LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengingatkan generasi muda, khususnya mahasiswa, agar tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, perkembangan algoritma media sosial, penyebaran berita bohong, hingga manipulasi konten menggunakan kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi dan persatuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Aceh saat menjadi narasumber kuliah umum di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gelora Kebangsaan X yang mengangkat tema “Demokrasi di Era Algoritma: Jaga Nalar, Rawat Persatuan.”
Kuliah umum dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis USK, Dr. Ir. Ramzi Adriman, S.T., M.Si. Turut hadir anggota Majelis Wali Amanat USK Prof. Dr. Rusli Yusuf, M.Pd., Dekan FKIP USK Dr. Amiruddin, S.Pd., M.Si., jajaran pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.
Dalam pemaparannya, Irjen Ruddi menegaskan bahwa teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menerima informasi, membentuk opini, bahkan menentukan sikap terhadap persoalan sosial dan politik. Algoritma media sosial kini memiliki pengaruh besar dalam menentukan konten yang muncul di hadapan pengguna.
“Algoritma ikut menentukan informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik,” ujar Ruddi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk semakin cerdas dalam memilah informasi. Teknologi seharusnya menjadi sarana memperluas pengetahuan dan memperkuat demokrasi, bukan justru menggantikan kemampuan manusia untuk menilai kebenaran secara mandiri.
“Tantangan demokrasi bukan menolak teknologi, melainkan memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis,” tegasnya.
Waspadai Hoaks, Deepfake dan Perangkap Ruang Gema
Kapolda menjelaskan bahwa tingginya penggunaan internet dan media sosial membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Namun, kecepatan tersebut tidak selalu diikuti dengan ketepatan maupun kebenaran isi informasi.
Ia menyoroti fenomena echo chamber atau ruang gema, yakni kondisi ketika pengguna media sosial lebih sering menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Situasi ini dapat memperkuat bias konfirmasi dan mempersempit ruang dialog antarkelompok masyarakat.
Akibatnya, informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah dipercaya dan disebarluaskan, terutama apabila sesuai dengan keyakinan atau pandangan politik seseorang.
“Mudah viral bukan berarti benar. Berhenti sejenak, periksa sumber, dan verifikasi sebelum membagikan,” pesan Kapolda.
Ruddi juga mengingatkan ancaman penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deepfake, yang memungkinkan pembuatan atau manipulasi gambar, suara, dan video sehingga tampak menyerupai kejadian sebenarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum mempercayai konten digital, terlebih jika berkaitan dengan isu sensitif yang berpotensi memicu keresahan atau perpecahan.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa membangun kebiasaan “saring sebelum sharing”, yakni memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.
Mahasiswa Harus Menjadi Penjaga Demokrasi dan Persatuan
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga kualitas ruang publik.
Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna aktif teknologi, tetapi juga harus mampu memberikan contoh dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan akibat informasi yang menyesatkan atau provokasi di ruang digital.
Kemampuan berdialog, menghormati pendapat orang lain, serta mengedepankan fakta dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin dan pendidik masa depan.
Kuliah Umum Interaktif, Kapolda Uji Pemahaman Mahasiswa
Kuliah umum berlangsung dalam suasana interaktif. Di sela penyampaian materi, Kapolda beberapa kali mengajak mahasiswa berdialog dengan meminta mereka mengulangi dan menjelaskan kembali sejumlah pokok pembahasan.
Metode tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami persoalan algoritma, demokrasi digital, dan bahaya penyebaran informasi palsu.
Suasana semakin akrab ketika Ruddi mengundang sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Aceh Tenggara untuk maju ke depan.
Momen itu mendapat sambutan antusias karena Kapolda Aceh memiliki kedekatan dengan daerah tersebut, mengingat dirinya pernah menempuh pendidikan di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.
Interaksi tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian peserta dan membuat kegiatan berlangsung lebih komunikatif.
Kapolda Ajak Kampus, Media dan Pemerintah Bersama-sama Menjaga Ruang Digital
Lebih lanjut, Ruddi menegaskan bahwa menciptakan ruang digital yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Diperlukan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, media massa, penyelenggara platform digital, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat literasi serta mencegah penyebaran disinformasi.
“Demokrasi digital yang sehat hanya bisa dibangun jika semua pihak mau menjaga kebenaran informasi, menghormati perbedaan, dan merawat persatuan,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan FKIP USK, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut merupakan bagian dari komitmen universitas dalam memperkuat wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan literasi digital mahasiswa.
Menurutnya, pembekalan tersebut sangat penting bagi mahasiswa FKIP yang kelak akan berperan sebagai pendidik dan memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter generasi berikutnya.
Kegiatan berlangsung penuh antusias hingga akhir acara. Sejumlah mahasiswa juga memanfaatkan kesempatan untuk berdialog, berfoto bersama, dan berswafoto dengan Kapolda Aceh.
Melalui kuliah umum Gelora Kebangsaan X, FKIP USK dan Polda Aceh mengangkat pesan penting bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kecerdasan berpikir, tanggung jawab bermedia, dan komitmen menjaga persatuan.
Di tengah dunia digital yang semakin dikendalikan algoritma, Kapolda Aceh mengingatkan bahwa masa depan demokrasi tidak boleh ditentukan oleh informasi yang paling viral, melainkan oleh masyarakat yang mampu berpikir kritis, memeriksa fakta, dan menghargai perbedaan.
