LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan biosolar yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Oktober 2026 memunculkan pertanyaan serius mengenai ketahanan sistem distribusi energi nasional. Antrean panjang kendaraan, kekosongan stok di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga dugaan penjualan kembali BBM bersubsidi mengindikasikan adanya persoalan yang perlu ditelusuri dari tingkat pengadaan hingga penyaluran kepada masyarakat.
Aceh termasuk dalam daftar provinsi yang mengalami kekosongan stok di sejumlah SPBU berdasarkan pemantauan Ombudsman Republik Indonesia pada 17–18 Oktober 2026. Temuan serupa juga dilaporkan di Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman mencatat antrean pembelian BBM terjadi di 17 provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan distribusi bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan membutuhkan pemeriksaan lebih luas terhadap sistem penyediaan dan pengawasan BBM nasional.
Persoalan tersebut semakin kompleks setelah muncul dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pengungkapan kasus penjualan kembali biosolar di wilayah Aceh Besar.
Aceh Masuk Daftar Daerah Terdampak, Pengawasan Distribusi Dipertanyakan
Masuknya Aceh dalam daftar wilayah yang mengalami gangguan ketersediaan BBM menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pasokan dan distribusi di daerah.
Sebagai provinsi dengan wilayah daratan yang luas dan aktivitas ekonomi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan penting bagi transportasi, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan masyarakat.
Gangguan pasokan berpotensi meningkatkan biaya operasional pelaku usaha dan menghambat mobilitas masyarakat, terutama apabila berlangsung dalam waktu panjang.
Namun, data pemantauan Ombudsman yang tersedia belum merinci jumlah SPBU terdampak di Aceh, volume kekurangan BBM, maupun berapa lama gangguan berlangsung di masing-masing lokasi.
Karena itu, untuk mengetahui penyebab kelangkaan di Aceh secara lebih akurat, diperlukan keterbukaan data dari Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan instansi terkait mengenai alokasi serta realisasi penyaluran BBM di setiap kabupaten/kota.
Polisi Ungkap Dugaan Penjualan Kembali Biosolar di Aceh Besar
Di tengah persoalan pasokan tersebut, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi turut menjadi perhatian.
Pada 28 Oktober 2026, Polresta Banda Aceh dilaporkan menangkap seorang sopir truk di wilayah Aceh Besar yang diduga menjual kembali biosolar yang diperolehnya dari sejumlah SPBU.
Kasus tersebut memperlihatkan adanya dugaan praktik pembelian BBM bersubsidi untuk kemudian diperjualbelikan kembali di luar mekanisme penyaluran yang semestinya.
Meski demikian, pengungkapan satu kasus belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kelangkaan BBM di Aceh disebabkan oleh sindikat penimbunan atau penyalahgunaan secara terorganisasi.
Penyidik perlu mendalami sumber pembelian, jumlah BBM yang diperjualbelikan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pola pembelian berulang.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada kesesuaian data transaksi, kendaraan pengguna, dan volume penyaluran BBM bersubsidi.
Jika ditemukan penyalahgunaan, proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Keterlambatan Kapal Tanker Perlihatkan Rapuhnya Distribusi
Gangguan pasokan di Bali memberikan gambaran mengenai bagaimana satu hambatan logistik dapat memengaruhi ketersediaan BBM di tingkat konsumen.
Berdasarkan laporan Ombudsman, kapal tanker MT Prima XP yang mengangkut Pertalite dijadwalkan tiba di Pelabuhan Benoa pada 12 Oktober 2026 pukul 06.30 Wita.
Namun, kapal tersebut baru dapat bersandar sekitar pukul 22.00 Wita setelah mengalami gangguan pada jangkar.
Keterlambatan sekitar 15 jam 30 menit itu memperburuk kondisi pasokan di sejumlah SPBU yang memiliki cadangan terbatas.
Pada saat bersamaan, kebutuhan Pertalite di wilayah Denpasar dan Badung dilaporkan meningkat dari sekitar 700 ribu liter menjadi 1,3 juta liter per hari.
Akibat gangguan tersebut, antrean kendaraan di Denpasar pada 14 Oktober dilaporkan mencapai sekitar dua kilometer, dengan waktu tunggu antara empat hingga enam jam.
