LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi pembangunan sektor pertanian nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sejumlah capaian yang dinilainya mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan petani, meningkatkan nilai ekonomi pertanian, serta mempercepat langkah menuju swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (19/10/2026), Amran menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 131. Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi indikator positif bagi kondisi ekonomi petani Indonesia.
“Capaian Kementerian Pertanian, kesejahteraan petani kita lihat dari NTP (Nilai Tukar Petani) itu 131, tertinggi sepanjang sejarah. Ini sesuatu yang baik bagi petani,” ujar Amran.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama karena sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan menopang perekonomian masyarakat pedesaan.
NTP Tembus 131, Daya Tukar Hasil Pertanian Menguat
Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayarkan petani, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian.
Secara sederhana, NTP di atas 100 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka bayarkan, relatif terhadap periode dasar penghitungan.
Dengan angka yang diklaim mencapai 131, Amran menilai terdapat perkembangan positif pada daya tukar produk pertanian.
Namun, NTP tidak secara langsung menggambarkan besarnya pendapatan bersih setiap rumah tangga petani. Kondisi kesejahteraan juga dipengaruhi luas lahan, produktivitas, hasil panen, biaya tenaga kerja, serta harga komoditas di masing-masing daerah.
Karena itu, klaim rekor NTP tersebut tetap perlu dibaca bersama data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk periode pengukuran dan perkembangan tiap subsektor pertanian.
Harga Pupuk Turun, Biaya Produksi Petani Diharapkan Lebih Ringan
Salah satu kebijakan yang disoroti Mentan Amran adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen.
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut merupakan terobosan penting untuk membantu petani mengurangi beban biaya produksi.
Pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Perubahan harga dan ketersediaannya dapat memengaruhi kemampuan petani dalam mengelola lahan serta mempertahankan produktivitas.
Dengan harga yang lebih terjangkau, petani diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan modal pada kebutuhan lain, seperti benih, pengolahan lahan, pengendalian hama, dan perawatan tanaman.
Namun, manfaat penurunan harga pupuk juga bergantung pada kelancaran distribusi, ketepatan sasaran penerima, serta ketersediaan stok pada saat musim tanam.
Keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya harus tercermin dari kemudahan petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan, termasuk di wilayah pedesaan dan sentra produksi yang jauh dari pusat distribusi.
HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram, Pemerintah Perkuat Perlindungan Harga Panen
Kebijakan lain yang dinilai memberikan dampak penting adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan harga di tingkat petani, terutama ketika memasuki musim panen raya yang kerap diikuti peningkatan pasokan gabah.
Dalam kondisi pasokan melimpah, harga gabah berpotensi mengalami tekanan. Tanpa mekanisme penyerapan yang memadai, petani dapat menghadapi kesulitan menjual hasil panennya pada tingkat harga yang menguntungkan.
Pemerintah melalui Perum Bulog menempatkan penyerapan gabah sebagai salah satu instrumen untuk mendukung kebijakan harga dan memperkuat cadangan pangan nasional.
Bagi petani, kepastian adanya pembeli dan acuan harga yang jelas dapat memberikan rasa aman dalam merencanakan kegiatan produksi.
Meski demikian, pelaksanaan HPP tetap harus memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku serta kemampuan penyerapan di lapangan. Tidak semua transaksi gabah otomatis berlangsung pada harga yang sama apabila terdapat perbedaan kondisi dan persyaratan pembelian.
Bulog Didorong Menjadi Penyangga Hasil Panen Petani
Peran Perum Bulog menjadi semakin strategis dalam memastikan hasil produksi petani terserap dan mendukung stabilitas pasokan beras nasional.
Melalui penugasan pemerintah, Bulog diharapkan mampu menjadi pembeli yang memberikan kepastian pasar sekaligus membantu menjaga ketersediaan cadangan pangan.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi tawar petani yang selama ini menghadapi tantangan dalam rantai distribusi hasil pertanian.
Namun, perlindungan petani tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan harga. Diperlukan dukungan fasilitas pengeringan gabah, penggilingan, gudang penyimpanan, transportasi, serta akses informasi pasar.
