LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memperkuat pemberantasan korupsi melalui penetapan dua korporasi sebagai tersangka mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha, dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian negara sekaligus mendukung agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai pendekatan yang dilakukan jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menunjukkan arah penegakan hukum yang semakin berorientasi pada pembuktian ilmiah, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan aset negara.
Menurut Hibnu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan pemidanaan pelaku. Penegak hukum juga harus memastikan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana dapat ditelusuri, dibuktikan, dan dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Saya kira ini mendapat dukungan yang luar biasa. Sehingga Kejaksaan tidak mencari orang (tersangka), tapi bagaimana aset-aset negara, aset-aset korporasi kembali kepada negara untuk kepentingan rakyat,” ujar Hibnu, Kamis (22/10/2026).
Kejagung Fokus pada Korupsi di Sektor Strategis
Sebelumnya, Kuntadi dari jajaran Jampidsus Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh seiring berkembangnya pola dan modus kejahatan.
Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar dan berdampak luas terhadap perekonomian serta kepentingan masyarakat.
“Tindak pidana korupsi semakin masif, modus operandinya semakin canggih, kerugiannya semakin besar, polanya semakin rumit. Nah, ini tentunya tidak bisa kita selesaikan secara parsial,” kata Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta.
Kejaksaan Agung, menurutnya, memberikan perhatian terhadap penanganan perkara pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak sistemik, termasuk sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup.
Sektor-sektor tersebut dinilai membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat karena berkaitan langsung dengan kekayaan negara, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan ekonomi masyarakat.
Kuntadi menegaskan bahwa praktik korupsi tidak boleh menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.
“Korupsi tidak boleh mengganggu program prioritas Presiden, apalagi sampai membelokkan niat tulus Bapak Presiden untuk memajukan negeri ini,” ujarnya.
Pakar: Korporasi Harus Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana
Hibnu Nugroho menilai penetapan korporasi sebagai tersangka merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Menurutnya, dalam perkara yang melibatkan aktivitas perusahaan, pertanggungjawaban pidana tidak semestinya hanya dibebankan kepada individu apabila terdapat bukti bahwa korporasi turut terlibat atau memperoleh manfaat dari perbuatan melawan hukum.
Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.
Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan ketika dugaan korupsi melibatkan struktur perusahaan yang kompleks, hubungan kepemilikan berlapis, serta transaksi keuangan dalam jumlah besar.
Hibnu menilai penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah badan usaha berlindung di balik tindakan pengurus atau pihak tertentu untuk menghindari konsekuensi hukum.
Namun, penetapan status tersangka tetap harus diikuti pembuktian yang kuat di pengadilan. Status tersebut tidak serta-merta membuktikan korporasi telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penyidikan Harus Menggunakan Pendekatan Ilmiah
Hibnu mengapresiasi pendekatan penyidikan yang menurut penilaiannya telah diterapkan jajaran Jampidsus dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi.
Pendekatan tersebut meliputi pemeriksaan saksi, penyitaan dan penelitian dokumen, analisis transaksi keuangan, pemeriksaan barang bukti, penghitungan kerugian negara, serta penggunaan keterangan ahli.
Menurutnya, seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk membangun konstruksi perkara yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Konstruksi yang dibangun juga meyakinkan ya, meskipun kita tahu bahwa pembuktian pidana korporasi itu cukup rumit,” jelasnya.
Hibnu menekankan bahwa pembuktian tindak pidana korporasi tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara.
Penyidik juga harus mampu membuktikan hubungan antara perbuatan yang diduga melawan hukum, pihak yang bertanggung jawab, keterlibatan korporasi, dan kerugian yang ditimbulkan sesuai unsur tindak pidana yang disangkakan.
Pembuktian tersebut menjadi penting agar perkara tidak hanya kuat pada tahap penyidikan, tetapi juga mampu dipertahankan dalam proses persidangan.
