LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Aceh terus mempercepat penataan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan guna menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah. Hingga awal November 2026, sebanyak 20 perusahaan telah masuk dalam proses penataan dan tahap analisis, sementara belasan perusahaan lainnya direncanakan menjalani survei lapangan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P., IPU., ASEAN Eng., dalam Forum Bisnis Lanskap Edisi II bertema “Pembelajaran dari Lapangan: Mengubah Risiko Lanskap Menjadi Aksi Berdampak untuk Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab”, yang berlangsung di Ozone Hotel, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, petani, masyarakat adat, pembeli internasional, dan mitra pembangunan tersebut, Azanuddin menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Menurutnya, penataan sektor perkebunan tidak cukup dilakukan melalui pembenahan perizinan semata, tetapi harus disertai perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kepastian investasi, serta pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah usahanya.
Jalankan Arahan Mualem–Dek Fadh, Pemerintah Aceh Tata HGU Perkebunan
Azanuddin menjelaskan bahwa penataan HGU merupakan bagian dari pelaksanaan program Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh).
Program tersebut bertujuan membenahi tata kelola perizinan perkebunan agar investasi dapat berjalan dengan baik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil.
Penataan juga diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap penerimaan daerah maupun negara.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh membangun kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kerja sama tersebut menjadi penting karena pengelolaan HGU berkaitan dengan kewenangan pertanahan, pemanfaatan lahan, kepatuhan perusahaan, dan berbagai aspek administrasi perkebunan.
Azanuddin menekankan bahwa pembenahan tata kelola harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan.
Dengan demikian, keberadaan investasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Sebanyak 20 Perusahaan Masuk Tahap Analisis, Belasan Lainnya Akan Disurvei
Dalam pemaparannya, Azanuddin mengungkapkan perkembangan penataan HGU yang sedang dilakukan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, sebanyak 20 perusahaan telah masuk dalam proses penataan dan saat ini berada pada tahap analisis.
Selain itu, belasan perusahaan lainnya direncanakan akan dikunjungi untuk pelaksanaan survei lapangan.
Survei tersebut menjadi bagian dari proses memperoleh gambaran kondisi faktual pemanfaatan lahan dan kegiatan usaha perkebunan.
Informasi yang diperoleh dari lapangan diharapkan dapat mendukung analisis serta penyusunan langkah penataan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Azanuddin belum merinci identitas seluruh perusahaan yang masuk dalam proses analisis maupun jadwal pelaksanaan survei terhadap perusahaan berikutnya.
Ia juga tidak menyampaikan adanya keputusan pencabutan atau perubahan status HGU terhadap perusahaan tertentu dalam forum tersebut.
Karena itu, proses yang sedang berjalan perlu dipahami sebagai tahapan evaluasi dan penataan, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh perusahaan yang diperiksa telah melakukan pelanggaran.
Pendataan e-STDB Jangkau 14.241 Pekebun di Aceh
Selain penataan HGU perusahaan, Pemerintah Aceh juga melaksanakan pendataan usaha perkebunan rakyat melalui sistem elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB).
Azanuddin menyampaikan bahwa pendataan tersebut telah menjangkau 14.241 pekebun dengan jumlah 17.710 kebun di seluruh Aceh.
Total luas kebun yang tercatat mencapai sekitar 16.571,86 hektare.
Pendataan tersebut mencakup enam komoditas perkebunan, yakni kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kelapa dalam, dan cengkeh.
Data pendataan e-STDB Aceh yang disampaikan dalam forum:
- 14.241 pekebun telah terdata.
- 17.710 kebun tercatat dalam pendataan.
- 16.571,86 hektare luas kebun yang tercakup.
- 6 komoditas meliputi sawit, kakao, kopi, karet, kelapa dalam, dan cengkeh.
Pendataan tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat basis informasi perkebunan rakyat.
Data yang lebih tertib dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, memetakan karakteristik usaha perkebunan, serta merencanakan program pengembangan komoditas secara lebih tepat.
Selain itu, e-STDB dapat mendukung proses penelusuran asal-usul komoditas dalam rantai pasok, terutama ketika pembeli dan pasar internasional semakin memperhatikan aspek legalitas serta keberlanjutan produksi.
