LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE JAYA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Selasa (3/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Tito menegaskan pentingnya percepatan normalisasi sungai, perbaikan tanggul yang jebol, serta penanganan infrastruktur untuk mencegah bencana serupa kembali melanda permukiman masyarakat.
Banjir susulan yang terjadi pada Sabtu malam (31/10/2026) akibat hujan berintensitas tinggi telah berdampak terhadap 21 gampong di lima kecamatan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sebanyak 4.500 kepala keluarga (KK) atau sekitar 15.000 jiwa terdampak bencana tersebut.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berlangsung di Pidie Jaya. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan, sementara permukiman dan lahan pertanian masyarakat kembali terendam banjir serta material lumpur.
Tito mengatakan kunjungannya dilakukan segera setelah menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengenai bencana susulan yang kembali melanda daerah tersebut.
“Kami terus bekerja semaksimal mungkin, termasuk juga yang ke daerah Pidie Jaya ini. Karena kemarin saya mendapatkan informasi Pidie Jaya kena (banjir susulan), saya langsung berangkat,” kata Tito.
Tinjau Tanggul Krueng Meureudu yang Jebol Sepanjang 150 Meter
Dalam kunjungan kerja tersebut, Mendagri Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta jajaran Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Agenda kunjungan diawali dengan konferensi pers dan penyerahan bantuan secara simbolis di Pendopo Bupati Pidie Jaya.
Setelah itu, rombongan bergerak menuju sejumlah titik terdampak banjir untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah aliran Sungai Krueng Meureudu di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua.
Di kawasan tersebut, Tito melihat langsung kerusakan tanggul sungai sepanjang kurang lebih 150 meter yang jebol akibat banjir.
Kerusakan tanggul menjadi perhatian utama karena berpotensi menyebabkan air sungai kembali meluap ke permukiman ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu.
Masyarakat setempat berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul agar ancaman banjir berulang dapat dikurangi.
Tito juga berdialog dengan warga untuk mendengarkan kondisi yang mereka alami serta kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan.
Sawah di Gampong Beuringen Rusak Berat
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan persawahan di Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir.
Di lokasi tersebut, rombongan melihat kondisi lahan pertanian masyarakat yang terdampak luapan air dan material banjir.
Kerusakan lahan pertanian menjadi persoalan penting karena sebagian masyarakat Pidie Jaya menggantungkan penghasilan keluarga pada kegiatan bercocok tanam.
Banjir yang berulang tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga berpotensi mengganggu jaringan irigasi, mengendapkan lumpur dan material lainnya, serta menunda musim tanam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi pascabencana harus mencakup pemulihan sektor pertanian, bukan hanya pembangunan kembali jalan, jembatan, dan rumah.
Dari Gampong Beuringen, Tito bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke aliran Sungai Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua.
Di kawasan ini, rombongan mengamati kondisi sungai serta lingkungan sekitarnya yang turut terdampak banjir susulan.
Mendagri Soroti 137 Sungai Terdampak Sedimentasi di Sumatera
Tito mengungkapkan bahwa persoalan sedimentasi sungai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, terdapat 137 sungai di ketiga provinsi tersebut yang mengalami sedimentasi dengan panjang penanganan bervariasi, mulai dari bagian sungai yang relatif pendek hingga mencapai puluhan kilometer.
Penumpukan material pasir, batu, lumpur, dan sedimen lainnya dapat mengurangi kapasitas aliran sungai sehingga meningkatkan risiko luapan ketika debit air meningkat.
Karena itu, pengerukan dan normalisasi sungai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengurangan risiko banjir susulan.
Namun, pekerjaan tersebut memerlukan waktu, tenaga, alat berat, serta pembiayaan yang tidak sedikit.
Tito meminta Kementerian PU menentukan skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
“Ini persoalannya adalah bencana susulan ini, banjir ini sudah dirapikan, ada jembatan yang terbawa lagi, ada jalan yang sudah bagus, longsor lagi, kemudian perumahan yang sudah dibersihkan tadinya dari lumpur-lumpur, masuk lagi lumpurnya,” ujar Tito.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat mengalami kemunduran apabila ancaman bencana berulang tidak ditangani secara menyeluruh.
Pemda Diminta Percepat Normalisasi Sungai melalui Kerja Sama
Untuk mempercepat penanganan, Tito mendorong pemerintah daerah mengambil langkah aktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
Salah satu alternatif yang disampaikan adalah pemanfaatan material sedimentasi berupa pasir dan batu atau sirtu yang diangkat dari dasar sungai.
Material tersebut dinilai memiliki potensi nilai ekonomi sehingga, apabila memenuhi ketentuan hukum, pemanfaatannya dapat membantu mendukung pembiayaan penanganan sungai sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Enggak apa-apa win-win solution, ya. Sirtu-nya bisa dipakai menjadi PAD, yang penting dipercepat untuk normalisasi. Ini juga akan, saya akan keluarkan surat arahan seperti itu,” kata Tito.
