyebaran api.
Namun, aktivitas manusia juga menjadi penyebab penting kebakaran.
Sebagian penduduk sengaja membakar kawasan hutan untuk membuka lahan pertanian dan memperluas padang penggembalaan ternak.
Tanah bekas kebakaran dianggap menguntungkan karena dapat menghasilkan rumput dan tanaman yang subur dalam beberapa tahun pertama.
Dalam sejumlah kasus, pembukaan lahan secara tidak sah juga dikaitkan dengan upaya menghindari kewajiban pajak hasil pertanian yang dikenal sebagai öşür.
Tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana keuntungan ekonomi jangka pendek dapat mendorong kerusakan lingkungan yang dampaknya berlangsung jauh lebih lama.
Hutan yang memerlukan puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh dapat musnah dalam waktu singkat akibat pembakaran.
Produksi Arang dan Pembukaan Lahan Memperparah Kerusakan
Selain pertanian dan peternakan, produksi arang kayu menjadi salah satu faktor ekonomi yang berkaitan dengan pembakaran hutan.
Penelitian Kılıç menyinggung persoalan tersebut di kawasan hutan Belgrad dan Alemdağ, sekitar Istanbul.
Dalam uraian sejarah itu, kayu dari pohon yang telah terbakar disebut dapat memberikan hasil arang lebih besar dibandingkan kayu basah yang baru ditebang.
Perbedaan hasil tersebut menjadi salah satu motif ekonomi yang mendorong tindakan pembakaran.
Kebakaran juga dapat terjadi akibat kelalaian masyarakat.
Api dari permukiman dapat merembet ke kawasan hutan. Percikan dari cerobong kereta api uap, puntung rokok, api unggun musafir, serta aktivitas pemburu turut disebut sebagai penyebab kebakaran.
Pencari madu yang menggunakan asap untuk mengambil sarang lebah di dalam pepohonan juga berpotensi memicu api.
Bahkan, catatan sejarah menyebut adanya kepercayaan sebagian masyarakat bahwa asap dari kebakaran hutan dapat memengaruhi awan dan mendatangkan hujan.
Kepercayaan tersebut menunjukkan bagaimana keterbatasan pengetahuan dan praktik yang tidak didasarkan pada pemahaman ilmiah dapat memperbesar risiko bencana.
Perang Balkan dan Perang Dunia I Memperburuk Keadaan
Persoalan kebakaran hutan semakin rumit ketika Kesultanan Utsmani menghadapi peperangan dan ketidakstabilan keamanan.
Pada masa Perang Balkan dan Perang Dunia I, kawasan hutan menjadi tempat persembunyian sebagian tentara desersi dan kelompok bersenjata.
Penelitian yang dirujuk menyebut perkiraan ratusan ribu tentara desersi dalam periode pergolakan tersebut.
Aktivitas mereka di kawasan hutan turut meningkatkan risiko kebakaran, baik karena kelalaian maupun tindakan yang disengaja.
Kelompok bandit juga disebut menggunakan kebakaran sebagai cara mengalihkan perhatian aparat keamanan.
Dalam perkembangan konflik berikutnya, tindakan pembakaran hutan juga dikaitkan dengan operasi militer dan pergerakan pasukan selama masa peperangan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perang tidak hanya menimbulkan korban manusia dan kerusakan bangunan, tetapi juga dapat menghancurkan lingkungan hidup.
Hutan yang semestinya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi wilayah berbahaya akibat konflik dan lemahnya pengawasan.
Tahun 1840, Pemerintah Utsmani Mulai Membentuk Lembaga Kehutanan
Kesultanan Utsmani berupaya menghadapi persoalan tersebut melalui pembentukan kelembagaan.
Pada 1840, pemerintah mendirikan Direktorat Kehutanan di Istanbul.
Langkah ini disertai penyusunan rancangan peraturan kehutanan yang dikenal sebagai Orman Layihası, dengan 22 pasal.
Pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan hutan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem pengawasan.
Namun, pelaksanaan kebijakan tidak berjalan tanpa hambatan.
Keterbatasan biaya menyebabkan lembaga kehutanan sempat mengalami penghentian kegiatan.
Pemerintah kemudian kembali memperkuat administrasi kehutanan pada periode 1869–1870.
Dalam proses pembenahan tersebut, Kesultanan Utsmani juga memanfaatkan pengetahuan para ahli kehutanan dari Prancis.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Islam pada masa itu tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari luar.
Pengetahuan teknis digunakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana.
