LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Namun, dukungan politik tersebut tidak berarti PKS akan kehilangan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum optimal atau belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, menegaskan partainya akan menjalankan peran sebagai mitra koalisi yang kritis, konstruktif, dan solutif. Menurutnya, keberadaan partai politik dalam pemerintahan harus memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar memperkuat dukungan politik, melainkan juga membantu memperbaiki kebijakan dan menghadirkan solusi atas persoalan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Al Muzzammil dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026) malam, menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
PKS Tegaskan Sikap Kritis Sudah Disampaikan Langsung kepada Prabowo
Al Muzzammil mengungkapkan bahwa posisi politik PKS sebagai mitra koalisi yang tetap menjalankan fungsi kritik telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, ketika memenuhi undangan di Istana Negara.
Menurutnya, Presiden Prabowo menyambut baik komitmen PKS untuk tetap memberikan masukan, melakukan koreksi, dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan nasional.
“Beliau (Sohibul) mengatakan (ke Prabowo) kami akan kritis, konstruktif, sekaligus solutif untuk mencarikan persoalan bangsa bersama-sama,” ujar Al Muzzammil.
Ia menekankan bahwa menjadi bagian dari koalisi pemerintahan tidak boleh membuat partai politik berhenti menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi. Sebaliknya, dukungan terhadap pemerintah harus disertai tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sikap kritis diperlukan agar kebijakan yang belum tepat dapat diperbaiki. Sementara sikap konstruktif dan solutif menjadi ikhtiar bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Politik Koalisi Bukan Sekadar Mendukung, tetapi Juga Memperbaiki
Menurut Al Muzzammil, PKS akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, partainya juga akan memberikan masukan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang membutuhkan penyempurnaan.
Sikap tersebut, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab politik sekaligus pengabdian yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
“Dan itu kita jadikan sebagai kerja ibadah amar ma’ruf nahi munkar,” katanya.
Al Muzzammil menjelaskan bahwa prinsip tersebut menjadi landasan bagi PKS untuk mendorong kebijakan yang baik, mengingatkan apabila terdapat kekurangan, serta berpartisipasi dalam mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dengan pendekatan itu, PKS ingin menunjukkan bahwa sikap kritis tidak selalu berarti berseberangan dengan pemerintah. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pemerintahan dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik.
Soroti Karhutla, PKS Desak Dua Kementerian Bertindak Tegas
Sebagai contoh konkret sikap kritisnya, Al Muzzammil menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
PKS mendesak Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempercepat penanganan kebakaran, memperkuat pengawasan, dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara melawan hukum.
“Sebagai wujud komitmen PKS yang kritis, konstruktif, dan solutif, kami mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bertindak lebih cepat, tegas, dan tuntas dalam menangani karhutla,” tegasnya.
Al Muzzammil menilai kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian ekosistem, aktivitas ekonomi, dan keselamatan warga di kawasan terdampak.
“PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun korporasi. Itu adalah kejahatan besar,” sambungnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa PKS menginginkan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
PKS Doakan Keberhasilan Pemerintahan Prabowo
Di tengah komitmennya untuk terus memberikan kritik, Al Muzzammil menegaskan PKS tetap mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan amanah negara seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.
“Kami mendoakan dan mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena kesuksesan dan kebahagiaan pemerintahan Presiden Prabowo adalah kebahagiaan 290 juta rakyat Indonesia,” serunya.
Bagi PKS, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau kuatnya dukungan partai koalisi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat secara merata.
Koalisi Kuat Harus Tetap Membuka Ruang Koreksi
Pernyataan Al Muzzammil mencerminkan sikap PKS yang ingin mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa meninggalkan fungsi kontrol politik.
Dalam sistem demokrasi, partai pendukung pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, termasuk melalui kadernya yang berada di lembaga legislatif. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga tidak menghilangkan kewajiban untuk mengkritisi pelaksanaan program yang dinilai belum efektif atau belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, komitmen PKS untuk menjadi mitra koalisi yang kritis, konstruktif, dan solutif akan diuji melalui konsistensi sikap serta tindakan nyata dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS berharap agenda pembangunan nasional dapat berjalan semakin efektif, sementara berbagai persoalan yang belum terselesaikan memperoleh perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Bagi PKS, loyalitas terhadap koalisi bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan pemerintah tanpa evaluasi. Dukungan politik harus berjalan seiring dengan keberanian menyampaikan kritik, menawarkan solusi, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara.
