LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA sekaligus Sekretaris Komisi I DPRA, Arif Fadillah, S.I.Kom., M.M., mendorong Pemerintah Aceh agar memberikan perhatian lebih serius terhadap peningkatan infrastruktur dan akses transportasi di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah aspirasi masyarakat, terutama dari kawasan Saree, Lamtamot, dan Seulimeum, dinilai perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan guna memperkuat konektivitas wilayah, menggerakkan perekonomian, serta mewujudkan pemerataan pembangunan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Arif adalah perubahan aktivitas ekonomi masyarakat Kemukiman Saree pascaoperasional jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh–Padang Tiji. Kehadiran jalur bebas hambatan tersebut telah mengubah pola perjalanan dan arus kendaraan. Jika sebelumnya banyak kendaraan melintasi dan singgah di kawasan Saree, kini sebagian besar pengguna jalan cenderung memilih jalur tol.
Perubahan arus transportasi itu mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner, perdagangan, serta pemasaran hasil perkebunan, menghadapi penurunan aktivitas akibat berkurangnya kendaraan dan pengunjung yang singgah di kawasan tersebut.
Menurut Arif, kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa langkah antisipatif dari pemerintah. Ia menilai perlu ada kebijakan strategis untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat, sekaligus mengembangkan potensi Saree sebagai kawasan produktif yang memiliki daya tarik ekonomi, perdagangan, dan ekowisata.
Karena itu, ia mendorong penguatan akses transportasi, pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan UMKM agar masyarakat Saree mampu beradaptasi dengan perubahan pola mobilitas setelah beroperasinya jalan tol. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan kemudahan perjalanan, tetapi juga harus memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Selain persoalan ekonomi Saree, Arif juga menyuarakan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan transportasi publik yang memadai. Menurutnya, keberadaan angkutan umum sangat penting untuk menunjang mobilitas warga, mempermudah akses terhadap berbagai pelayanan, serta menghubungkan kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitas ekonomi dengan ibu kota Provinsi Aceh.
Ia menilai penguatan transportasi publik merupakan bagian penting dari pembangunan konektivitas wilayah. Tidak semua masyarakat memiliki kendaraan pribadi, sehingga kehadiran layanan transportasi umum yang terjangkau, aman, dan mudah diakses akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan Aceh Besar.
Tak hanya itu, Arif turut mendorong pembangunan jalan Krueng Raya yang diharapkan dapat tersambung hingga kawasan Sare. Menurutnya, pembangunan jalur tersebut memiliki nilai strategis dalam membuka konektivitas antarkawasan, memperlancar distribusi hasil perkebunan, mendukung aktivitas perdagangan, serta membuka peluang pengembangan destinasi wisata di wilayah Aceh Besar.
Arif menyatakan akan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut agar mendapat perhatian pemerintah dan dapat dipertimbangkan dalam pembahasan prioritas pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027.
Aspirasi tersebut disampaikan Arif kepada sejumlah awak media seusai mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRA. Ia menegaskan, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.
Sebagai anggota DPRA dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang, Arif menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara adil dan proporsional. Pemerataan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada kawasan perkotaan atau wilayah yang telah berkembang, tetapi juga harus menyentuh daerah-daerah yang membutuhkan aksesibilitas dan dukungan konektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan jalan dan penyediaan transportasi yang memadai memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menekan biaya mobilitas, memperluas jangkauan pemasaran produk lokal, serta membuka ruang investasi dan pengembangan sektor pariwisata.
“Akses ekonomi masyarakat harus terus tumbuh. Pembangunan jalan juga harus memiliki konektivitas yang baik agar mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan. Kita berharap berbagai aspirasi ini mendapat perhatian serius pemerintah dan dapat diperjuangkan melalui prioritas anggaran APBA 2027,” harap Arif.
Ia berharap Pemerintah Aceh dapat menjadikan berbagai kebutuhan masyarakat Aceh Besar tersebut sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan ke depan. Baginya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, dan menghadirkan kesejahteraan secara merata.
Pembangunan yang terkoneksi adalah fondasi pemerataan. Karena itu, penguatan transportasi publik, pembangunan jalan strategis, serta revitalisasi ekonomi kawasan Saree diharapkan menjadi perhatian bersama demi masa depan Aceh Besar yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing.
