LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam menindak praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar. Penegakan hukum tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus melindungi hak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar bersubsidi.
Apresiasi itu disampaikan Dek Gam menyusul mulai berkurangnya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh sejak 19 Oktober 2026. Kondisi tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pengemudi angkutan, pelaku usaha, dan pengguna kendaraan yang bergantung pada solar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh,” kata Nazaruddin Dek Gam, Senin (26/10/2026).
Menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, praktik penimbunan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mengganggu distribusi bahan bakar dan merugikan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi pemerintah. Karena itu, ia mendukung langkah kepolisian dalam menindak pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan penyaluran solar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Antrean Solar Mulai Berkurang, Pengawasan Harus Diperketat
Dek Gam menilai berkurangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU merupakan perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, melainkan harus diikuti pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh mata rantai distribusi BBM bersubsidi.
“Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Ia menegaskan, ketersediaan solar memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian daerah. Gangguan distribusi dapat berdampak terhadap aktivitas transportasi, pengangkutan barang, dan berbagai sektor usaha yang membutuhkan bahan bakar tersebut.
Karena itu, Dek Gam mendorong kepolisian bersama instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dalam mengawasi penyaluran BBM, mencegah praktik penimbunan, serta memastikan distribusi solar bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Konsisten
Lebih lanjut, Dek Gam berharap langkah Polda Aceh dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah munculnya praktik serupa di kemudian hari. Menurutnya, pengawasan yang konsisten diperlukan agar persoalan kelangkaan maupun antrean panjang tidak kembali menimbulkan keresahan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengelola SPBU, instansi pemerintah, dan masyarakat, dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar.
“Saya berharap kondisi SPBU di Aceh yang kini semakin lancar dapat terus dipertahankan demi mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Apresiasi Ketua MKD DPR RI tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Aceh dalam melindungi distribusi BBM bersubsidi dari praktik penyalahgunaan.
Meski demikian, berkurangnya antrean di SPBU masih memerlukan pemantauan untuk memastikan kondisi tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Hubungan langsung antara penindakan kepolisian dan membaiknya antrean juga perlu didukung data distribusi serta ketersediaan pasokan BBM.
Dek Gam berharap penegakan hukum yang tegas, pengawasan distribusi yang transparan, dan koordinasi antarlembaga dapat memastikan solar bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung stabilitas aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Aceh.
