LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Lonjakan harga minyak dunia yang dilaporkan menembus US$116 per barel memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi memperbesar beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), kompensasi energi, serta biaya impor minyak yang harus ditanggung pemerintah.
Tekanan fiskal menjadi perhatian karena asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel, jauh lebih rendah dibandingkan harga minyak dunia yang disebut telah mencapai US$116 per barel.
Perbedaan harga sebesar US$46 per barel atau sekitar 65,7 persen di atas asumsi anggaran tersebut berpotensi mengganggu perhitungan belanja energi pemerintah apabila berlangsung dalam waktu panjang.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak dapat dipandang sebagai persoalan perdagangan energi semata.
Menurutnya, lonjakan harga tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas anggaran, mempertahankan harga BBM bersubsidi, dan membiayai berbagai program pembangunan nasional.
“Tekanannya besar banget pada fiskal Indonesia. Ini sudah meleset jauh dari ICP (Indonesian Crude Price) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Dengan harga minyak yang menembus US$116, berarti selisihnya lebih 60 persen di atas asumsi APBN,” kata Bisman kepada Inilah.com, Selasa (27/10/2026).
Tambahan Beban Subsidi dan Kompensasi Diperkirakan Lampaui Rp100 Triliun
Bisman memperkirakan lonjakan harga minyak dunia dapat meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi secara signifikan.
Menurutnya, apabila harga minyak bertahan pada tingkat yang tinggi hingga akhir 2026, tambahan beban yang harus ditanggung pemerintah berpotensi melampaui Rp100 triliun.
“Tambahan beban subsidi dan kompensasi akan sangat besar. Jika harga saat ini bertahan sampai akhir tahun, maka estimasi tambahan beban subsidi dan kompensasi bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun,” ujarnya.
Perkiraan tersebut menjadi peringatan mengenai potensi tekanan terhadap keuangan negara, terutama jika pemerintah tetap mempertahankan harga BBM tertentu di tengah kenaikan biaya pengadaan energi.
Namun, angka Rp100 triliun tersebut merupakan proyeksi tambahan beban subsidi dan kompensasi energi, bukan realisasi pengeluaran yang telah dipastikan terjadi.
Besarnya kebutuhan anggaran pada akhirnya akan bergantung pada perkembangan harga minyak, nilai tukar rupiah, volume konsumsi BBM, serta kebijakan harga energi yang diterapkan pemerintah.
Jika tekanan berlangsung lebih lama, pemerintah berpotensi menghadapi kebutuhan tambahan anggaran yang semakin besar.
Harga Minyak Naik, Rupiah Melemah, Beban APBN Bisa Berlipat
Tekanan terhadap APBN berpotensi semakin berat apabila kenaikan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah maupun produk BBM, Indonesia menghadapi risiko peningkatan biaya pengadaan energi ketika harga internasional melonjak.
Sebagian besar transaksi perdagangan minyak menggunakan dolar AS. Karena itu, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dalam denominasi rupiah meskipun volume pembelian tidak berubah.
Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada situasi yang tidak mudah.
Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga BBM tertentu.
Namun, di sisi lain, upaya mempertahankan harga jual di bawah biaya keekonomian dapat meningkatkan kebutuhan subsidi maupun kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah.
Bisman menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan tekanan nilai tukar berpotensi memperlebar defisit APBN.
“Risiko defisit APBN nyata dan hampir pasti di atas target awal defisit APBN. Jadi jika harga minyak dan rupiah terus tertekan, defisit bisa sekitar 3 persen bahkan bisa lebih,” katanya.
Meski demikian, proyeksi tersebut tetap bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi dan respons kebijakan pemerintah.
Defisit yang mendekati atau melampaui 3 persen dari produk domestik bruto akan menjadi persoalan serius karena batas defisit APBN secara umum diatur dalam kerangka disiplin fiskal nasional.
Pemerintah Dihadapkan pada Pilihan Sulit Menjaga Harga BBM
Kenaikan harga minyak dunia menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga BBM di dalam negeri.
Apabila harga minyak internasional terus bertahan di atas US$100 per barel, biaya pengadaan BBM berpotensi meningkat dan menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Bisman mengingatkan bahwa mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin sulit jika kondisi tersebut berlangsung selama tiga hingga enam bulan.
“Kalau harga minyak bertahan di atas US$100 dan agak lama maka mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin berat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan untuk menghadapi kemungkinan tekanan berkepanjangan.
Pilihan tersebut dapat mencakup penataan ulang prioritas belanja, peningkatan efisiensi anggaran, serta evaluasi terhadap program yang dinilai belum mendesak.
