LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan meskipun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami tekanan akibat lonjakan harga minyak global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM subsidi demi melindungi daya beli masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026), menyusul meningkatnya harga minyak mentah yang berpotensi memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami sedang memperhitungkan harga ICP global yang naik terus. Kenaikan ICP ini kemungkinan besar menambah beban top up subsidi, tetapi pemerintah berkomitmen tidak ada kenaikan harga BBM subsidi,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini berada pada kisaran US$92 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sekitar US$70 per barel.
Selisih sekitar US$22 per barel tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap perhitungan anggaran energi pemerintah. Jika kondisi harga minyak tinggi berlangsung berkepanjangan, kebutuhan pembiayaan subsidi berpotensi meningkat.
ICP Sempat Tembus US$106 per Barel
Bahlil mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia sempat menyentuh US$106 per barel pada Senin (19/10/2026).
Lonjakan tersebut, menurutnya, dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi internasional.
Ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi distribusi minyak mentah, aktivitas perdagangan energi, serta ekspektasi pasar terhadap ketersediaan pasokan.
Meski harga minyak sempat melonjak, Bahlil menjelaskan bahwa rata-rata ICP secara kumulatif sejak Januari hingga Oktober 2026 masih berada pada kisaran US$91–92 per barel.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun.
Bahlil: Selama di Bawah US$100, Harga BBM Subsidi Relatif Aman
Bahlil menyatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM subsidi selama rata-rata ICP berada di bawah US$100 per barel.
“Tidak ada kenaikan. Sekarang rata-rata ICP US$92 per barel, padahal asumsi di APBN sekitar US$70 per barel. Jika kondisi ini bertahan di bawah US$100 per barel, maka harga BBM subsidi relatif aman,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memberikan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi tekanan harga energi.
Namun, batas US$100 per barel yang disampaikan Bahlil merupakan gambaran kondisi yang dinilai relatif aman dalam perhitungan pemerintah saat ini, bukan ketentuan otomatis bahwa harga BBM subsidi harus naik apabila harga minyak melampaui angka tersebut.
Keputusan penyesuaian harga BBM tetap bergantung pada kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan subsidi, dan perkembangan ekonomi nasional.
Beban Subsidi Energi Berpotensi Membengkak
Kenaikan harga minyak mentah dapat memengaruhi biaya pengadaan dan penyediaan BBM di dalam negeri.
Ketika harga jual BBM subsidi kepada masyarakat dipertahankan, sementara biaya penyediaannya meningkat, kebutuhan dukungan anggaran pemerintah juga berpotensi bertambah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengelolaan APBN karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara.
Bahlil mengakui bahwa pemerintah tengah memperhitungkan tambahan kebutuhan anggaran subsidi akibat kenaikan ICP.
Meski demikian, ia belum mengungkapkan nilai tambahan subsidi yang dibutuhkan maupun skema pembiayaan yang akan ditempuh.
Perhitungan lebih lanjut diperlukan karena besaran kebutuhan subsidi tidak hanya dipengaruhi harga minyak mentah, tetapi juga volume konsumsi BBM, nilai tukar rupiah, biaya pengadaan, serta ketentuan harga dan kompensasi energi.
Stok BBM Nasional Dipastikan Aman
Selain memberikan kepastian mengenai harga, Menteri ESDM juga memastikan ketersediaan BBM nasional berada dalam kondisi aman.
Menurut Bahlil, cadangan operasional BBM jenis Pertalite dengan angka oktan RON 90 saat ini berada pada kisaran 16–20 hari.
Sementara itu, stok jenis BBM lainnya, termasuk Solar, rata-rata berada di atas 20 hari.
“Untuk sektor BBM, saya pastikan cadangan nasional kita aman. Kecuali Pertalite RON 90 yang saat ini di kisaran 16 sampai 20 hari, jenis BBM lainnya rata-rata berada di atas 20 hari,” tegas Bahlil.
Ketersediaan stok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi untuk kebutuhan transportasi, industri, pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Angka ketahanan stok dalam hitungan hari menggambarkan ketersediaan pasokan berdasarkan tingkat konsumsi dan pengelolaan persediaan. Angka itu tidak berarti pasokan BBM akan habis setelah periode tersebut, selama proses pengadaan dan distribusi tetap berlangsung.
Stabilitas Harga BBM Penting bagi Daya Beli Masyarakat
Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.
BBM merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan transportasi, distribusi barang, pertanian, perikanan, dan berbagai sektor usaha.
Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya operasional dan distribusi yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi harga barang serta jasa.
Karena itu, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi di tengah kenaikan ICP menjadi langkah untuk membatasi tekanan tambahan terhadap biaya hidup masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan.
Pengawasan distribusi serta pengendalian konsumsi menjadi bagian penting agar kebijakan subsidi memberikan manfaat sesuai sasaran.
Pemerintah Hadapi Ujian Ketahanan Fiskal
Perkembangan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu mendatang akan menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya tekanan terhadap anggaran energi Indonesia.
Apabila rata-rata ICP tetap tinggi, pemerintah perlu menyesuaikan perhitungan kebutuhan subsidi dan menjaga kesinambungan pembiayaan tanpa mengganggu prioritas belanja negara lainnya.
Di sisi lain, stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi BBM harus tetap dijaga agar tidak terjadi gangguan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan rata-rata ICP mencapai US$92 per barel atau sekitar 31,4 persen lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar US$70 per barel, pemerintah menghadapi tantangan menjaga harga BBM subsidi sekaligus mengendalikan beban anggaran negara.
Untuk saat ini, Bahlil menegaskan dua hal utama: harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan dan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman.
Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih mempertahankan stabilitas harga energi bagi masyarakat sembari terus mencermati perkembangan harga minyak internasional dan dampaknya terhadap keuangan negara.
