LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat korban banjir yang masih menempati hunian sementara (huntara). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem agar layanan listrik gratis bagi warga terdampak bencana diperpanjang hingga mereka dapat menempati hunian tetap.
Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Zulfan M. Jamil, mengatakan pihaknya mengapresiasi perhatian Gubernur Aceh terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.
“Terkait permohonan perpanjangan layanan listrik gratis tersebut, PLN UID Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat terdampak bencana,” kata Zulfan sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/10/2026).
Namun, Zulfan menjelaskan bahwa tindak lanjut permohonan perpanjangan listrik gratis tersebut tetap mengacu pada kebijakan dan arahan manajemen PLN pusat.
“Kita akan menindaklanjutinya sesuai dengan kebijakan serta arahan PLN Pusat,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa PLN Aceh membuka ruang tindak lanjut terhadap permintaan Pemerintah Aceh. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai keputusan perpanjangan, jangka waktu pemberian fasilitas, maupun mekanisme pembiayaan listrik bagi penghuni huntara.
Mualem Dengarkan Langsung Keluhan Korban Banjir
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau hunian sementara yang telah selesai dibangun bagi masyarakat korban banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mualem berdialog dengan warga dan mendengarkan sejumlah aspirasi terkait fasilitas dasar yang masih dibutuhkan selama mereka tinggal di huntara.
Salah satu harapan yang disampaikan masyarakat adalah agar biaya listrik tidak dibebankan kepada keluarga korban bencana, mengingat kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih.
Selain listrik, warga juga membutuhkan dukungan fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mualem mengakui bahwa penyediaan fasilitas huntara masih memiliki sejumlah kekurangan. Pemerintah Aceh, menurutnya, akan terus berupaya melakukan pembenahan secara bertahap.
“Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,” kata Mualem.
Surat Permohonan Sudah Dikirim Sejak 8 Oktober
Meski aspirasi mengenai biaya listrik kembali disampaikan warga saat kunjungan di Aceh Tamiang, Pemerintah Aceh ternyata telah lebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada PLN.
Pada 8 Oktober 2026, Mualem mengirimkan surat kepada Direktur Utama PLN yang berisi permintaan perpanjangan dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati huntara.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, fasilitas layanan listrik yang diberikan kepada penghuni huntara dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026.
Sementara itu, sebagian masyarakat terdampak bencana masih harus tinggal di hunian sementara karena pembangunan hunian tetap (huntap) belum seluruhnya selesai atau belum dapat ditempati.
Kondisi tersebut menjadi alasan Pemerintah Aceh meminta agar dukungan kelistrikan tidak dihentikan sebelum masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih permanen.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” tulis Mualem dalam suratnya.
Listrik Menjadi Kebutuhan Penting Selama Masa Pemulihan
Keberlanjutan pasokan listrik bagi penghuni huntara tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga kebutuhan sehari-hari, termasuk kegiatan belajar anak, penggunaan peralatan rumah tangga, dan aktivitas keluarga pada malam hari.
Bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat banjir, tambahan pengeluaran selama masa pemulihan dapat menjadi beban tersendiri.
Karena itu, permintaan perpanjangan listrik gratis merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk meringankan pengeluaran warga hingga pembangunan hunian tetap selesai.
Di sisi lain, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kejelasan kebijakan dari PLN pusat, terutama menyangkut kelompok penerima manfaat, durasi layanan, serta sumber pembiayaannya.
Koordinasi antara Pemerintah Aceh, PLN, dan instansi penanggulangan bencana menjadi penting agar bantuan listrik dapat diberikan secara tepat sasaran tanpa mengganggu keandalan pelayanan kelistrikan.
Warga Menanti Keputusan PLN Pusat
Hingga Rabu (14/10/2026), PLN UID Aceh belum mengumumkan keputusan final mengenai perpanjangan fasilitas listrik gratis di huntara.
PLN Aceh baru memastikan komitmennya untuk mendukung masyarakat terdampak bencana dan menindaklanjuti permohonan Gubernur Aceh sesuai arahan PLN pusat.
Keputusan tersebut menjadi penting mengingat masa layanan yang disebut dalam surat Gubernur Aceh akan berakhir pada Oktober 2026, sementara sebagian warga belum dapat meninggalkan hunian sementara.
Pemerintah Aceh diharapkan terus berkoordinasi dengan PLN untuk memperoleh kepastian sebelum masa dukungan berakhir, sehingga masyarakat memiliki kejelasan mengenai kelanjutan fasilitas yang mereka terima.
Permintaan Mualem kini menunggu keputusan manajemen PLN pusat. Bagi warga korban banjir yang masih tinggal di huntara, kepastian listrik gratis bukan sekadar persoalan biaya, melainkan bagian dari jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar selama menanti hunian tetap yang layak dan aman.
