LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dugaan politik uang dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026 menjadi sorotan setelah sejumlah pengurus cabang NU dilaporkan menyerahkan atau mengupayakan pengembalian dana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai asal-usul uang, pihak yang menyalurkan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor dan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penelusuran aliran dana menjadi penting mengingat KPK juga sedang mendalami dugaan setoran rutin, setoran jabatan, dan penerimaan uang oleh sejumlah pihak dalam perkara pertanahan tersebut. Meski belum terdapat bukti yang dipublikasikan bahwa dana dugaan politik uang Muktamar NU berasal dari kasus HGB Summarecon Bogor, kemungkinan hubungan antarkedua perkara patut diuji secara objektif melalui penyidikan berbasis alat bukti.
Pengurus NU Dilaporkan Mengembalikan Uang, Asal Dana Dipertanyakan
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah laporan mengenai seorang Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Pulau Jawa yang melalui kuasa hukumnya mengupayakan pengembalian dana sebesar Rp40 juta.
Dana tersebut disebut merupakan bagian dari total Rp66 juta yang sebelumnya diterima.
Kuasa hukum yang bersangkutan, Abdul Hakim, menyatakan bahwa langkah pengembalian dilakukan karena kliennya mengkhawatirkan kemungkinan uang tersebut berasal dari sumber yang tidak sah.
“Klien kami memilih mengembalikan uang tersebut karena khawatir dana yang diterima berasal dari sumber yang tidak sah,” ujar Abdul Hakim sebagaimana tercantum dalam bahan pemberitaan.
Kekhawatiran mengenai sumber dana tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan resmi.
Dari siapa uang diterima? Melalui rekening atau perantara siapa dana disalurkan? Untuk kepentingan apa uang diberikan? Apakah terdapat permintaan dukungan terhadap calon atau nama tertentu dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan NU?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pengembalian uang tidak dengan sendirinya menjelaskan asal-usul dana ataupun membuktikan adanya tindak pidana.
KPK perlu terlebih dahulu memastikan kronologi penerimaan, identitas pemberi, serta hubungan transaksi dengan kegiatan Muktamar.
PCNU Nias dan Sekadau Juga Disebut Menyerahkan Dana
Laporan mengenai pengembalian uang tidak hanya muncul dari pengurus NU di Pulau Jawa.
PCNU Nias, Sumatera Utara, disebut telah menyerahkan dana sebesar Rp250 juta kepada KPK. Sementara itu, PCNU Sekadau, Kalimantan Barat, juga dilaporkan mengembalikan dana sekitar Rp40 juta.
Apabila laporan tersebut terkonfirmasi, kemunculan pengembalian dana dari sejumlah daerah perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi itu memiliki sumber dan pola penyaluran yang sama.
Penyidik dapat menguji kesamaan waktu pengiriman, identitas pengirim, rekening perantara, besaran dana, dan komunikasi yang menyertai transaksi.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk membedakan antara bantuan kegiatan organisasi yang sah dan pembayaran yang diduga dimaksudkan memengaruhi keputusan dalam forum organisasi.
Tanpa penelusuran tersebut, publik tidak dapat memastikan apakah dana yang diterima merupakan bagian dari satu jaringan penyaluran atau berasal dari transaksi yang tidak saling berkaitan.
Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan AHWA Perlu Dibuka Terang
Dugaan aliran dana disebut berkaitan dengan proses penentuan nama anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), yakni forum yang memiliki peran penting dalam mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU.
Dalam bahan pemberitaan, sejumlah Rais Syuriah dan Katib Syuriah PCNU disebut menerima uang muka atau down payment yang diduga berkaitan dengan upaya mengarahkan dukungan terhadap nama-nama tertentu.
Jika benar terdapat pembayaran dengan tujuan memengaruhi proses pemilihan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut persaingan internal organisasi.
Praktik demikian berpotensi merusak integritas proses pengambilan keputusan, kepercayaan warga NU, dan kehormatan lembaga keagamaan.
Namun, penilaian mengenai apakah suatu pemberian merupakan tindak pidana korupsi tetap bergantung pada status pemberi dan penerima, asal dana, tujuan transaksi, serta unsur hukum yang terpenuhi.
