LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menetapkan target ambisius penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional sebesar Rp70 triliun pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi umat, percepatan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang lebih produktif, transparan, dan berdampak luas.
Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menyampaikan bahwa target tersebut mencakup seluruh penghimpunan dana ZIS-DSKL oleh BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Untuk merealisasikannya, diperlukan konsolidasi nasional, penguatan kelembagaan, serta kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pengelola zakat.
“Sesuai Rencana Strategis BAZNAS 2026 hingga 2031, pada tahun 2027 kami menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional sebesar Rp70 triliun,” ujar Sodik saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, penguatan pengelolaan zakat nasional merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan penghimpunan yang semakin besar dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat diharapkan mampu membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Zakat Harus Mampu Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki
Sodik menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya dana yang berhasil dikumpulkan. Lebih jauh, BAZNAS harus memastikan bahwa dana umat benar-benar memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, program zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha produktif, serta pengembangan kemandirian keluarga.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong mustahik, yakni kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, untuk secara bertahap meningkatkan kondisi ekonominya hingga memiliki kemampuan menjadi muzaki atau pihak yang menunaikan zakat.
“Dengan arahan Ketua MPR tadi, serta dukungan dari Bapak Presiden RI seperti yang selama ini diberikan kepada BAZNAS, kerja keras dan kerja cerdas, kita semua yakin BAZNAS dapat menjadi kekuatan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan bangsa. Setiap penerima manfaat adalah saudara kita yang sedang kita bantu bangkit, dari mustahik menjadi muzaki,” kata Sodik.
Menurutnya, perubahan status ekonomi penerima manfaat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas program zakat. Semakin banyak masyarakat yang mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan, semakin besar pula dampak pengelolaan zakat terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.
Rakornas BAZNAS 2026 Konsolidasikan Pengelola Zakat Seluruh Indonesia
Rakornas BAZNAS 2026 berlangsung di Jakarta pada 13–15 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.300 peserta dari jajaran BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi pengelolaan zakat, serta menyusun langkah strategis dalam mencapai target penghimpunan dan penyaluran dana sosial keagamaan.
Pembukaan Rakornas turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattar bersama sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan lembaga, dan perwakilan dunia usaha.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem zakat yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Umat
Dengan target penghimpunan mencapai Rp70 triliun, penguatan tata kelola menjadi salah satu tantangan penting bagi BAZNAS dan seluruh lembaga pengelola zakat.
Dana yang dihimpun dari masyarakat membutuhkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan para muzaki sekaligus memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Penguatan pendataan mustahik, ketepatan sasaran penyaluran, pengawasan program, serta evaluasi dampak ekonomi menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan strategi zakat nasional.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital berpotensi memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat sekaligus mendukung pencatatan dan pelaporan penghimpunan secara lebih tertib.
Melalui pengelolaan yang terukur, dana zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu membantu keluarga miskin membangun sumber pendapatan secara berkelanjutan.
Zakat Strategic Talks Bahas Penguatan Ekonomi Umat
Selain agenda konsolidasi kelembagaan, Rakornas BAZNAS 2026 juga menghadirkan forum Zakat Strategic Talks yang melibatkan pejabat pemerintah, pimpinan DPR, dan perwakilan dunia usaha.
Forum tersebut diarahkan untuk membahas penguatan ekosistem zakat nasional, termasuk peluang kolaborasi dalam penghimpunan dana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Keterlibatan dunia usaha dinilai penting karena dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, baik melalui penguatan penghimpunan zakat perusahaan maupun dukungan terhadap program ekonomi produktif bagi masyarakat penerima manfaat.
Di sisi lain, sinergi antara BAZNAS pusat dan daerah diperlukan agar program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Dengan demikian, pengelolaan zakat diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Rakornas Akan Hasilkan Resolusi Jihad Zakat
Rakornas BAZNAS 2026 dijadwalkan berakhir pada Kamis (15/10/2026) dengan pembacaan “Resolusi Jihad Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa”, yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Grand BAZNAS Awards 2026.
Resolusi tersebut diharapkan menjadi salah satu landasan penguatan komitmen dan langkah bersama seluruh pengelola zakat dalam menjalankan program-program strategis pada tahun mendatang.
Sementara itu, hasil pembahasan dalam berbagai komisi Rakornas akan menjadi bahan perumusan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperluas manfaat dana ZIS-DSKL kepada masyarakat.
Target Rp70 Triliun Harus Dibuktikan dengan Penurunan Kemiskinan
Target penghimpunan zakat nasional sebesar Rp70 triliun pada 2027 menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi BAZNAS untuk memperkuat perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Namun, besarnya dana yang terkumpul perlu diikuti dengan ukuran keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan pendapatan penerima manfaat, berkembangnya usaha produktif, berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan, serta bertambahnya keluarga yang mampu keluar dari kondisi kemiskinan.
Keberhasilan tersebut juga membutuhkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, serta pelaku usaha agar program pemberdayaan tidak berjalan secara terpisah dan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
Dengan konsolidasi nasional yang semakin kuat, BAZNAS berharap zakat dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi umat yang tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.
Pada akhirnya, pencapaian target Rp70 triliun bukan semata-mata persoalan besarnya penghimpunan dana, melainkan bagaimana amanah umat tersebut mampu memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, mempersempit kesenjangan sosial, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.
