LINTASNUSANTARANEWS.ID | KLATEN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Kali ini, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026).
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pengadaan barang dan jasa, pengurusan perizinan, serta penerimaan lain yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Tidak hanya itu, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh Bupati Klaten kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan intensif untuk mengungkap aliran uang dan peran masing-masing pihak.
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Budi menambahkan bahwa penyidik juga menemukan indikasi adanya pemberian uang kepada pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara.
“Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” ungkapnya.
20 Orang Diamankan di Dua Wilayah
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta.
Mereka terdiri atas unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, pegawai BPK, serta pihak swasta.
Bupati Hamenang Wajar Ismoyo termasuk pihak yang diamankan dalam operasi di Klaten.
Seluruh pihak yang diamankan di Klaten menjalani pemeriksaan awal di Polres Klaten. Sementara itu, mereka yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas dugaan tindak pidana, termasuk hubungan antara pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta proses audit yang menjadi perhatian penyidik.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum mengumumkan identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan maupun peran hukum masing-masing.
KPK Amankan Uang Tunai Sekitar Rp1 Miliar
Selain mengamankan sejumlah orang, tim KPK turut menemukan dan mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Berdasarkan penghitungan awal, nilai uang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
“Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar,” jelas Budi.
KPK belum merinci asal-usul uang tersebut, lokasi penemuannya, maupun pihak yang diduga memberikan dan menerima uang.
Penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan barang bukti dengan dugaan transaksi korupsi yang sedang ditangani.
Jumlah uang yang diamankan juga masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah proses penghitungan serta verifikasi selesai dilakukan.
Dugaan Pemberian Uang kepada Oknum BPK Jadi Sorotan
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah dugaan keterlibatan oknum BPK dalam transaksi yang berkaitan dengan audit.
BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah daerah.
Karena itu, dugaan pemberian uang kepada oknum pemeriksa menjadi persoalan serius yang perlu didalami untuk memastikan apakah terdapat upaya memengaruhi independensi maupun hasil pemeriksaan.
Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara terperinci jenis audit yang dimaksud, periode pemeriksaan, ataupun apakah dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan tertentu.
Dugaan keterlibatan individu juga tidak dapat langsung diartikan sebagai keterlibatan institusi BPK secara keseluruhan.
Seluruh fakta tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Status Hukum Bupati Klaten Masih Menunggu Keputusan KPK
Setelah melakukan operasi tangkap tangan, KPK mempunyai waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sesuai ketentuan penanganan OTT.
Dalam rentang waktu tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan keterangan, dan menelaah barang bukti sebelum memutuskan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka.
Dengan demikian, diamankannya Bupati Klaten dan sejumlah pihak lainnya belum otomatis berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK diperkirakan akan menyampaikan perkembangan perkara, termasuk konstruksi dugaan tindak pidana, identitas tersangka apabila telah ditetapkan, serta barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Operasi di Klaten ini kembali menyoroti kerawanan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, serta pengawasan keuangan pemerintah daerah.
Apabila dugaan penerimaan uang dari OPD dan pemberian kepada oknum pemeriksa terbukti, perkara tersebut dapat memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengawasan keuangan daerah.
Namun, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah.
KPK kini dihadapkan pada tugas mengungkap secara terang dugaan aliran uang yang melibatkan kepala daerah, aparatur pemerintah, pihak swasta, hingga oknum pemeriksa keuangan negara. Publik menunggu hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum para pihak untuk mengetahui secara pasti konstruksi perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
