LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah membongkar dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).
Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut. Salah satu pihak yang turut terjaring adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Operasi ini menjadi sorotan karena menyasar lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana dan penanganan kondisi darurat kemanusiaan di Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa tim penindakan telah mengamankan belasan orang dari sejumlah unsur, termasuk pejabat BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pihak swasta.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan penghitungan awal sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas.
Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
KPK mengungkapkan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Meski demikian, penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing pihak yang diamankan dan keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana.
Belum ada penjelasan resmi mengenai proyek pengadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, nilai keseluruhan perkara, maupun mekanisme dugaan penyimpangan yang terjadi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi tersebut.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Sekretaris Utama BNPB Turut Diamankan
Keterlibatan pejabat tinggi dalam daftar pihak yang diamankan menjadi perhatian dalam pengembangan perkara.
KPK menyebut Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk dalam 14 orang yang dibawa untuk menjalani pemeriksaan.
Namun, status pihak-pihak yang diamankan masih dalam tahap pemeriksaan awal. Belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa tim penyidik akan menggelar ekspose atau gelar perkara pada Selasa malam.
Forum tersebut bertujuan membahas konstruksi dugaan tindak pidana sekaligus menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan.
BNPB Hormati Proses Hukum
Di tengah berlangsungnya pemeriksaan, pihak BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK.
BNPB menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif, termasuk memberikan data dan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga tersebut juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan.
Pimpinan BNPB telah menginstruksikan pengawasan internal melalui Inspektorat Utama, termasuk penelusuran dan pengamanan dokumen yang diperlukan.
Sementara itu, seluruh jajaran BNPB diminta tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan sebagaimana mestinya.
Integritas Pengelolaan Anggaran Jadi Sorotan
Operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB kembali menempatkan persoalan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perhatian publik.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap koordinasi penanggulangan bencana, BNPB memiliki peran penting dalam memastikan dukungan logistik, sarana, dan kebutuhan penanganan darurat dapat tersalurkan secara tepat.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi hal mendasar agar setiap program penanggulangan bencana berjalan sesuai tujuan.
Meski demikian, dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK harus tetap diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Hingga Selasa malam, KPK masih mendalami perkara tersebut. Publik kini menunggu hasil gelar perkara dan pengumuman resmi mengenai pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