Sehari kemudian, antrean di Tabanan dan Gianyar dilaporkan melampaui tiga kilometer.
Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya cadangan operasional, kesiapan armada pengiriman, serta kemampuan sistem distribusi merespons lonjakan konsumsi.
Kuota BBM Bersubsidi dan Realisasi Penyaluran Belum Transparan?
Persoalan lain yang disoroti para pengamat adalah keterbukaan informasi mengenai kuota dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi.
Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai antrean panjang di sejumlah daerah merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar.
Menurut Abra, masyarakat dan pemerintah daerah membutuhkan informasi yang jelas mengenai berapa besar kuota BBM bersubsidi yang telah digunakan, baik secara nasional maupun di masing-masing daerah.
“Pemerintah tidak transparan, kuota sudah terpakai berapa persen di level nasional dan daerah,” kata Abra pada 28 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Tempo.
Berdasarkan data APBN Kita yang diolah Indef, penyaluran BBM bersubsidi pada semester pertama 2026 mencapai 7,99 juta kiloliter, meningkat 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Indef juga mencatat realisasi penyaluran Pertalite hingga pertengahan Juli mencapai 47,68 persen dari kuota tahunan, sedangkan solar bersubsidi mencapai 50,85 persen.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan perkembangan konsumsi sepanjang tahun, terutama ketika terjadi perubahan pola pembelian masyarakat.
Namun, data pertengahan tahun tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa kuota BBM pada Oktober telah habis.
Peralihan Konsumen Pertamax ke Pertalite Tambah Tekanan
Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa antrean di sejumlah SPBU Jawa Timur antara lain dipengaruhi peningkatan konsumsi Pertalite.
Juru bicara Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Ahad Rahedi, menjelaskan adanya perpindahan sebagian pengguna BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, ke Pertalite.
Perubahan pola konsumsi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap alokasi dan distribusi Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 23 Oktober 2026 juga menyampaikan rencana penambahan kuota Pertalite setelah terjadi peralihan konsumen menyusul kenaikan harga Pertamax pada Juni 2026.
Namun, besarnya perpindahan konsumen dan dampaknya terhadap masing-masing daerah masih membutuhkan data yang lebih rinci.
Ombudsman Siapkan Investigasi Dugaan Maladministrasi
Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri untuk mendalami persoalan penyediaan, pendistribusian, dan pengawasan BBM bersubsidi.
Investigasi tersebut diarahkan untuk memeriksa kemungkinan maladministrasi sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Hasil investigasi ini dapat mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik,” ujar anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, pada 14 Oktober 2026.
Langkah Ombudsman menjadi penting karena kelangkaan BBM tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu penyebab.
Gangguan kapal, keterbatasan cadangan SPBU, perubahan konsumsi, pengelolaan kuota, dan dugaan penyalahgunaan subsidi merupakan persoalan berbeda yang dapat saling memperburuk keadaan.
Lima Persoalan yang Perlu Diusut di Aceh
Untuk memastikan penyebab gangguan pasokan BBM di Aceh, terdapat lima persoalan yang perlu memperoleh penjelasan resmi:
- Berapa kuota dan realisasi penyaluran Pertalite serta biosolar untuk Aceh sepanjang Januari–Oktober 2026, termasuk per kabupaten/kota?
- Berapa jumlah SPBU yang mengalami kekosongan stok, kapan gangguan terjadi, dan apa penyebabnya?
- Apakah terdapat hambatan pengiriman dari terminal BBM menuju SPBU, termasuk keterbatasan armada dan kapasitas penyimpanan?
- Bagaimana pengawasan transaksi pembelian BBM bersubsidi untuk mencegah pembelian berulang dan penjualan kembali secara ilegal?
- Apa langkah Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar penyebab kelangkaan tidak hanya didasarkan pada dugaan.
Kelangkaan BBM yang menjangkau sejumlah provinsi, termasuk Aceh, memperlihatkan pentingnya transparansi distribusi dan pengawasan subsidi. Pemeriksaan menyeluruh dibutuhkan untuk membedakan gangguan logistik, persoalan alokasi, lonjakan permintaan, dan praktik penyalahgunaan yang terbukti secara hukum.
