LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 kembali menjadi sorotan. Partai Demokrat meminta persoalan tersebut ditelusuri hingga ke akar masalah, sementara sejumlah kalangan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak angket untuk mengungkap proses penyusunan aturan pencalonan yang kini dipersoalkan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa setiap persoalan yang menjadi perhatian publik harus mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Menurutnya, penelusuran diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
“Tentu semua persoalan yang menjadi sorotan publik harus dicari akar masalahnya, agar ke depan menjadi perbaikan dan tidak terjadi kembali,” ujar Herman Khaeron, yang akrab disapa Kang Hero, kepada awak media di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik mengenai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya terkait ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
PDIP Singgung Hak Angket, DPR Masih Menjalani Masa Reses
Di tengah berkembangnya polemik, wacana penggunaan hak angket DPR turut mencuat. Hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan konstitusional DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa kemungkinan penggunaan hak angket bergantung pada keputusan DPR. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini DPR masih menjalani masa reses.
“Kalau DPR memutuskan menggunakan hak angket. (Kalau saat ini), DPR masih dalam masa reses,” ujar Andreas.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dorongan politik untuk menelusuri persoalan pencalonan Gibran belum otomatis menjadi keputusan kelembagaan DPR.
Penggunaan hak angket harus melalui mekanisme pengusulan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan hak tersebut masih bergantung pada sikap fraksi-fraksi dan keputusan resmi DPR setelah masa reses.
Mahfud MD Soroti Dugaan Penyisipan Pasal dalam PKPU
Polemik semakin berkembang setelah pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan kritik terhadap proses penyusunan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Mahfud menduga terdapat ketentuan yang dimasukkan oleh oknum penyelenggara pemilu tanpa melalui pembahasan sebagaimana mestinya bersama DPR.
“Ini ya orang, oknum KPU kan, yang menyelundupkan pasal ini. Pasal yang tiba-tiba muncul Pasal 18 ayat 3, yang itu kata DPR ndak pernah dibahas. Ada lima jam sidang DPR, ndak ada, ndak dibahas ini,” kata Mahfud dalam siniar melalui kanal YouTube pribadinya, sebagaimana dikutip Senin (12/10/2026).
Mahfud juga mempertanyakan proses pengawasan dokumen persyaratan pendidikan calon, termasuk dugaan adanya pembatasan akses terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Ketika pembahasan, Bawaslu mau masuk ndak diberi akses. Untuk memeriksa ijazah-ijazah itu ndak diberi akses. Ndak boleh masuk, gitu. Jelas KPU yang main,” ujarnya.
Atas dugaan tersebut, Mahfud mendorong agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab diperiksa melalui mekanisme hukum.
Namun, tudingan mengenai penyisipan ketentuan maupun pembatasan akses pengawasan tersebut masih merupakan pernyataan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan pihak terkait, serta proses hukum yang berlaku.
Mantan Ketua KPU Berikan Penjelasan Berbeda
Di sisi lain, terdapat penjelasan berbeda mengenai proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Ketua KPU Agus menyampaikan bahwa perubahan norma dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan publikasi resmi MK sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya, Agus menyatakan bahwa perubahan aturan tersebut bukan dirancang secara khusus untuk memberikan keuntungan kepada calon tertentu.
Perbedaan penjelasan antara Mahfud MD dan mantan pimpinan KPU menjadi salah satu alasan pentingnya penelusuran terhadap dokumen pembahasan, risalah rapat, serta tahapan penyusunan dan pengesahan peraturan.
Dengan demikian, persoalan yang diperdebatkan tidak hanya menyangkut substansi persyaratan pendidikan, tetapi juga transparansi prosedur pembentukan aturan dan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Pengamat Politik Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai DPR memiliki ruang untuk menelusuri persoalan tersebut melalui penggunaan hak angket.
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima tuntutan diskualifikasi karena persoalan kedudukan hukum pemohon tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan pengawasan melalui lembaga legislatif.
“Menurut saya hal tersebut mengindikasikan secara jelas bahwa perkara status Gibran sebagai Wapres memang harus dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki wewenang untuk itu, yaitu DPR melalui hak angket,” kata Ardha kepada Inilah.com, Senin (12/10/2026).
Ardha berpandangan bahwa penggunaan hak angket dapat menjadi forum untuk memperoleh penjelasan lebih terbuka mengenai proses penyusunan aturan dan tahapan pencalonan yang dipersoalkan.
“Tapi setidaknya melalui proses hak angket ini, publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, penggunaan hak angket tidak secara otomatis menentukan keabsahan jabatan wakil presiden ataupun menggantikan kewenangan lembaga peradilan. Hasil penyelidikan DPR harus ditempatkan sesuai batas kewenangan konstitusional masing-masing lembaga negara.
Transparansi Penyelenggaraan Pemilu Jadi Sorotan
Polemik mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memperlihatkan pentingnya transparansi dalam proses pembentukan peraturan pemilu, terutama ketentuan yang berkaitan langsung dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Keterbukaan dokumen pembahasan, risalah rapat konsultasi, serta penjelasan dari KPU dan lembaga pengawas dinilai dapat membantu menjawab pertanyaan publik mengenai bagaimana suatu ketentuan disusun dan diberlakukan.
Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa mendahului kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.
Hingga Selasa (13/10/2026), dorongan penggunaan hak angket masih berada dalam ranah wacana politik dan belum menjadi keputusan resmi DPR berdasarkan informasi yang tersedia.
Dengan demikian, kelanjutan polemik tersebut akan bergantung pada sikap DPR setelah masa reses, kemungkinan penelusuran lebih lanjut oleh lembaga berwenang, serta keterbukaan pihak-pihak terkait dalam menjelaskan proses penyusunan aturan pencalonan.
Bagi publik, persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai perbedaan pandangan politik, melainkan kepastian bahwa setiap aturan pemilu disusun secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