Tentara dan Rakyat Dikerahkan Memadamkan Kebakaran
Salah satu aspek menarik dari sejarah kehutanan Utsmani adalah keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan petugas kehutanan, tetapi juga mengerahkan tentara dan warga desa.
Dalam kondisi tertentu, kepala desa atau muhtar bertugas mengoordinasikan masyarakat untuk membantu pemadaman.
Pada musim rawan kebakaran, pemerintah mengangkat penjaga sementara yang dikenal sebagai geçici yangın korucuları.
Para penjaga tersebut mendapat dukungan tunjangan tertentu, termasuk yang disebut sebagai uang roti.
Pemerintah juga membangun pos-pos sederhana di kawasan hutan.
Pos penjagaan dilengkapi peralatan seperti cangkul, kapak, dan sekop untuk membantu pemadaman serta pembukaan jalur penghambat api.
Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan hutan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat negara.
Kesadaran dan partisipasi penduduk merupakan bagian penting dalam mencegah kebakaran sejak tahap awal.
Teknik Pemadaman Utsmani: Sekat Bakar hingga Api Balik
Meskipun belum memiliki pesawat pemadam kebakaran dan teknologi satelit seperti sekarang, pemerintahan Utsmani telah mengenal sejumlah metode penanggulangan kebakaran yang terorganisasi.
Publikasi dalam jurnal Orman ve Maadin Mecmuası pada 1890 serta panduan militer yang dikaitkan dengan Mahmut Kamil Paşa pada 1916 menguraikan beberapa teknik pemadaman.
Untuk kebakaran permukaan atau örtü yangını, petugas menggunakan dahan berdaun, ranting, serta tanah untuk menekan dan memadamkan api.
Sementara itu, untuk menghambat penyebaran api, petugas membuka jalur sekat bakar atau şerit.
Jalur tersebut dibersihkan dari bahan mudah terbakar, seperti ranting dan dedaunan kering.
Dalam panduan yang dikutip, lebar sekat bakar disebut mencapai sedikitnya 20 meter pada kondisi tertentu.
Petugas juga mengenal teknik karşı ateş atau api balik.
Teknik tersebut dilakukan dengan membuat pembakaran terkendali pada lokasi tertentu untuk mengurangi bahan bakar yang dapat dilalui api utama.
Penggunaan api balik memerlukan perhitungan ketat karena kesalahan pelaksanaan justru dapat memperluas kebakaran.
Metode tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran pada masa Utsmani telah melibatkan pemahaman mengenai perilaku api, kondisi vegetasi, dan pengaruh lingkungan.
Peringatan Kebakaran Menggunakan Terompet dan Tembakan Senapan
Sistem peringatan dini juga menjadi bagian dari penanggulangan kebakaran hutan.
Pada masa itu, petugas belum memiliki radio komunikasi, telepon seluler, maupun sistem pemantauan satelit.
Karena itu, pos pengawasan militer menggunakan tanda suara untuk memberitahukan adanya kebakaran.
Dalam uraian sejarah, peringatan dapat diberikan melalui tiupan terompet panjang atau lima tembakan senapan berturut-turut dalam waktu singkat.
Tanda tersebut menjadi isyarat agar petugas dan masyarakat segera melakukan tindakan.
Setelah api berhasil dipadamkan, penjagaan tidak langsung dihentikan.
Petugas diperintahkan melakukan pengawasan selama sekitar dua hari untuk memastikan tidak terdapat bara yang dapat memicu kebakaran kembali.
Praktik tersebut memperlihatkan pentingnya tahap pendinginan dan pengawasan setelah kebakaran, suatu prinsip yang masih relevan dalam penanganan kebakaran hutan modern.
Pembakar Hutan Diancam Hukuman Kerja Paksa Seumur Hidup
Kesultanan Utsmani juga menerapkan pendekatan hukum untuk menghadapi tindakan pembakaran hutan.
Berdasarkan uraian penelitian, Peraturan Kehutanan 1870 merujuk Pasal 164 Ceza Kanunname-i Hümayunu, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur sanksi terhadap pembakaran hutan secara sengaja.
Ancaman hukumannya sangat berat, yakni kerja paksa mendayung kapal atau kürek cezası yang dapat berlangsung seumur hidup.
Hukuman tersebut memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah memandang tindakan perusakan hutan.
Namun, penerapan sanksi yang terlalu berat juga menimbulkan persoalan.
Dalam praktiknya, sebagian pejabat dan aparat peradilan dilaporkan enggan menerapkan hukuman maksimal karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi tertentu.