Gagasan tersebut diarahkan untuk mempercepat pekerjaan yang selama ini menghadapi kendala anggaran dan keterbatasan peralatan.
Meski demikian, pemanfaatan material hasil pengerukan tetap harus mengikuti ketentuan perizinan, pengelolaan aset dan pendapatan daerah, serta persyaratan perlindungan lingkungan.
Normalisasi sungai juga perlu didasarkan pada kajian teknis agar pengerukan tidak menimbulkan kerusakan baru, mengganggu kestabilan tebing sungai, atau meningkatkan risiko banjir di wilayah lain.
Dengan pendekatan yang tepat, percepatan normalisasi diharapkan dapat mengurangi ancaman banjir sekaligus mendukung keberlanjutan proses rehabilitasi.
Mendagri Serahkan Bantuan Rp400 Juta dan Peralatan Darurat
Selain meninjau kerusakan infrastruktur, Mendagri Tito menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Bantuan yang diserahkan secara simbolis meliputi satu unit mobil tangki air, sembilan unit pompa air, serta mesin generator listrik atau genset.
Sembilan unit pompa air tersebut dialokasikan masing-masing tiga unit untuk Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Bireuen.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai dengan total Rp400 juta bagi dua gampong terdampak di Pidie Jaya.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, Gampong Dayah Usen memperoleh bantuan Rp200 juta dan Gampong Alue Keutapang mendapatkan Rp200 juta.
Sementara itu, Kementerian Sosial turut menyerahkan paket sembako dan bantuan logistik darurat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir serta membantu warga yang masih menghadapi kesulitan pascabencana.
Daerah Bisa Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan arahan penting mengenai mekanisme penanganan bencana susulan.
Menurutnya, daerah yang sedang menjalani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tetap dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila terjadi bencana baru dengan dampak yang memerlukan penanganan kedaruratan.
Kebijakan tersebut memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Penetapan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah mengambil langkah penanganan yang lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudahan tersebut dapat mencakup mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat serta penggunaan belanja tidak terduga (BTT) untuk kebutuhan mendesak.
“Di masa rehab rekon, ketika terjadi bencana susulan, terapkan lagi tanggap darurat,” tegas Tito.
Arahan tersebut penting agar pemerintah daerah tidak terhambat oleh prosedur administrasi penanganan rutin ketika keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat memerlukan tindakan segera.
Namun, penetapan status darurat tetap harus dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan penilaian kondisi bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemulihan Tidak Boleh Hanya Berfokus pada Infrastruktur
Banjir susulan di Pidie Jaya memperlihatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar memperbaiki bangunan yang rusak.
Pemerintah perlu memastikan pemulihan sungai, penguatan tanggul, perbaikan drainase, dan pengendalian sedimentasi berjalan seiring dengan pemulihan permukiman serta mata pencarian masyarakat.
Bagi warga yang rumahnya berulang kali terendam, persoalan utama bukan hanya membersihkan lumpur setelah banjir, tetapi memperoleh kepastian bahwa lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih aman.
Sementara bagi petani, pemulihan lahan dan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak agar kegiatan produksi dapat kembali berlangsung.
Penanganan banjir susulan juga memerlukan sistem peringatan dini, pemantauan curah hujan, kesiapan evakuasi, dan koordinasi antarlembaga.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi apabila hujan berintensitas tinggi kembali terjadi.
Banjir Susulan Jadi Ujian Serius Pemulihan Pidie Jaya
Bencana yang kembali melanda 21 gampong di lima kecamatan tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat dipisahkan dari upaya mengurangi risiko bencana berikutnya.
Sebanyak 15.000 jiwa yang terdampak membutuhkan dukungan penanganan yang cepat, sementara infrastruktur sungai dan tanggul yang rusak memerlukan penyelesaian teknis secara berkelanjutan.
Kunjungan langsung Mendagri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah pusat menjadi momentum untuk mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
Perbaikan tanggul Krueng Meureudu yang jebol sekitar 150 meter, normalisasi aliran sungai, serta pemulihan lahan pertanian menjadi pekerjaan mendesak agar masyarakat Pidie Jaya tidak terus-menerus menghadapi ancaman banjir yang sama.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, serta kementerian dan lembaga terkait, percepatan rehabilitasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau banyaknya kunjungan pejabat ke lokasi bencana.
Ukuran terpenting adalah berkurangnya risiko banjir, pulihnya infrastruktur, terlindunginya mata pencarian masyarakat, dan meningkatnya rasa aman warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Bagi masyarakat Pidie Jaya, harapan terbesar bukan sekadar bangkit setelah banjir, melainkan terbebas dari ancaman kerusakan berulang yang terus menghambat pemulihan kehidupan mereka.