Dengan sarana pascapanen yang lebih baik, petani berpeluang mempertahankan kualitas hasil produksi dan mengurangi kerugian akibat keterlambatan penjualan maupun penanganan panen yang kurang memadai.
Amran Klaim Ekspor Naik Rp166 Triliun dan Impor Turun Rp41 Triliun
Selain indikator kesejahteraan petani, Mentan Amran juga memaparkan capaian ekonomi sektor pertanian yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif.
Ia menyebut adanya peningkatan nilai ekspor sebesar Rp166 triliun pada 2025 serta penurunan nilai impor sebesar Rp41 triliun.
“Ekspor kita naik 2025 itu Rp166 triliun, impor kita turun Rp41 triliun. Rp208 triliun tambahan nilai dengan kebijakan-kebijakan sektor pertanian,” jelas Amran.
Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan pemerintah bahwa kebijakan pertanian dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional, baik melalui peningkatan penjualan produk ke luar negeri maupun pengurangan ketergantungan pada impor.
Meski demikian, angka Rp208 triliun yang disebut Amran perlu diperjelas dasar penghitungan dan cakupan komoditasnya. Penjumlahan sederhana angka kenaikan ekspor Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun menghasilkan Rp207 triliun, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pembulatan atau komponen perhitungan yang digunakan.
Selain itu, klaim peningkatan ekspor tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan ekspor beras karena sektor pertanian mencakup berbagai komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Swasembada Pangan Berkelanjutan Jadi Target Besar
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, peningkatan produksi dan penguatan kesejahteraan petani menjadi bagian dari agenda besar mewujudkan swasembada pangan.
Target tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan bahan pangan dalam jumlah mencukupi, tetapi juga menjaga kesinambungan produksi, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan bagi masyarakat.
Swasembada yang berkelanjutan membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, serta peningkatan kemampuan petani dalam menghadapi perubahan iklim.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan regenerasi petani terus berjalan agar sektor pertanian tetap menarik bagi generasi muda.
Peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan peluang pendapatan yang layak sehingga profesi petani tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan dengan masa depan ekonomi yang terbatas.
Mentan Amran: Prestasi Ini Berkat Kerja Keras Petani Indonesia
Di balik berbagai capaian yang dipaparkan, Amran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari kerja keras para petani, peternak, dan pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang terus menjaga produksi pangan nasional melalui aktivitas pertanian, peternakan, hortikultura, dan perkebunan.
“Kita Alhamdulillah Kementerian Pertanian pencapaian yang dicapai oleh teman-teman. Saya bagian kecil, terima kasih saya ucapkan kepada petani seluruh Indonesia, peternak semua hortikultura perkebunan,” ungkap Amran.
Pernyataan tersebut menempatkan petani sebagai pelaku utama di balik berbagai kebijakan pemerintah.
Sebab, keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada keputusan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan petani menerapkan teknologi, mengelola lahan, menghadapi risiko produksi, dan menjaga keberlanjutan usaha tani.
Dua Tahun Pemerintahan, Momentum Memperkuat Masa Depan Petani
Capaian yang dipaparkan Mentan Amran menjadi gambaran arah kebijakan pertanian pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Penurunan harga pupuk, perlindungan harga gabah, penugasan Bulog, serta penguatan produksi dan perdagangan pertanian merupakan langkah yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi petani sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Namun, keberhasilan jangka panjang tetap memerlukan evaluasi berdasarkan data yang terukur, pemerataan manfaat antardaerah, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Petani di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah yang menghadapi keterbatasan irigasi, sarana pascapanen, dan akses pasar, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat pembangunan pertanian.
Prestasi terbesar pembangunan pertanian bukan semata-mata terletak pada tingginya angka produksi, ekspor, atau Nilai Tukar Petani, melainkan ketika para petani benar-benar memperoleh penghasilan yang layak, mampu menyekolahkan anak-anaknya, dan memiliki kepastian masa depan dari hasil kerja di lahan mereka sendiri.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk terus memperkuat capaian yang telah diklaim pemerintah, sekaligus memastikan bahwa kemajuan sektor pertanian benar-benar dirasakan oleh petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.