Pada 15 Maret 1890, ketentuan hukuman tersebut mengalami perubahan agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa ancaman pidana berat tidak selalu efektif apabila tidak disertai kepastian penegakan hukum.
Hukuman harus memiliki dasar yang jelas, dapat diterapkan secara adil, dan benar-benar mampu mencegah terulangnya pelanggaran.
Sistem Kaseme: Tanggung Jawab Kolektif yang Akhirnya Dihapus
Dalam sejarah Utsmani, terdapat pula upaya menerapkan mekanisme yang disebut Kaseme atau qasamah, suatu konsep yang dikenal dalam tradisi hukum Islam klasik.
Pada 1885, Gubernur Sivas Halil Rıfat Paşa disebut mengusulkan penerapan mekanisme tersebut dalam penanganan kasus pembakaran hutan.
Dalam praktik yang dijelaskan penelitian, warga di sekitar lokasi kejadian diminta bersumpah mengenai ketidaktahuan mereka terhadap pelaku pembakaran.
Apabila pelaku tidak ditemukan, masyarakat dapat dibebani tanggung jawab ganti rugi secara kolektif.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab dan pengawasan masyarakat terhadap kawasan hutan.
Namun, penerapannya menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas.
Pada 28 Oktober 1904, Şura-yı Devlet atau Dewan Negara Utsmani menghapus penerapan mekanisme tersebut dalam konteks yang dijelaskan penelitian karena beban ganti rugi dinilai tidak lagi proporsional.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan bersama tetap harus mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat.
Tahun 1918, Utsmani Mulai Mencatat Statistik Kebakaran Hutan
Salah satu warisan penting dari pengelolaan kehutanan Utsmani adalah berkembangnya pencatatan statistik kebakaran.
Pada 1918, pemerintah mulai melakukan pendataan melalui buku induk yang dikenal sebagai Orman Hariklerinin Kaydına Mahsus Defter.
Dokumen tersebut mencatat jumlah kejadian dan luas kawasan yang terbakar.
Menurut data yang dikutip dalam penelitian Erhan Kılıç, catatan kebakaran hutan menunjukkan:
| Tahun | Jumlah kebakaran | Luas hutan terbakar |
|---|---|---|
| 1918 | 427 kejadian | 26.564,7 hektare |
| 1919 | 120 kejadian | 8.425,6 hektare |
Pencatatan tersebut menjadi langkah penting karena memungkinkan pemerintah memahami perkembangan kebakaran secara lebih sistematis.
Data juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, menentukan kawasan prioritas, dan memperbaiki strategi pencegahan.
Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan antara 1918 dan 1919, data dua tahun saja belum cukup untuk memastikan penyebab penurunannya.
Namun, keberadaan arsip tersebut memperlihatkan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya informasi yang akurat dalam pengelolaan lingkungan.
Al-Qur’an Mengingatkan Kerusakan Alam Akibat Perbuatan Manusia
Sejarah kebakaran hutan pada masa Utsmani memiliki hubungan dengan pesan moral Al-Qur’an mengenai tanggung jawab manusia terhadap bumi.
Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum: 41).
Ayat tersebut mengingatkan bahwa tindakan manusia dapat menimbulkan kerusakan yang berdampak terhadap kehidupan.
Dalam konteks lingkungan, pembakaran hutan secara sengaja, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan pengabaian keselamatan masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tanggung jawab menjaga kemaslahatan.
Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menggunakan kekuasaan dan sumber daya secara sewenang-wenang.
Kekayaan alam merupakan nikmat Allah yang pemanfaatannya harus memperhatikan hak sesama manusia dan keberlangsungan kehidupan.
Rasulullah SAW Mengajarkan Menanam Pohon Sekalipun Kiamat Tiba
Ajaran Islam juga memberikan perhatian besar terhadap penghijauan dan pemeliharaan tanaman.
Rasulullah SAW bersabda:
إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا
Artinya:
“Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.”
Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad.
Pesan hadis tersebut sangat mendalam.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menanam dan memelihara kehidupan merupakan amal kebaikan yang tetap bernilai, bahkan ketika manusia menghadapi keadaan yang sangat genting.
Menanam pohon bukan hanya tindakan ekonomi untuk memperoleh buah atau kayu.
Pohon memberikan keteduhan, membantu menjaga tanah, menyediakan habitat makhluk hidup, dan mendukung keseimbangan lingkungan.
Karena itu, penghijauan dapat dipahami sebagai bagian dari amal yang memberikan manfaat bagi banyak makhluk.
Khalifah Abu Bakar Melarang Perusakan Pohon dan Permukiman
Perhatian terhadap lingkungan juga tercermin dalam riwayat mengenai nasihat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.