Tidak setiap dugaan politik uang dalam organisasi kemasyarakatan otomatis masuk kategori tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
Karena itu, penelusuran harus diarahkan pada fakta transaksi dan kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara atau penggunaan dana hasil tindak pidana.
Apakah Ada Hubungan dengan Dugaan Suap HGB Summarecon Bogor?
Pertanyaan yang lebih besar muncul ketika dugaan aliran dana Muktamar NU dikaitkan dengan penyidikan kasus HGB Summarecon Bogor dan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara pertanahan tersebut, KPK disebut telah mendalami dugaan setoran rutin dan setoran jabatan dari berbagai tingkatan birokrasi.
Penyidik juga dilaporkan menyita uang lebih dari Rp100 miliar dari rumah tersangka Arif Sugianto.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid telah dimintai keterangan sebagai saksi pada 4 November 2026 mengenai tugas dan kewenangannya, termasuk pengurusan HGB, penempatan pejabat, serta pengetahuannya mengenai dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak terkait.
Rangkaian informasi tersebut membuka ruang pemeriksaan mengenai kemungkinan hubungan keuangan antara pihak-pihak dalam perkara pertanahan dan pihak yang diduga menyalurkan dana menjelang Muktamar NU.
Namun, sampai terdapat hasil penelusuran transaksi dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat disimpulkan bahwa uang dugaan politik Muktamar NU berasal dari suap HGB Summarecon Bogor, dana yang disita KPK, ataupun instruksi pejabat tertentu.
Kaitan itu harus dibuktikan, bukan diasumsikan.
KPK Perlu Telusuri Rekening, Perantara dan Penerima Akhir
Untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara kedua perkara, penelusuran aliran uang menjadi langkah yang paling menentukan.
Penyidik perlu mengidentifikasi sumber dana awal, rekening yang digunakan, pihak yang melakukan transfer, serta penerima akhir.
Apabila ditemukan penggunaan uang tunai, pemeriksaan dapat diperluas pada bukti penarikan, catatan pembukuan, komunikasi elektronik, dan keterangan pihak yang menyerahkan uang.
KPK juga dapat mencocokkan waktu transaksi dengan rangkaian peristiwa yang sedang disidik, termasuk dugaan pembayaran dalam pengurusan HGB, penempatan jabatan, dan kegiatan menjelang Muktamar.
Bila terdapat indikasi pencucian uang, penelusuran aset dan transaksi dapat dilakukan sesuai kewenangan lembaga penegak hukum, termasuk melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Langkah tersebut penting agar dugaan hubungan antarkedua perkara dapat dinilai berdasarkan bukti keuangan yang konkret.
Penelusuran juga harus menjawab apakah uang yang diduga diberikan kepada pengurus NU berasal dari dana pribadi, sumber organisasi yang sah, pihak swasta, penyelenggara negara, atau hasil tindak pidana.
Dugaan Keterlibatan Oknum Menteri Harus Diuji dengan Bukti
Dalam perkembangan isu tersebut, muncul pula dugaan mengenai keterlibatan oknum pejabat setingkat menteri.
Tuduhan seperti ini memiliki konsekuensi hukum dan reputasi yang serius sehingga tidak boleh dijadikan kesimpulan tanpa pembuktian.
Apabila penyidik menemukan bukti bahwa seorang penyelenggara negara memerintahkan, membiayai, memfasilitasi, atau menikmati hasil tindak pidana, pemeriksaan harus dilakukan sesuai hukum tanpa memandang kedudukan.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan hubungan antara pejabat yang disebut dan transaksi yang diselidiki, hasil tersebut juga harus dijelaskan secara proporsional.
KPK harus menghindari dua hal sekaligus: membiarkan dugaan korupsi yang didukung bukti tanpa tindak lanjut dan menyeret seseorang hanya berdasarkan kedekatan organisasi, jabatan, atau opini publik.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut agar setiap pihak diperlakukan berdasarkan perbuatan dan bukti yang dapat diuji.
