Hukum

Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Server dan Alat Sadap Aparat Diminta Diaudit

81838
×

Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Server dan Alat Sadap Aparat Diminta Diaudit

Share this article
Ketua Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman

LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi penyadapan.

Regulasi tersebut dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang berpotensi mengancam hak privasi dan keamanan komunikasi warga negara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Sejumlah kegiatan pendalaman bahkan telah dilakukan, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara lain.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak karena masyarakat perlu mendapatkan jaminan bahwa tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Ia juga menyinggung adanya dugaan makar yang dituduhkan kepada Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian. Isu tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari persoalan yang memunculkan perhatian publik terhadap potensi ancaman penyadapan dan perlindungan privasi.

Nasir Djamil Usulkan Audit Server dan Perangkat Penyadapan

Dorongan penguatan regulasi juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Politikus Fraksi PKS tersebut meminta agar RUU Penyadapan mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.

Menurut Nasir, audit diperlukan untuk memastikan perangkat tersebut digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar ketentuan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Nasir mengaku mencermati penjelasan Kabaintelkam Polri bahwa lembaga tersebut tidak melakukan penyidikan. Kabaintelkam, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.

Berangkat dari penjelasan tersebut, Nasir mempertanyakan sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan oleh institusi penegak hukum telah disiapkan.

“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.

Perangkat Sadap yang Berpindah Lokasi Perlu Diawasi

Nasir juga menyoroti penggunaan perangkat penyadapan yang dapat dibawa dan dipindahkan ke berbagai lokasi, sementara server penyimpanan atau pengelolaan datanya berada di satu tempat.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan RUU Penyadapan. Pengaturan harus mampu memastikan setiap penggunaan perangkat dapat ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.

Bagi Nasir, keberadaan mekanisme audit menjadi penting agar penggunaan teknologi penyadapan tidak berlangsung tanpa kontrol. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan akses terhadap komunikasi dan data pribadi masyarakat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Perlindungan Privasi Harus Jadi Bagian Utama Regulasi

Dorongan Komisi III DPR tersebut menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan dalam pengaturan penyadapan.

Di satu sisi, aparat penegak hukum membutuhkan perangkat dan kewenangan penyadapan untuk mendukung pengungkapan tindak pidana. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi tersebut harus dibatasi oleh prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

RUU Penyadapan diharapkan nantinya tidak hanya memberikan landasan hukum bagi aparat, tetapi juga menghadirkan sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, percepatan pembahasan regulasi tersebut menjadi penting untuk memastikan penyadapan benar-benar digunakan bagi kepentingan penegakan hukum, tanpa mengabaikan hak konstitusional masyarakat atas privasi dan keamanan komunikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *