LINTASNUSANTARANEWS.ID | SEJARAH- Jabatan publik sering dipandang sebagai jalan menuju kemakmuran: fasilitas, tunjangan, dan kenaikan gaji. Karena itu orang rela menempuh berbagai cara untuk meraihnya. Sejarah peradaban Islam mencatat potret yang berlawanan. Sebagian hakim memandang kursi peradilan sebagai ujian moral yang menakutkan. Mereka menolak gaji dari kas negara, bahkan menjual harta pribadi demi menjaga muruah keadilan. Imam Waki’ merekam kisah-kisah ini dalam Akhbār al-Quḍāh.
Hasan Al-Bashri: Menolak Upah atas Tugas Peradilan
Saat diangkat menjadi hakim Bashrah oleh Gubernur ‘Adi bin Arthah pada masa Dinasti Umayyah, Hasan Al-Bashri dikirimi tunjangan 200 dirham. Ia mengembalikannya. Sang gubernur mengira nominalnya kurang, lalu menambahnya dan mengirimkannya kembali. Sikap Hasan tidak berubah:
إِنِّي لَمْ أَرُدَّهَا اسْتِقْلَالًا لَهَا وَلَكِنِّي لَا آخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا
“Sesungguhnya aku menolaknya bukan karena menganggap jumlahnya terlalu sedikit, melainkan aku tidak mau mengambil upah atas tugas peradilan.” (Akhbār al-Quḍāh, II/8, 11)
Bagi Hasan, menegakkan keadilan dan mendamaikan manusia adalah bagian dari ibadah yang tidak selayaknya dikomersilkan. Menjaga jarak dari uang penguasa juga menjadi ikhtiar agar putusannya bebas dari intervensi politik dan beban balas budi.
Al-Qasim bin Abdurrahman: Ranah Pengabdian yang Steril dari Upah
Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud adalah cucu sahabat Ibnu Mas’ud ra. Ketika Umar bin Abdul Aziz menanyakan profil hakim Kufah, informannya menjawab:
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا
“Al-Qasim bin Abdurrahman, dan ia tidak mengambil nafkah sama sekali atas tugas peradilannya.” (Akhbār al-Quḍāh, III/7)
Ia menyatakan ada empat perkara yang tidak boleh diambil upahnya: peradilan, azan, hisab (pembagian waris), dan Al-Qur’an. Pandangan ini mungkin terdengar asing hari ini, ketika banyak orang berebut jabatan. Namun ia mengingatkan bahwa ada ranah pengabdian yang semestinya bersih dari motif materi.
Umar bin Khaldah az-Zuraqi: Menjual Tanah, Membatasi Pergaulan
Jika dua tokoh sebelumnya menolak gaji karena kehati-hatian (wara’), Umar bin Khaldah melangkah lebih jauh dengan pengorbanan yang nyata. Ia dikenal berwibawa, tegas, menjaga kehormatan diri, dan tidak pernah mengambil gaji dari kas peradilan. Setelah tidak menjabat, ia bercerita bahwa dahulu ia memiliki banyak sahabat, lalu membatasi pergaulan demi objektivitas peradilan. Ia juga memiliki sebidang tanah kecil sebagai sumber hidup, yang akhirnya dijual untuk menafkahi keluarga selama menjabat (Akhbār al-Quḍāh, I/133).
Alih-alih menumpuk kekayaan atau memperluas relasi saat berkuasa, ia kehilangan tanah dan mengisolasi pertemanan agar timbangan hukum tidak condong ke mana pun.
Khalid bin Thalih: Integritas yang Tak Terbantahkan
Pengorbanan serupa ditunjukkan Khalid bin Thalih, hakim Bashrah pada era Khalifah Al-Mahdi. Imam Waki’ mencatat bahwa ia sangat menjaga kehormatan diri dari harta, tidak mengambil satu dirham pun atas tugas peradilannya, dan menjual tanah miliknya sendiri untuk membiayai hidup selama masa jabatan (Akhbār al-Quḍāh, II/125).
Beratnya Amanah Peradilan
Kesadaran para hakim ini lahir dari pemahaman akan beratnya amanah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
“Barang siapa diangkat menjadi hakim di antara manusia, sungguh ia telah disembelih tanpa pisau.” (HR. Ahmad)
Jabatan hukum adalah tanggung jawab akhirat yang amat berat, bukan sarana memperkaya diri.
Catatan Penting dan Pesan Moral
Hukum Islam klasik maupun tata kelola modern membolehkan hakim dan pejabat menerima gaji resmi yang halal, misalnya dari Baitul Mal, untuk menjamin kecukupan hidup dan mencegah suap. Jadi sikap para hakim di atas bukan kewajiban bagi semua orang. Ia adalah pilihan luhur sebagian orang saleh yang memberi pesan mendalam: integritas dan independensi nurani tidak dapat dibeli dengan harta.
Di tengah zaman ketika kekuasaan kerap diperdagangkan demi keuntungan materi, keteladanan mereka menjadi kritik moral yang tajam. Kemuliaan seorang penegak keadilan tidak diukur dari besarnya penghasilan atau kekayaan yang dikumpulkan, melainkan dari kebersihan dirinya dari syubhat harta dan keteguhannya menjaga amanah keadilan.
Renungan untuk kita semua: apa pun jabatan dan amanah yang kita pegang, di rumah, kantor, maupun masyarakat, mari bertanya pada diri sendiri: apakah ia kita jalani sebagai ladang pengabdian atau sebagai sarana memperkaya diri?
Menolak Digaji demi Menjaga Keadilan: Teladan Para Hakim dalam Sejarah Islam
