LINTASNUSANTARNEWS.ID | PIDIE JAYA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, turun langsung meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menyusul bencana banjir yang merendam 21 gampong di lima kecamatan dan berdampak terhadap sekitar 4.500 kepala keluarga (KK) atau 15.000 jiwa.
Didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Mendagri meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk tanggul jebol di Gampong Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua, yang menjadi salah satu titik kerusakan akibat banjir pada Minggu (1/11/2026).
Kunjungan pemerintah pusat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menyampaikan kebutuhan penanganan darurat sekaligus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan bahwa kemampuan fiskal pemerintah kabupaten sangat terbatas untuk menangani dampak banjir secara menyeluruh. Karena itu, dukungan anggaran dan intervensi pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus menghadapi bencana serupa setiap musim hujan.
Mendagri Serahkan Bantuan Rp200 Juta dan Logistik Rp656,7 Juta
Dalam kunjungannya ke Gampong Dayah Husen, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan bantuan dana sebesar Rp200 juta untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak banjir.
Selain bantuan dana, pemerintah juga menyalurkan logistik darurat dan 1.000 paket sembako dari Kementerian Sosial dengan nilai keseluruhan Rp656.771.348.
Dukungan penanganan bencana turut diperkuat melalui penyerahan satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), serta tiga unit pompa air portabel.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya penyediaan air bersih, kebutuhan pokok, dan penanganan genangan di kawasan terdampak.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah masuk dalam agenda pemerintah harus segera direalisasikan secara konsisten.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran melalui sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
“Kita harapkan penanganan kerusakan dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat tanpa terhambat prosedur berbelit,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menjelaskan bahwa daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak luas dapat mempertimbangkan penetapan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Bupati Sibral Malasyi: 4.500 KK atau 15.000 Jiwa Terdampak Banjir
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mengungkapkan bahwa banjir yang melanda daerahnya telah merendam sedikitnya lima kecamatan dengan cakupan 21 gampong.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah kabupaten, sekitar 4.500 kepala keluarga atau 15.000 jiwa terdampak bencana tersebut.
Besarnya jumlah warga terdampak menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan bantuan darurat, tetapi juga memerlukan pembenahan infrastruktur pengendali banjir dan pemulihan fasilitas umum.
Sibral menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat penanganan kerusakan.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan.
“Masyarakat harus berulang kali menanggung kerugian akibat banjir,” ungkap Sibral.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung tanpa langkah penanganan yang mampu mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.
Perbaikan Sungai Ulim Jadi Prioritas Strategis
Salah satu pekerjaan infrastruktur yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah penanganan Sungai Ulim di Gampong Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua.
Perbaikan sungai tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman dan aktivitas masyarakat.
Bupati Sibral Malasyi menyampaikan bahwa penanganan lokasi tersebut ditargetkan selesai pada 2026.
Sementara itu, keseluruhan program rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
“Keseluruhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap ancaman banjir berikutnya.
Penanganan sungai, tanggul, jalan, jembatan, serta fasilitas publik menjadi bagian penting dari kebutuhan pemulihan yang memerlukan koordinasi lintas pemerintahan.
Pemkab Pidie Jaya Minta Penanganan Banjir Tidak Lagi Parsial
Bupati Sibral Malasyi menekankan bahwa percepatan pemulihan pascabanjir bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik.
Lebih jauh, penanganan bencana menyangkut keselamatan masyarakat, keberlangsungan kegiatan ekonomi, serta kepastian hidup warga yang berada di kawasan rawan banjir.
Ia mengharapkan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menghasilkan program penanganan yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus diarahkan untuk mengurangi risiko kerusakan berulang, bukan sekadar memperbaiki fasilitas setelah bencana terjadi.
Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan mampu menjadi langkah menuju sistem perlindungan masyarakat yang lebih permanen.
Sibral juga menegaskan bahwa masyarakat Pidie Jaya tidak boleh terus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Karena itu, momentum rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah serta meningkatkan daya tahan infrastruktur menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Pemulihan 2026–2028 Diharapkan Jadi Titik Balik
Kunjungan Mendagri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memperlihatkan pentingnya dukungan lintas pemerintahan dalam menangani dampak banjir di Pidie Jaya.
Bantuan darurat yang telah disalurkan menjadi langkah awal untuk meringankan beban masyarakat. Namun, kebutuhan jangka panjang tetap memerlukan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara konsisten.
Dengan sekitar 15.000 jiwa terdampak, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk memastikan pemulihan berjalan seiring dengan pengurangan risiko bencana.
Bagi masyarakat Pidie Jaya, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan perlindungan yang lebih baik agar kerugian serupa tidak terus berulang.
Program pemulihan yang direncanakan hingga 2028 diharapkan menjadi titik balik dalam pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ancaman banjir.
