LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memperkuat langkah strategis menghadapi ancaman perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama internasional dengan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) untuk mempercepat pengurangan emisi karbon, mendorong pembangunan rendah karbon, dan menjaga keberlanjutan sistem pangan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk Climate Action and Decarbonisation to Strengthen Food Resilience yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada September 2026, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.
Penandatanganan dilakukan oleh Presiden IGCN Y. W. Junardy bersama Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, serta disaksikan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Pangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan.
Dorong Dekarbonisasi dan Efisiensi Sumber Daya
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah dan IGCN berupaya mengintegrasikan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca dengan strategi penguatan ketahanan pangan nasional.
Kemenko Pangan menekankan bahwa upaya menjaga ketersediaan pangan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
“Strategi yang didorong mencakup percepatan dekarbonisasi, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan adaptasi sistem pangan terhadap risiko perubahan iklim,” demikian keterangan Kemenko Pangan.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendorong sistem pangan yang lebih efisien dalam menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya, sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan kondisi iklim.
Langkah ini dinilai penting mengingat perubahan pola curah hujan, cuaca ekstrem, serta gangguan lingkungan dapat memengaruhi kegiatan produksi pangan dan keberlangsungan rantai pasok.
Dengan memperkuat adaptasi dan efisiensi, pemerintah berharap sektor pangan dapat berkembang tanpa mengabaikan upaya pengurangan dampak terhadap lingkungan.
Libatkan Dunia Usaha dalam Transformasi Pangan
Salah satu perhatian utama dalam kerja sama ini adalah memperluas keterlibatan sektor swasta dalam mendukung agenda dekarbonisasi dan ketahanan pangan.
Dunia usaha memiliki peran penting dalam penerapan teknologi yang lebih efisien, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan praktik bisnis yang mendukung pembangunan rendah karbon.
Melalui kolaborasi dengan IGCN, pemerintah membuka ruang bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam penguatan sistem pangan yang lebih tangguh terhadap risiko perubahan iklim.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan kebijakan pemerintah dengan kemampuan inovasi dan investasi sektor swasta.
Dengan demikian, agenda pengurangan emisi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat diterapkan melalui kegiatan ekonomi dan operasional perusahaan yang berkaitan dengan sistem pangan.
Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim Harus Ditangani Bersama
Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan jangka panjang dalam menjaga stabilitas pangan. Gangguan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya berpotensi memengaruhi ketersediaan maupun keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan ketahanan pangan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Kesepakatan Kemenko Pangan dan IGCN menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengembangkan strategi menghadapi persoalan tersebut.
Meski demikian, efektivitas kerja sama ini akan bergantung pada tindak lanjut yang konkret, termasuk penyusunan program bersama, pelaksanaan kegiatan, serta pengukuran hasil pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan sistem pangan.
Melalui kemitraan internasional tersebut, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa pembangunan sektor pangan dapat berjalan seiring dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
Pengurangan emisi dan penguatan ketahanan pangan diharapkan menjadi dua agenda yang saling mendukung, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
