LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Partai Golkar menyatakan memberikan keleluasaan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan sosok calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut. Golkar menilai Presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk figur yang memiliki kesamaan visi, kemampuan bekerja sama, serta hubungan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026). Menurut Doli, pemilihan calon wakil presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada kepentingan politik partai, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan global.
“Saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan Pak Prabowo,” kata Ahmad Doli Kurnia.
Golkar Tekankan Pentingnya Kekompakan Presiden dan Wakil Presiden
Doli mengatakan Indonesia membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang solid untuk menghadapi berbagai persoalan, baik yang berasal dari dinamika global maupun tantangan domestik.
Menurutnya, keselarasan antara presiden dan wakil presiden merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia menilai persatuan, soliditas, dan sinergi tidak hanya diperlukan di antara partai-partai pendukung pemerintahan, tetapi juga harus tercermin dalam hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden.
“Untuk itu, simbolnya harus dimulai dari wujud dwi-tunggal presiden dan wakil presiden,” ungkap Doli.
Dalam pandangan Golkar, hubungan kerja yang kuat antara kedua pemimpin negara diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara terkoordinasi.
Doli juga menekankan pentingnya kesamaan arah dalam menghadapi tantangan pembangunan, ekonomi, serta persoalan strategis yang membutuhkan keputusan pemerintah pusat.
Tiga Kriteria Calon Wakil Presiden Menurut Golkar
Ahmad Doli Kurnia menguraikan sejumlah kriteria yang menurutnya perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden.
Pertama, memiliki kesamaan visi dan arah kebijakan dengan Presiden. Sosok yang dipilih harus sejalan dengan visi, misi, sikap, paradigma berpikir, serta kebijakan Presiden Prabowo.
Keselarasan tersebut, menurut Doli, penting agar presiden dan wakil presiden dapat bekerja dalam satu arah tanpa menimbulkan perbedaan mendasar dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Kedua, memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Calon wakil presiden harus memenuhi seluruh persyaratan konstitusional, mempunyai pengalaman serta pengenalan yang memadai di lingkungan politik, dan dikenal luas oleh masyarakat.
Doli memandang legitimasi tersebut sebagai unsur penting agar figur yang dipilih dapat menjalankan tugas kenegaraan dan membangun hubungan kerja dengan berbagai pihak.
Ketiga, mempunyai kemampuan membantu Presiden menyelesaikan persoalan bangsa. Sosok calon wakil presiden diharapkan memiliki kapasitas untuk mendukung penyelesaian berbagai masalah sesuai arahan dan prioritas kebijakan Presiden.
Dengan kriteria tersebut, Golkar menekankan bahwa calon wakil presiden perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan kerja pemerintahan, bukan semata-mata latar belakang atau asal partai politik.
Doli: Prabowo Paling Tahu Figur yang Dibutuhkan
Doli menilai pengalaman Presiden Prabowo dalam memimpin pemerintahan selama sekitar dua tahun menjadi dasar penting untuk menentukan karakter pendamping yang diperlukan.
Menurutnya, Presiden telah memiliki pengalaman langsung dalam mengelola pemerintahan, berkoordinasi dengan jajaran kabinet, dan menghadapi berbagai tantangan kebijakan nasional.
Karena itu, Golkar memilih memberikan ruang kepada Presiden untuk menentukan sendiri sosok yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” kata Doli.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Golkar tidak ingin mendahului kewenangan Presiden dalam menentukan calon wakil presiden.
Meski demikian, sikap memberikan keleluasaan kepada Presiden tidak menghapus mekanisme konstitusional yang harus ditempuh apabila jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan.
Pengisian Jabatan Wakil Presiden Harus Melalui MPR
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk memilih satu di antara keduanya.
Mekanisme ini menjadi penting dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Namun, pembahasan mengenai figur pengganti tidak boleh disamakan dengan kepastian telah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Status jabatan tersebut tetap harus merujuk pada proses dan keputusan resmi sesuai ketentuan hukum.
Golkar Pilih Berikan Ruang kepada Presiden
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia memperjelas sikap Golkar dalam menyikapi pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.
Alih-alih menyebut nama kandidat tertentu, Doli menekankan tiga hal utama, yakni keselarasan dengan Presiden, legitimasi hukum dan politik, serta kemampuan mendukung penyelesaian persoalan nasional.
Golkar juga memandang hubungan kerja yang harmonis antara presiden dan wakil presiden sebagai salah satu kebutuhan dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Golkar memilih menyerahkan pertimbangan figur calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo, dengan tetap menempatkan mekanisme pemilihan oleh MPR sebagai bagian dari proses konstitusional.
Dengan demikian, pesan utama Golkar adalah memberikan keleluasaan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan calon yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya, tanpa mendahului tahapan konstitusional maupun menyebut kandidat tertentu.