PBNU Bantah Keterkaitan Muktamar dengan Dana Korupsi
Di tengah munculnya berbagai tudingan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Saifullah Yusuf atau Gus Ipul disebut membantah adanya hubungan antara penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dan aliran uang haram atau hasil korupsi.
PBNU juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Bantahan tersebut merupakan bagian penting yang harus ditempatkan secara berimbang dalam pemberitaan.
Penyelidikan terhadap dugaan transaksi oleh individu tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai kesalahan organisasi NU secara keseluruhan.
Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan besar yang menaungi beragam lembaga, pengurus, dan warga di seluruh Indonesia.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh individu tertentu, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.
Sebaliknya, apabila dugaan transaksi memang memiliki unsur pidana, status organisasi atau jabatan keagamaan tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum.
Pengembalian Uang Tidak Otomatis Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
Pengembalian uang kepada KPK dapat membantu penyidik menelusuri asal-usul dana dan memperjelas rangkaian transaksi.
Namun, langkah tersebut tidak secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila kemudian ditemukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
Ketentuan tersebut berlaku dalam konteks tindak pidana yang relevan dan tidak berarti setiap pengembalian uang kepada KPK otomatis menunjukkan adanya kerugian negara.
Penyidik tetap harus membuktikan apakah uang yang dikembalikan merupakan hasil tindak pidana, objek suap, pemberian yang sah, atau dana dengan status hukum lainnya.
Karena itu, pengembalian uang harus dilihat sebagai bagian dari proses pembuktian, bukan sebagai pengakuan bersalah secara otomatis.
KPK Harus Mengungkap Fakta, Bukan Berhenti pada Pengembalian Uang
Munculnya laporan pengembalian dana dari sejumlah pengurus NU menjadi alasan kuat untuk meminta kejelasan mengenai status penanganan informasi tersebut.
Jika dana benar telah diserahkan kepada KPK, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penerimaannya, status hukum dana, dan tindak lanjut yang dapat disampaikan tanpa mengganggu proses penyelidikan.
KPK juga perlu menjelaskan, sepanjang dimungkinkan oleh hukum, apakah informasi mengenai dugaan politik uang Muktamar NU telah ditelaah sebagai perkara tersendiri atau memiliki hubungan dengan penyidikan lain.
Apabila ditemukan bukti keterkaitan dengan dugaan suap HGB Summarecon Bogor, penyidik harus mengungkap jalur transaksi dan pihak-pihak yang terlibat.
Namun, jika tidak ditemukan hubungan, kesimpulan tersebut juga penting agar spekulasi tidak terus berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Penegakan hukum harus diarahkan pada pengungkapan kebenaran, bukan sekadar membangun persepsi bahwa dua peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan pasti memiliki hubungan pidana.
Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana, Siapa Pun yang Terlibat Harus Bertanggung Jawab
Dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 NU dan perkara korupsi pertanahan yang sedang ditangani KPK merupakan dua persoalan serius yang memerlukan penjelasan berdasarkan fakta.
Keduanya menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas lembaga, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan.
Apabila ditemukan hubungan keuangan yang dapat dibuktikan antara dugaan suap HGB Summarecon Bogor dan penyaluran uang kepada peserta atau pengurus dalam rangkaian Muktamar NU, seluruh pihak yang terbukti berperan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada penerima uang di tingkat cabang apabila bukti menunjukkan adanya pemberi, pengatur, atau penerima manfaat lain.
Demikian pula, pengembalian dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana yang masih memerlukan pembuktian.
KPK perlu menelusuri asal-usul dana, menguji dugaan hubungan dengan perkara HGB Summarecon Bogor, memeriksa pihak-pihak yang relevan, dan mengungkap penerima manfaat akhir apabila ditemukan bukti yang cukup.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan negara, kedudukan politik, maupun posisi dalam organisasi keagamaan. Namun, tidak seorang pun boleh dinyatakan terlibat korupsi hanya berdasarkan tuduhan yang belum terbukti.
Pengusutan yang transparan, independen, dan berbasis alat bukti merupakan jalan terbaik untuk memastikan hukum ditegakkan sekaligus melindungi kehormatan lembaga dan hak setiap warga negara.