Dalam tradisi sejarah Islam, Abu Bakar dikenal memberikan arahan kepada pasukan agar tidak melakukan perusakan secara sewenang-wenang.
Salah satu riwayat yang dikutip dalam pembahasan sejarah tersebut menyebut larangan menebang pohon yang menghasilkan buah dan menghancurkan tempat-tempat yang bermanfaat.
Pesan tersebut memperlihatkan pentingnya membatasi kerusakan, bahkan dalam keadaan perang.
Kekuatan militer tidak seharusnya digunakan untuk menghancurkan sumber kehidupan masyarakat tanpa alasan yang dibenarkan.
Dalam konteks sejarah Utsmani, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa hutan bukan sekadar wilayah yang dapat dieksploitasi demi keuntungan ekonomi atau kepentingan perang.
Hutan merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga agar manfaatnya dapat dinikmati generasi berikutnya.
Lima Pelajaran Besar dari Sejarah Kehutanan Islam
Pengalaman Kesultanan Utsmani dalam menghadapi kebakaran hutan memberikan sejumlah pelajaran penting bagi masyarakat modern.
Pertama, sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama harus dikelola secara bertanggung jawab. Kebebasan memanfaatkan hutan tanpa pengawasan dapat membuka peluang eksploitasi dan perusakan.
Kedua, pencegahan lebih penting daripada sekadar pemadaman. Pengawasan kawasan rawan, pendidikan masyarakat, dan sistem peringatan dini dapat membantu mengurangi risiko kebakaran.
Ketiga, penegakan hukum harus adil dan efektif. Ancaman hukuman yang sangat berat tidak selalu memberikan hasil apabila aparat kesulitan menerapkannya atau masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum.
Keempat, keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan lingkungan. Pengalaman pengerahan warga desa, penjaga hutan, dan aparat militer memperlihatkan perlunya kerja sama berbagai pihak.
Kelima, ilmu pengetahuan dan pencatatan data sangat diperlukan. Arsip kebakaran yang mulai disusun pada 1918 menunjukkan pentingnya informasi untuk memahami bencana dan menyusun kebijakan yang lebih baik.
Kelima pelajaran tersebut tetap relevan dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan, pembukaan lahan, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim pada masa sekarang.
Menjaga Hutan Adalah Amanah Keimanan dan Tanggung Jawab Peradaban
Sejarah Kesultanan Turki Utsmani menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan telah menjadi tantangan besar jauh sebelum munculnya teknologi modern.
Pemerintah Utsmani berusaha menghadapinya melalui pembentukan lembaga kehutanan, peraturan hukum, pengawasan militer, keterlibatan masyarakat, teknik pemadaman, dan pencatatan statistik.
Sebagian kebijakan memberikan pelajaran mengenai pentingnya pengorganisasian dan pengetahuan teknis. Sebagian lainnya memperlihatkan kelemahan ketika hukuman tidak proporsional atau pengawasan tidak berjalan efektif.
Dalam perspektif Islam, pengalaman tersebut mengandung pesan yang lebih luas.
Manusia tidak hanya diberi hak untuk memanfaatkan bumi, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mencegah kerusakan dan menjaga keberlangsungan kehidupan.
Hutan yang terbakar akibat keserakahan manusia bukan semata kehilangan pepohonan, melainkan juga kehilangan sumber air, habitat makhluk hidup, perlindungan tanah, dan berbagai manfaat bagi masyarakat.
Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut dapat terjadi akibat perbuatan manusia. Rasulullah SAW juga memberikan teladan mengenai pentingnya menanam dan memelihara tumbuhan.
Dari sejarah Utsmani, umat Islam dapat mengambil hikmah bahwa kemajuan peradaban tidak cukup diukur dari kekuatan militer, luas wilayah kekuasaan, atau kemakmuran ekonomi.
Kemajuan peradaban juga tercermin dari kemampuannya menjaga alam, menegakkan keadilan, dan mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi mendatang.
Menjaga hutan bukan sekadar kewajiban pemerintah atau petugas kehutanan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral setiap manusia dalam memelihara amanah Allah SWT di muka bumi.
Referensi utama:
Erhan Kılıç (2020), Osmanlı Ormancılığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri, jurnal Ağaç ve Orman, Volume 1, Nomor 1, halaman 12–20.
Al-Qur’an, Surah Ar-Rum ayat 41.
Hadis tentang menanam bibit pohon, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad.
Riwayat nasihat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai larangan merusak pohon dan kawasan yang bermanfaat.