Namun, perubahan harga BBM juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Kenaikan harga energi berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan usaha, dan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, setiap keputusan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan negara dan perlindungan daya beli masyarakat.
Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Ikut Menghadapi Tekanan Fiskal
Bisman turut menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan anggaran subsidi energi berpotensi mempersempit ruang fiskal yang tersedia bagi program-program lainnya.
Apabila belanja energi membengkak, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan tambahan atau melakukan penyesuaian alokasi belanja.
“Jadi APBN memang mampu membayar subsidi, tetapi berapa besar biaya yang harus dikorbankan untuk mempertahankan harga BBM yang tentu harus ambil/relokasi ada dari anggaran yang lain,” tutur Bisman.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan utama dalam pengelolaan APBN, yakni keterbatasan sumber daya anggaran ketika kebutuhan belanja meningkat secara bersamaan.
Pemerintah harus memastikan program prioritas tetap berjalan, tetapi juga perlu menjaga keberlanjutan fiskal.
Meski demikian, tekanan terhadap subsidi energi tidak otomatis berarti anggaran MBG atau Koperasi Desa Merah Putih akan dipangkas.
Keputusan mengenai realokasi maupun penyesuaian belanja tetap memerlukan kebijakan resmi pemerintah dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
APBN Masih Memiliki Penyangga, tetapi Ruang Fiskal Semakin Terbatas
Di tengah kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak, Bisman menilai APBN masih memiliki instrumen untuk menghadapi tekanan fiskal.
Namun, keberadaan instrumen tersebut bukan berarti pemerintah dapat terus menyerap kenaikan biaya energi tanpa konsekuensi terhadap belanja lainnya.
“APBN memang mampu bertahan karena masih memiliki instrumen penyangga, tetapi memang sangat berat,” ujarnya.
Ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan anggaran dalam jangka pendek, tetapi juga oleh keberlanjutan pembiayaan dan efektivitas penggunaan belanja negara.
Apabila tambahan kebutuhan subsidi terus meningkat, pemerintah perlu menjaga agar tekanan tersebut tidak mengganggu pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya perencanaan anggaran yang mampu menghadapi perubahan harga komoditas global.
Pemerintah perlu memperhitungkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan harga minyak tetap tinggi, nilai tukar melemah, atau kebutuhan impor energi meningkat.
Lonjakan Harga Minyak Menjadi Ujian Ketahanan Energi Nasional
Tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia kembali memperlihatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Ketergantungan terhadap impor membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap perubahan harga komoditas internasional.
Ketika harga minyak meningkat, biaya pengadaan energi berpotensi naik dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi.
Dalam jangka panjang, upaya memperkuat ketahanan energi dapat dilakukan melalui peningkatan produksi migas domestik, efisiensi konsumsi energi, diversifikasi sumber pasokan, serta pengembangan energi alternatif.
Namun, langkah-langkah tersebut membutuhkan waktu, investasi, dan konsistensi kebijakan.
Untuk menghadapi tekanan dalam jangka pendek, pemerintah tetap perlu menjaga kesinambungan pasokan energi dan memastikan kebijakan subsidi dilaksanakan secara efektif.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi penting agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang berhak.
Pemerintah Perlu Menjaga Keseimbangan antara Subsidi dan Pembangunan
Lonjakan harga minyak dunia hingga US$116 per barel, sebagaimana dilaporkan dalam bahan pemberitaan, menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat kewaspadaan terhadap risiko fiskal.
Perbedaan yang besar antara harga pasar internasional dan asumsi ICP dalam APBN 2026 menunjukkan adanya potensi tekanan terhadap belanja energi.
Namun, dampak akhirnya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan selisih harga tersebut karena perhitungan fiskal juga dipengaruhi oleh produksi minyak domestik, penerimaan negara dari sektor migas, nilai tukar, serta kebijakan subsidi dan kompensasi.
Perkiraan tambahan beban energi lebih dari Rp100 triliun yang disampaikan Bisman Bakhtiar menjadi peringatan mengenai risiko pembengkakan anggaran apabila harga minyak tinggi berlangsung berkepanjangan.
Pemerintah menghadapi tantangan untuk mempertahankan stabilitas harga energi tanpa mengorbankan keberlanjutan pembiayaan program pembangunan.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap biaya hidup.
Karena itu, transparansi perhitungan subsidi, ketepatan sasaran bantuan energi, dan efisiensi belanja negara menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi tersebut.
Jika harga minyak dunia terus bertahan di atas US$100 per barel, APBN 2026 berpotensi menghadapi ujian berat. Persoalannya bukan hanya seberapa besar subsidi yang mampu dibayar pemerintah, tetapi juga seberapa luas ruang fiskal yang tersisa untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
