LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat sekaligus Ketua Panitia Pemekaran Seuramoe Aceh, H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M., menyatakan komitmennya memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Seuramoe Aceh yang direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Aceh Besar.
Wilayah kecamatan yang direncanakan mencakup pemekaran Seuramo Aceh meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, dan Kecamatan Mesjid Raya.
Hal tersebut disampaikan Ampon Ibrahim kepada wartawan di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan melalui kolaborasi Taufik Kopi Pocut Baren, Banda Aceh, bersama dirinya, Sabtu (24/10/2026) malam, selepas shalat Isya.
Peringatan Maulid Nabi yang mengangkat tema “Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW untuk Membentuk Pribadi yang Mulia” tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ruang diskusi mengenai sejumlah persoalan pembangunan dan masa depan daerah.
Dalam wawancara itu, Ampon Ibrahim menegaskan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonom baru harus dilakukan secara serius, terencana, dan memenuhi seluruh ketentuan administratif maupun persyaratan hukum yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, dukungan terhadap pemekaran wilayah tidak cukup hanya diwujudkan melalui aspirasi politik ataupun keinginan masyarakat. Setiap usulan pembentukan daerah baru harus didukung dokumen, kajian, dan persyaratan administratif yang lengkap.
“Harus dengan semua syarat yang dimintakan. Nggak boleh juga kita mengatakan apa saja, nggak boleh,” ujar Ampon Ibrahim.
Sebagai Ketua Panitia Pemekaran Seuramoe Aceh, Ampon Ibrahim menyatakan akan mempersiapkan berbagai dokumen dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengusulan daerah otonom baru tersebut.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi pembentukan wilayah pemerintahan baru melalui mekanisme resmi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan pemerintah pusat.
Ampon Ibrahim menilai bahwa perjuangan pemekaran daerah harus mengedepankan kesiapan wilayah, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, ia mengingatkan agar proses pemekaran tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri.
Dalam wawancara tersebut, Ampon Ibrahim juga menyinggung rencana audiensi dengan pimpinan DPRK Aceh Besar pada Selasa 27 Oktober 2026 mendatang serta harapan agar pembahasan usulan pemekaran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme persidangan legislatif.
Ibrahim menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Seuramoe Aceh harus tetap berpijak pada ketentuan hukum, kelengkapan administrasi, dan dukungan masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga aspirasi pembentukan daerah otonom baru tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur konstitusional.
Pembentukan Seuramo Aceh sendiri masih merupakan aspirasi pemekaran wilayah dan belum dapat dinyatakan sebagai daerah otonom baru sebelum seluruh persyaratan terpenuhi serta memperoleh persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