Pemulihan Kerugian Negara Harus Menjadi Prioritas
Hibnu menilai penegakan hukum terhadap korporasi perlu diarahkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Menurutnya, pengungkapan perkara korupsi dalam skala besar harus mampu menjelaskan nilai kerugian secara akurat dan menunjukkan dasar perhitungannya melalui alat bukti yang sah.
Ia mengingatkan agar nilai kerugian yang dikemukakan dalam proses penyidikan tidak hanya menjadi angka besar yang menarik perhatian publik, tetapi benar-benar didukung pembuktian yang kuat.
“Jangan sampai misalkan menuntut Kejaksaan menemukan Rp400 miliar itu nanti pembuktian putusannya separuhnya, wah itu kurang baik,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya ketelitian dalam menghitung kerugian negara dan menghubungkannya dengan perbuatan pidana yang sedang diperiksa.
Dalam penanganan korupsi, upaya pemulihan aset juga perlu dilakukan melalui mekanisme penyitaan, perampasan, pembayaran uang pengganti, atau instrumen hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kualitas pembuktian dan hasil pemulihan aset negara.
Struktur Perusahaan yang Rumit Menjadi Tantangan Penyidik
Hibnu mengakui bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan perkara yang hanya melibatkan pelaku perorangan.
Salah satu tantangan terbesar adalah menelusuri hubungan antara pengurus, pemegang saham, perusahaan terafiliasi, dan pihak lain yang diduga terlibat dalam suatu transaksi.
Struktur kepemilikan yang berlapis dapat menyulitkan penyidik dalam menentukan pihak yang mengendalikan tindakan perusahaan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana.
Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara teliti dengan memanfaatkan dokumen perusahaan, aliran transaksi, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya.
Hibnu optimistis tantangan tersebut dapat diatasi apabila penyidik sejak awal menerapkan pendekatan ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil.
“Jadi, apa yang dilakukan Jampidsus sudah tepat, dan itu akan jadi jalan efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita berikan apresiasi,” ujarnya.
Ia juga menilai ketegasan penegak hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana menjadi bagian penting dalam menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Sebab Kejagung cermin penegakan hukum Indonesia. Masih mampu menunjukkan negara hadir dalam tindakan hukum melawan korporasi jahat,” tandas Hibnu.
Dinilai Sejalan dengan Agenda Pemberantasan Korupsi Prabowo
Menurut Hibnu, penguatan penanganan korupsi korporasi mencerminkan upaya menerjemahkan agenda pemberantasan korupsi dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Agenda tersebut menempatkan penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya nasional.
Penegakan hukum di sektor sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup menjadi penting karena dugaan penyimpangan dalam sektor-sektor tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Meski demikian, dukungan terhadap agenda pemerintah tetap harus berjalan seiring dengan independensi aparat penegak hukum, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, dan kepastian proses peradilan.
Penanganan perkara harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum, bukan semata-mata pada besarnya nilai kerugian yang diumumkan atau tekanan opini publik.
Identitas Dua Korporasi dan Perkara Masih Perlu Diperjelas
Dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini, belum disebutkan nama dua korporasi yang dimaksud, jenis perkara yang menjerat masing-masing perusahaan, maupun nilai kerugian negara yang secara khusus berkaitan dengan keduanya.
Karena itu, informasi mengenai penetapan tersangka tersebut masih memerlukan rincian resmi dari Kejaksaan Agung agar publik dapat mengetahui duduk perkara, dasar sangkaan, dan perkembangan proses hukumnya.
Keterbukaan informasi menjadi penting untuk memastikan pemberitaan tidak mencampurkan perkara yang berbeda atau menimbulkan kesimpulan bahwa perusahaan tertentu telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.
Langkah Kejaksaan Agung dalam memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dinilai sebagai perkembangan penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilannya tetap ditentukan oleh ketepatan penyidikan, kekuatan pembuktian di pengadilan, dan kemampuan negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana demi kepentingan masyarakat.
