LINTASNUSANTARANEWS.ID | AMBON- Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Provinsi Maluku memperoleh akses listrik secara menyeluruh paling lambat pada 2029–2030. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur energi nasional, khususnya di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pelayanan kelistrikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa akses terhadap listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi secara merata. Menurutnya, pembangunan sektor energi tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat di pulau-pulau kecil masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.
“Saya targetkan di Provinsi Maluku, 2029–2030 harus semua desa di wilayah Maluku sudah teraliri listrik,” ujar Bahlil saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Sabtu (7/11/2026).
Soroti Pulau Run yang Belum Menikmati Listrik 24 Jam
Dalam pengarahannya, Bahlil mengungkapkan keprihatinan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah kepulauan Maluku.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat Pulau Run di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang berdasarkan pengamatannya dalam kunjungan tahun sebelumnya belum memperoleh pelayanan listrik selama 24 jam penuh.
Bahlil menilai kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daerah yang telah berkembang secara ekonomi.
“Kenapa saya bilang begini? Baru tahun lalu saya ke Pulau Run di Banda Neira dan mereka belum menikmati listrik 24 jam. Padahal di zaman Belanda dulu, pulau ini pernah ditukar dengan Manhattan di Amerika Serikat. Sekarang Manhattan sudah maju pesat, sedangkan di Pulau Run listrik saja belum memadai,” ungkapnya.
Pulau Run memiliki nilai sejarah dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Pulau tersebut berkaitan dengan Perjanjian Breda pada 1667 antara Inggris dan Belanda, yang antara lain mengatur penguasaan Pulau Run dan Manhattan.
Bagi Bahlil, perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa wilayah yang memiliki sejarah penting seharusnya tidak terus tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketersediaan listrik yang memadai dinilai penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehidupan sosial masyarakat kepulauan.
Sekitar 11.000 Desa dan Dusun Masih Membutuhkan Akses Listrik Memadai
Bahlil mengungkapkan bahwa secara nasional masih terdapat sekitar 11.000 desa dan dusun yang belum memperoleh akses penerangan listrik secara memadai.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan energi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah, meskipun pembangunan jaringan listrik telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau menjadi salah satu tantangan dalam memperluas infrastruktur kelistrikan, terutama di kawasan yang jauh dari jaringan utama PT PLN (Persero).
Di sejumlah wilayah terpencil, pembangunan jaringan distribusi membutuhkan investasi besar karena medan yang sulit, jarak antarpemukiman yang berjauhan, serta kebutuhan transportasi material melalui jalur laut.
Selain pembangunan jaringan baru, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan pasokan listrik dapat berlangsung secara andal dan berkelanjutan.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, percepatan elektrifikasi wilayah yang belum terlayani menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor energi nasional.
Pemerintah Andalkan Program Listrik Desa dan Sambungan Gratis
Untuk mempercepat pemerataan akses energi, pemerintah menyiapkan dua program utama, yakni Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program Lisdes difokuskan pada pembangunan dan perluasan infrastruktur kelistrikan ke desa-desa serta kawasan permukiman yang belum terjangkau jaringan PLN.
Pelaksanaannya mencakup pengembangan jaringan distribusi dan fasilitas pendukung agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh akses listrik.
Sementara itu, BPBL merupakan program bantuan pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga kurang mampu yang memenuhi persyaratan.
Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang sebenarnya berada dalam jangkauan jaringan listrik, tetapi belum mampu menanggung biaya pemasangan sambungan baru ke rumah mereka.
Kedua program memiliki fungsi yang saling melengkapi. Lisdes memperluas ketersediaan infrastruktur, sedangkan BPBL membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh sambungan listrik secara langsung.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap perluasan jaringan kelistrikan dapat diikuti peningkatan jumlah rumah tangga yang benar-benar menikmati layanan listrik.
Target Elektrifikasi Ditingkatkan Mulai 2026
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan sasaran penanganan wilayah yang belum memperoleh akses listrik.
Pada 2025, program percepatan elektrifikasi diarahkan untuk menangani sekitar 1.400 desa.
Target tersebut direncanakan meningkat secara signifikan pada 2026 dan 2027 melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT PLN (Persero).
Percepatan pembangunan membutuhkan pemetaan wilayah prioritas, kesiapan anggaran, pengadaan material, dan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan akses maupun penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
Khusus untuk Maluku, karakteristik wilayah kepulauan menuntut strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.
Desa yang berada dekat dengan jaringan listrik eksisting dapat ditangani melalui perluasan jaringan, sedangkan kawasan yang terisolasi memerlukan kajian teknis mengenai sistem pasokan listrik yang paling sesuai.
Pilihan teknologi seperti pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan energi, dan sistem kelistrikan mandiri dapat menjadi alternatif untuk wilayah terpencil, sepanjang memenuhi kebutuhan teknis dan kelayakan ekonominya.
Listrik Diharapkan Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Kepulauan
Pemerataan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah tangga, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di kawasan kepulauan seperti Maluku, pasokan listrik yang andal dapat membantu kegiatan perikanan, pengolahan hasil laut, usaha mikro, perdagangan, serta penyimpanan produk yang membutuhkan pendinginan.
Ketersediaan listrik juga mendukung kegiatan belajar pada malam hari, penggunaan perangkat digital, serta pengembangan layanan pendidikan berbasis teknologi.
Dalam sektor kesehatan, pasokan listrik yang stabil dibutuhkan untuk penerangan fasilitas pelayanan, pengoperasian peralatan medis tertentu, serta penyimpanan obat dan vaksin sesuai standar.
Bagi pelaku usaha kecil, pelayanan listrik yang lebih baik dapat membuka kesempatan mengembangkan kegiatan produksi dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Karena itu, percepatan elektrifikasi perlu dipandang sebagai investasi pembangunan manusia dan ekonomi daerah, bukan semata-mata pembangunan jaringan infrastruktur.
Akses Listrik Harus Diikuti Pelayanan yang Andal
Meskipun target seluruh desa berlistrik menjadi langkah penting, pemerataan energi tidak cukup diukur dari tersedianya sambungan listrik.
Kualitas pelayanan, lamanya waktu pasokan tersedia setiap hari, tingkat gangguan, dan keterjangkauan biaya juga menjadi aspek yang menentukan manfaat listrik bagi masyarakat.
Kondisi Pulau Run yang disoroti Bahlil menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah yang sudah memiliki akses listrik dan wilayah yang telah menikmati pelayanan listrik selama 24 jam penuh.
Oleh karena itu, keberhasilan program elektrifikasi perlu disertai peningkatan keandalan sistem, pemeliharaan jaringan, serta kepastian pasokan energi.
Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti pada tahap pemasangan, tetapi dapat beroperasi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerataan Energi Menjadi Ukuran Keadilan Pembangunan
Target elektrifikasi Maluku pada 2029–2030 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memperkecil kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan kawasan terpencil.
Bagi masyarakat kepulauan, listrik merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperoleh kesempatan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Bahlil optimistis melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN, hambatan kelistrikan di Maluku dapat diatasi secara bertahap.
Apabila target tersebut terealisasi, seluruh desa dan dusun di Maluku diharapkan dapat menikmati akses listrik yang lebih merata, sehingga pembangunan tidak lagi meninggalkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Namun, pencapaian target tetap memerlukan dukungan anggaran, kesiapan infrastruktur, pengawasan pelaksanaan program, dan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan pemerataan listrik pada 2029–2030 bukan hanya akan menjadi capaian pembangunan sektor energi, melainkan juga ukuran nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah kepulauan terluar.
