LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan polemik bendera Aceh secara menyeluruh dan berkeadilan. Ia mengingatkan agar persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh tersebut tidak terus menjadi sumber ketegangan yang berpotensi merenggut nyawa masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Haji Uma menyikapi laporan dugaan insiden penembakan terhadap warga di Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, yang disebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Menurut Haji Uma, persoalan bendera Aceh tidak seharusnya terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Pemerintah pusat diharapkan mampu memahami dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat serta mengambil langkah konkret berdasarkan prinsip otonomi khusus Aceh.
“Kita berharap problematika bendera ini segera dapat diselesaikan dengan objektif,” ujar Haji Uma.
Ia menilai penyelesaian persoalan bendera membutuhkan pendekatan yang terukur, objektif, dan berlandaskan ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh serta kepentingan masyarakat secara luas.
Jangan Biarkan Polemik Bendera Terus Berulang dan Memakan Korban
Haji Uma mengingatkan bahwa persoalan bendera tidak boleh terus muncul sebagai konflik insidental yang hanya mendapat perhatian ketika terjadi ketegangan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah penyelesaian yang lebih mendasar agar perbedaan pandangan mengenai simbol daerah tidak terus berkembang menjadi persoalan keamanan.
Polemik bendera Aceh memiliki kaitan dengan pelaksanaan kewenangan khusus daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Namun, perbedaan pandangan mengenai penerapan ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu persoalan yang memerlukan komunikasi dan penyelesaian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Dalam konteks itu, Haji Uma berharap pemerintah pusat dapat membaca situasi secara bijaksana dan menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat.
Penyelesaian persoalan bendera, menurut pandangannya, tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan keputusan politik dan hukum yang mampu menjawab akar permasalahan.
Desak Otoritas Militer Periksa Petugas dan Prosedur Penggunaan Senjata Api
Selain meminta penyelesaian polemik bendera, Haji Uma memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan penembakan warga di Desa Pulo Kenari, Pidie.
Ia mendesak otoritas militer melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang diduga terlibat, termasuk menelusuri prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) yang diterapkan dalam penanganan dan pembubaran massa.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah tindakan aparat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Haji Uma secara khusus mempertanyakan jenis amunisi yang digunakan dalam insiden tersebut, apakah peluru tajam atau peluru karet.
Pertanyaan itu dinilai penting karena penggunaan senjata api dalam situasi pengendalian massa memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan masyarakat.
Apabila benar terdapat korban jiwa akibat tembakan senjata api, penyelidikan harus mampu mengungkap kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta dasar penggunaan kekuatan oleh petugas.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun tindakan yang melampaui kewenangan.
Pendekatan Humanis Harus Diutamakan
Haji Uma menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap penanganan situasi yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, aparat keamanan harus mengedepankan komunikasi, langkah persuasif, dan upaya pencegahan agar ketegangan tidak berkembang menjadi kekerasan.
Penanganan massa harus mempertimbangkan keselamatan seluruh pihak, baik masyarakat maupun petugas yang menjalankan tugas pengamanan.
Penggunaan kekuatan oleh aparat wajib didasarkan pada ketentuan hukum serta prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban.
Karena itu, laporan mengenai dugaan penembakan yang menimbulkan korban jiwa tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang transparan.
Pengungkapan fakta secara objektif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.
Masyarakat Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Di sisi lain, Haji Uma turut mengimbau masyarakat Aceh agar menyikapi perkembangan situasi secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi.
Ia meminta masyarakat mampu membedakan momentum kegiatan keagamaan dengan agenda politik, termasuk persoalan bendera, agar tidak terjadi pencampuran kepentingan yang dapat memicu ketegangan.
Menurutnya, setiap aspirasi harus disampaikan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak bertindak secara spontan hanya karena mengikuti ajakan atau dorongan pihak tertentu tanpa memahami risiko yang mungkin timbul.
Sikap menahan diri menjadi penting, terutama ketika situasi sedang sensitif dan informasi yang beredar belum sepenuhnya terverifikasi.
Dengan demikian, penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
Geuchik, Imum, Mukim dan Tuha Peut Diminta Berperan Aktif
Haji Uma juga menyoroti tanggung jawab unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat di tingkat gampong dalam menjaga ketenteraman lingkungan.
Ia meminta geuchik, teungku imum, mukim, Tuha Peut, serta aparatur pemerintahan gampong lainnya berperan aktif memberikan arahan kepada masyarakat.
Menurutnya, para pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral serta sosial untuk memastikan setiap kegiatan di lingkungan gampong berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan persoalan keamanan.
Koordinasi antartokoh masyarakat diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman, mengendalikan potensi konflik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Peran tokoh adat dan agama juga dinilai penting dalam membangun komunikasi yang menyejukkan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan identitas, simbol daerah, maupun aspirasi politik.
Penyelesaian Bendera Aceh Harus Menjaga Perdamaian
Desakan Haji Uma menggarisbawahi pentingnya penyelesaian persoalan bendera Aceh dalam kerangka kekhususan daerah dan keberlanjutan perdamaian.
Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan proses perdamaian yang mencapai momentum penting melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan simbol dan kewenangan khusus Aceh membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan sejarah, aspirasi masyarakat, serta kepastian hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya merespons polemik bendera ketika terjadi ketegangan, tetapi juga membangun mekanisme penyelesaian yang jelas agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, laporan dugaan penembakan terhadap warga harus ditangani secara terpisah melalui proses penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keselamatan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama.
Bagi Haji Uma, polemik bendera Aceh sudah saatnya memperoleh penyelesaian yang tuntas, bukan terus menjadi persoalan berulang yang berpotensi mengorbankan masyarakat.
Perdamaian Aceh yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade harus terus dijaga melalui kebijakan yang bijaksana, komunikasi yang konstruktif, serta komitmen seluruh pihak untuk menghindari kekerasan.
