LINTASNUSANTARANEWS.ID | YOGYAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti tingginya kesenjangan harga ayam antara tingkat peternak dan konsumen. Harga ayam yang diterima peternak hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sementara harga jual kepada masyarakat dapat mencapai Rp45.000 per kilogram. Kondisi ini mendorong pemerintah memperketat pengawasan tata niaga ayam dan telur dari hulu hingga hilir.
Amran menegaskan, pemerintah akan menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menelusuri rantai distribusi dan mengidentifikasi penyebab perbedaan harga yang cukup besar tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat praktik perdagangan tidak sehat yang merugikan peternak maupun konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat meninjau fasilitas pembibitan unggas (breeding farm) PT Widodo Makmur Unggas di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10/2026).
“Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen,” tegas Amran.
Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan kondisi ketika peternak memperoleh harga jual yang rendah, tetapi masyarakat justru harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk membeli kebutuhan protein hewani.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian serius karena ayam dan telur merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Harga yang terlalu tinggi dapat membebani rumah tangga, sedangkan harga yang tidak menguntungkan di tingkat peternak berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.
Meski demikian, pemerintah belum menyimpulkan penyebab utama selisih harga tersebut. Penelusuran bersama Satgas Pangan diperlukan untuk memeriksa biaya distribusi, mata rantai perdagangan, serta kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Mentan Minta Program MBG Serap Telur Peternak Rp26.500 per Kilogram
Selain memperketat pengawasan, Kementerian Pertanian mendorong peningkatan penyerapan hasil produksi peternak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Amran meminta agar pengadaan telur untuk kebutuhan program tersebut mengacu pada harga Rp26.500 per kilogram sebagai bagian dari upaya menjaga pasar dan memberikan kepastian harga bagi peternak.
Kebijakan penyerapan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar produk peternakan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein dalam program MBG.
Dengan adanya permintaan yang lebih terencana, peternak diharapkan memiliki peluang pemasaran yang lebih stabil, terutama ketika menghadapi fluktuasi harga di pasaran.
Namun, pelaksanaan penyerapan tetap memerlukan koordinasi antarlembaga agar harga pembelian, kualitas produk, dan kebutuhan distribusi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah Percepat Penyaluran Jagung dan Pakan Ternak
Amran juga menyoroti pentingnya menjaga biaya produksi di tingkat peternak, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pakan.
Pemerintah mendorong percepatan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penguatan penyediaan pakan melalui ID FOOD.
Langkah tersebut diarahkan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau, sehingga tekanan biaya produksi dapat dikurangi.
Jagung merupakan salah satu bahan utama dalam formulasi pakan unggas. Karena itu, perubahan harga dan ketersediaannya dapat memengaruhi biaya pemeliharaan ayam petelur maupun ayam pedaging.
Penguatan pasokan pakan diharapkan dapat membantu peternak mempertahankan produksi, menjaga kelangsungan usaha, dan mendukung stabilitas harga produk peternakan.
Amran: Peternak Harus Terlindungi, Konsumen Jangan Dirugikan
Dalam kunjungannya, Mentan turut menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha perunggasan yang telah menjalankan kegiatan bisnis selama puluhan tahun dan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Menurut Amran, keberadaan perusahaan dan peternak yang mampu mempertahankan usaha dalam jangka panjang menjadi bagian penting dalam memperkuat industri perunggasan nasional.
“Kami mengapresiasi pelaku usaha yang terus bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan terus mengawal agar peternak terlindungi, usaha tetap berjalan, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan industri peternakan harus memberikan manfaat secara seimbang, baik bagi produsen, pelaku usaha distribusi, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
Kementerian Pertanian selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan dan para pemangku kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Hasil penelusuran diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah pengawasan dan perbaikan tata niaga ayam serta telur, termasuk apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses perdagangan.
Pemerintah menargetkan terciptanya sistem perdagangan pangan yang lebih transparan dan efisien, sehingga peternak memperoleh harga yang layak, pelaku usaha tetap dapat berkembang, dan masyarakat tidak terbebani harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi.
