LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH BESAR- Wakil Ketua Umum KADIN Aceh Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan H. Zuhaimi Agam, SE angkat bicara soal pascabencana persawahan di daerah terdampak belum bisa difungsikan sebab masih terganggu sedimen banjir tahun lalu, sedangkan secara statistik produksi sawah Aceh menurun drastis sebab bencana banjir bandang November tahun 2025 lalu, sedangkan Kabupaten Aceh Besar dengan seluruh areal persawahannya saat ini masih utuh. Namun persoalan lain muncul tatkala saat Pemerintah Pusat menginginkan swasembada Nasional, Kabupaten Aceh Besar yang telah memiliki beberapa embung tapi tidak dioptimalkan penggunaannya.
Contohnya adalah Embung Krueng Lubok, Embung Empee Awee dan Embung Glee Iniem. Ketiganya saat ini dinilai belum memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. sedangkan proses renovasi yang menelan biaya sampai Miliaran Rupiah telah digelontorkan, namun manfaat untuk masyarakat dinilai masih belum optimal.
Kondisi tersebut disoroti karena pembangunan kedua embung sejak awal telah melalui proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Dua bendungan itu sudah berulang kali direnovasi, bukan sekali dua kali. Mungkin sudah empat atau lima kali. Tetapi sampai sekarang dua-duanya gagal menyimpan air dengan baik,” ujar H. Zuhaimi Agam, Ahad (27/9/2026) di Blang Bintang.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur pengairan. Ia mempertanyakan efektivitas proses perencanaan yang melibatkan konsultan, Bappeda dan instansi teknis apabila hasil pembangunan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sudah ada konsultan perencanaan, ada Bappeda yang merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi ketika kita lihat langsung ke lapangan, dua embung itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan,” katanya.
Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru membangun proyek infrastruktur apabila aspek manfaat dan keberlanjutan belum benar-benar dipastikan.
“Ke depan jangan lagi seperti itu. Kalau memang belum matang, jangan dibangun dulu. Yang paling penting adalah manfaatnya bagi rakyat, bukan sekadar ada anggaran dan kemudian menjadi proyek,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kondisi jaringan persawahan di Aceh masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut masih terdapat puluhan ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan di sejumlah kabupaten/kota.
“Unsur manfaat itu yang lebih penting. Baru dibangun kalau memang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
PPL Diminta Kembali Aktif di Lapangan
Selain infrastruktur pengairan, ia juga mengkritik kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang dinilai belum optimal dalam mendampingi petani.
Menurutnya, PPL seharusnya lebih banyak berada di tengah masyarakat dan memberikan pendampingan langsung kepada petani, mulai dari teknik pengolahan lahan, pola tanam, penggunaan pupuk hingga peningkatan produktivitas.
“Penyuluh itu harus hadir di tengah masyarakat. Memberikan ilmu bagaimana cara menanam padi yang benar, pemupukan yang benar dan pola pertanian yang baik, sehingga produktivitas petani bisa meningkat,” katanya.
Ia menilai pola pertanian sebagian petani masih menggunakan metode lama sehingga produktivitas belum maksimal.
“Kalau sekarang enam ton per hektare saja belum tentu dapat. Padahal dengan teknologi dan pola tanam yang baik, produktivitas seharusnya bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia meminta agar kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan tidak hanya menjadi tempat bagi penyuluh untuk bekerja secara administratif.
“Meja PPL itu seharusnya di lapangan. Kantornya memang di BPP, tetapi mejanya ada di sawah. Dia harus hadir di tengah petani,” tegasnya.
Minta DPRA Perkuat Fungsi Pengawasan
Ia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terutama Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya sektor pertanian, irigasi dan pengairan.
Menurutnya, fungsi pengawasan legislatif harus digunakan untuk memastikan program dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPR itu mempunyai fungsi pengawasan. Jadi harus mengawasi bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana program-program tersebut dilaksanakan,” katanya.
“Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” tambahnya.
