LINTASNUSANTARANEWS.ID | YOGYAKARTA – Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu perhatian politik nasional. Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menilai tindakan massa Forum Kebangsaan Yogyakarta tersebut merupakan ekspresi kemarahan terhadap berbagai kontroversi yang mengiringi proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Guntur mengaitkan aksi tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta perkembangan sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diproses di Mahkamah Agung (MA).
“Itu kemarahan rakyat. Karena manipulasi kekuasaan yang meloloskan Gibran kan terbongkar,” kata Guntur kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Guntur terhadap peristiwa di Yogyakarta, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya manipulasi kekuasaan.
Massa Turunkan Foto Gibran Sebelum Audiensi DPRD DIY
Aksi penurunan foto berlangsung pada Rabu (4/11/2026) siang ketika sejumlah aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Yogyakarta mendatangi Gedung DPRD DIY.
Massa awalnya dijadwalkan mengikuti audiensi bersama perwakilan anggota DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi mengenai sejumlah persoalan nasional.
Namun, sebelum audiensi dimulai, beberapa peserta mendatangi foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di sisi kanan mimbar Ruang Banggar.
Tindakan tersebut kemudian diikuti peserta lainnya hingga foto Gibran diturunkan dari dinding.
“Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!” seru salah seorang peserta aksi.
Seruan tersebut disambut sorakan peserta lainnya. Foto Gibran kemudian diletakkan di lantai dan sejumlah peserta mengabadikan momen tersebut.
Di tengah aksi, terdapat peserta yang mengingatkan agar foto wakil presiden tidak dirusak.
Setelah kegiatan selesai, foto Gibran kembali dipasang di tempat semula.
Guntur Romli Soroti Putusan MK dan MA
Menanggapi peristiwa tersebut, Guntur Romli menyatakan bahwa aksi massa tidak dapat dilepaskan dari polemik hukum dan politik yang berkembang sejak pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Ia menyinggung pertimbangan putusan MK yang menurut penafsirannya berkaitan dengan pembuktian dokumen pendidikan Gibran.
Guntur juga merujuk putusan kasasi MA dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang pernah diterbitkan untuk Gibran.
Selain itu, Guntur mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Ada selundupan Pasal 18 ayat (3) di PKPU No 19/2023. Putusan MK No 90/2023 sarat dengan pelanggaran etik berat sehingga MKMK memecat Anwar Usman paman Gibran dari Ketua MK,” kata Guntur.
Pernyataan Guntur merujuk pada keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK akibat pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Namun, sanksi etik terhadap hakim konstitusi perlu dibedakan dari penilaian terhadap keabsahan hasil pemilihan umum maupun kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
PDIP Nilai Aksi sebagai Ekspresi Penolakan Politik
Guntur berpendapat bahwa berbagai kontroversi tersebut telah menimbulkan kekecewaan di tengah sebagian masyarakat.
Menurutnya, penurunan foto Gibran merupakan salah satu bentuk penyampaian protes terhadap proses politik yang dianggap bermasalah.
“Jadi wajar rakyat marah karena Gibran melalui proses manipulasi kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk lolos sebagai Cawapres 2024,” ujar Guntur.
Meski demikian, pandangan Guntur tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Aksi di DPRD DIY merupakan tindakan kelompok Forum Kebangsaan Yogyakarta, sementara sikap masyarakat secara keseluruhan terhadap Gibran tidak dapat disimpulkan hanya dari peristiwa tersebut.
Forum Kebangsaan Desak Pemakzulan Gibran
Forum Kebangsaan Yogyakarta diketahui melibatkan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi disebut sebagai pelindung forum, sedangkan Muhammad Chirzin bertindak sebagai pembina.
Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Gibran memiliki makna simbolis berupa tuntutan agar wakil presiden diberhentikan dari jabatannya.
“Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” kata Chirzin.
Forum tersebut juga menyampaikan aspirasi agar DPR RI menindaklanjuti polemik yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Tuntutan itu menjadi bagian dari sikap politik forum, tetapi belum merupakan keputusan lembaga negara yang berwenang menjalankan proses pemberhentian wakil presiden.
DPRD DIY Tegaskan Penurunan Foto Bukan Keputusan Lembaga
Di tengah perhatian publik terhadap aksi tersebut, DPRD DIY memberikan klarifikasi mengenai kedudukan peristiwa penurunan foto Gibran.
Melalui keterangan resmi tertanggal 4 November 2026, DPRD DIY menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan keputusan kelembagaan maupun inisiatif resmi anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menjelaskan bahwa aksi berlangsung secara spontan oleh peserta audiensi Forum Kebangsaan DIY.
“Tindakan penurunan foto itu secara spontanitas dari peserta audiensi yang kemudian maju ke depan. Jadi, bukan inisiatif dari anggota Dewan,” jelas Imam Taufik.
Ia menegaskan bahwa DPRD DIY tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari fungsi representasi.
Klarifikasi tersebut penting untuk membedakan tindakan kelompok peserta audiensi dengan sikap resmi DPRD DIY sebagai lembaga pemerintahan daerah.
PKS Ingatkan Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden
Perkembangan polemik juga mendapat tanggapan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Mardani menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden karena belum ada proses konstitusional yang mengubah kedudukannya.
“Mas Gibran tetap Wapres. Prosedur pemakzulan belum berjalan. Semua mesti ikut aturan,” kata Mardani, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, aksi penurunan foto tersebut dapat dipahami sebagai bentuk harapan sebagian masyarakat agar persoalan politik dan hukum yang berkembang memperoleh tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Mardani menekankan pentingnya penghormatan terhadap prosedur konstitusional dalam menyikapi tuntutan pemberhentian pejabat negara.
Pemakzulan Wakil Presiden Harus Melalui Mekanisme Konstitusi
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan aksi protes, pernyataan politik, ataupun keputusan lembaga pemerintahan daerah.
Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur alasan serta prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan.
Mekanisme tersebut melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR harus terlebih dahulu menjalankan prosedur konstitusional untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian.
Pendapat DPR kemudian harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dapat dilanjutkan ke MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, putusan dalam sengketa administrasi pendidikan dan tuntutan politik mengenai pemakzulan merupakan dua persoalan yang harus dibedakan secara hukum.
Polemik Gibran Kembali Menguji Kepercayaan Publik
Aksi Forum Kebangsaan Yogyakarta memperlihatkan bahwa kontroversi seputar pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 masih menjadi perdebatan di sebagian kalangan masyarakat dan elite politik.
Tanggapan Guntur Romli menunjukkan adanya kritik politik terhadap proses pencalonan tersebut, sementara klarifikasi DPRD DIY menegaskan bahwa aksi penurunan foto bukan keputusan resmi lembaga legislatif daerah.
Di sisi lain, pernyataan Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa Gibran tetap menduduki jabatan wakil presiden sampai terdapat keputusan yang sah melalui mekanisme konstitusional.
Peristiwa penurunan foto Gibran di DPRD DIY menjadi simbol protes politik Forum Kebangsaan Yogyakarta, tetapi tidak mengubah kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan, putusan pengadilan, dan proses pencalonan tetap memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen resmi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap proses konstitusional menjadi penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan sekaligus ditindaklanjuti melalui mekanisme demokrasi yang sah.
