LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., menegaskan bahwa seluruh lembaga pendidikan dayah di Aceh harus menjadikan pembelajaran kitab kuning sebagai bagian utama dalam proses pendidikan santri. Penguasaan kitab-kitab klasik Islam tersebut dinilai sebagai fondasi keilmuan sekaligus identitas yang membedakan dayah dari lembaga pendidikan lainnya.
Penegasan itu disampaikan Muhsin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik Kurikulum Dayah di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Sabtu malam (17/10/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 19 Oktober 2026 tersebut diselenggarakan Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh dengan melibatkan 20 peserta dari berbagai dayah.
“Semua dayah di Aceh mesti menerapkan pembelajaran kitab kuning. Ini merupakan amanah undang-undang sekaligus ciri khas utama lembaga pendidikan dayah. Salah satu alasan mendasar mengapa suatu lembaga disebut dayah adalah karena adanya pembelajaran kitab kuning,” tegas Muhsin.
Menurutnya, keberadaan kitab kuning tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pendidikan Islam di Aceh. Melalui pembelajaran kitab-kitab muktabarah, para santri memperoleh dasar pemahaman agama yang mencakup akidah, fikih, akhlak, hadis, tafsir, serta ilmu alat seperti nahwu dan sharaf.
Muhsin menekankan bahwa perkembangan zaman tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan tradisi keilmuan tersebut. Dayah tetap dapat mengembangkan pendidikan tahfiz Al-Qur’an, bahasa asing, keterampilan, teknologi, maupun ilmu pengetahuan umum, sepanjang pembelajaran kitab kuning tetap mendapatkan porsi yang memadai.
“Silakan jika ada dayah yang ingin mengembangkan program tahfiz atau program pendidikan lainnya. Itu merupakan bagian dari kebutuhan dan pengembangan pendidikan. Namun, pembelajaran kitab kuning juga harus mendapatkan porsi yang cukup dan tidak boleh dihilangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keseimbangan antara pendidikan agama dan penguasaan ilmu pengetahuan modern menjadi kebutuhan penting agar lulusan dayah mampu menghadapi tantangan masyarakat tanpa kehilangan akar keilmuan dan karakter keislamannya.
Pemerintah Aceh Siapkan Standar Minimal Kitab Muktabarah
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Tgk. Muhammad, Lc., M.Ag., menjelaskan bahwa FGD tersebut diarahkan untuk memperkuat implementasi Peraturan Gubernur Aceh tentang Kurikulum Dayah yang telah diterbitkan pada 2025.
Salah satu agenda utama forum adalah merumuskan daftar kitab-kitab muktabarah yang akan dijadikan standar minimal pembelajaran di dayah melalui rancangan Keputusan Gubernur Aceh.
“Pada kegiatan ini, kita juga akan melahirkan draf Keputusan Gubernur Aceh tentang Standar Minimal Kitab-Kitab Muktabarah yang menjadi rujukan bagi pembelajaran di dayah,” ujar Tgk. Muhammad.
Menurutnya, penyusunan standar tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pimpinan dan tenaga pengajar dayah dalam menyelenggarakan pendidikan, sekaligus menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam di Aceh.
Meski demikian, perumusan kurikulum juga perlu mempertimbangkan keragaman karakteristik dan jenjang pendidikan dayah agar penerapannya dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.
Libatkan Ulama, Akademisi dan Ahli Hukum
FGD yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, ulama, dan praktisi pendidikan dayah.
Mereka antara lain Kepala Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Efendi, S.E., M.M.; Ketua Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), Abiya Dr. H. Anwar Usman; Dr. Dekstro Alfa dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh; serta Tgk. Irwan, S.H.I., yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Santri.
Diskusi dimoderatori Wakil Ketua Majelis Akreditasi Dayah, Dr. Teuku Zulkhairi, dengan melibatkan 20 peserta perwakilan dayah untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap penguatan kurikulum.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek keilmuan, kebutuhan pendidikan, maupun kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kitab Kuning sebagai Identitas Pendidikan Islam Aceh
Penguatan kurikulum dayah menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan Islam tradisional yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Selama berabad-abad, dayah berperan dalam melahirkan ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat melalui pengkajian kitab-kitab klasik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, upaya pemerintah menetapkan standar minimal kitab muktabarah diharapkan tidak sekadar menghasilkan aturan administratif, tetapi juga memperkuat kualitas pengajaran, kompetensi santri, dan pembinaan tenaga pendidik.
Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berharap seluruh dayah dapat terus berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mampu memadukan kedalaman ilmu agama, pembentukan akhlak, dan kemampuan menjawab tantangan zaman.
Penguatan pembelajaran kitab kuning sekaligus menjadi pesan bahwa modernisasi pendidikan dayah harus berjalan seiring dengan pelestarian tradisi keilmuan Islam. Dengan fondasi tersebut, dayah diharapkan terus melahirkan generasi santri yang berilmu, berakhlak, berwawasan luas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh.