Meski demikian, pendataan e-STDB perlu dibedakan dari penerbitan sertifikat hak atas tanah karena keduanya memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda.
Perusahaan Wajib Perhatikan Plasma, CSR, dan Hak Masyarakat
Azanuddin menegaskan bahwa penataan sektor perkebunan harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan program kemitraan kebun plasma, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta pendampingan bagi masyarakat sekitar wilayah usaha.
Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.
Perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pengembangan kapasitas petani, meningkatkan produktivitas kebun, dan memperkuat hubungan kemitraan yang adil.
Bagi masyarakat, keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya membuka peluang peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, serta akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Sementara bagi dunia usaha, hubungan yang baik dengan masyarakat dapat mendukung kepastian operasional dan mengurangi potensi konflik sosial.
Azanuddin mengingatkan bahwa kepastian investasi dan perlindungan hak masyarakat bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu diwujudkan secara bersamaan melalui tata kelola yang baik.
Peremajaan Sawit, ISPO, dan Harga TBS Adil Jadi Perhatian
Dalam forum tersebut, Azanuddin juga menekankan pentingnya keberlanjutan berbagai program penguatan sektor perkebunan.
Program yang menjadi perhatian meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pendataan STDB, Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), serta sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan dan daya saing komoditas.
Peremajaan Sawit Rakyat menjadi salah satu instrumen untuk membantu meningkatkan produktivitas kebun petani yang telah memasuki usia kurang produktif.
Sementara itu, ISPO berkaitan dengan penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.
Azanuddin juga menyoroti pentingnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang adil bagi petani.
Persoalan harga TBS memiliki hubungan langsung dengan pendapatan pekebun, terutama petani swadaya yang menggantungkan penghidupan pada hasil panen.
Karena itu, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan perlu disertai penguatan posisi petani dalam rantai pasok.
Pemberdayaan Masyarakat Tidak Boleh Diabaikan
Azanuddin menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan perkebunan tidak cukup diukur dari luas investasi maupun jumlah perusahaan yang beroperasi.
Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui fasilitasi pengembangan kebun rakyat, pelatihan, pendampingan teknis, dan berbagai kegiatan produktif lainnya.
Menurutnya, masyarakat perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
Pendekatan tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, serta dunia usaha.
Kolaborasi antarpihak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola kebun secara produktif, memenuhi ketentuan usaha, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Larang Perusakan Hutan, Gambut, dan Pembukaan Lahan dengan Membakar
Aspek perlindungan lingkungan menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Azanuddin dalam forum bisnis tersebut.
Ia mengingatkan agar pengembangan perkebunan tidak dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan, lahan gambut, maupun kawasan lain yang dilindungi oleh ketentuan hukum.
“Kami berharap seluruh stakeholder dapat bahu-membahu untuk terus bekerja sama dalam pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Jangan rusak lingkungan, jangan bakar hutan, perambahan pada lahan hutan dan gambut serta kawasan terlarang lainnya,” ujar Azanuddin.
Menurutnya, pembangunan perkebunan yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan lahan yang bertanggung jawab menjadi semakin penting ketika rantai pasok komoditas perkebunan menghadapi tuntutan pasar mengenai legalitas, ketertelusuran, dan pencegahan kerusakan lingkungan.
Karena itu, pemerintah, perusahaan, petani, dan pembeli komoditas perlu membangun kesepahaman mengenai praktik usaha yang bertanggung jawab.
Apresiasi Masyarakat Adat dan Penjaga Kelestarian Hutan
Azanuddin turut memberikan apresiasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini berperan dalam menjaga kawasan hutan serta mengelola kebun sesuai ketentuan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa alam harus dikelola secara bertanggung jawab agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
Pandangan tersebut menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah atau perusahaan.
Azanuddin juga menyampaikan penghargaan kepada mitra pembangunan yang selama ini bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat dan pengembangan perkebunan.
Pemulihan Pascabencana Aceh Membutuhkan Kolaborasi Luas
Dalam kesempatan yang sama, Azanuddin mengaitkan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan upaya pemulihan pascabencana yang sedang dilaksanakan Pemerintah Aceh.
Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, Aceh tengah menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, upaya pemulihan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program dapat berjalan secara efektif.
Kolaborasi diperlukan antara Pemerintah Aceh, kementerian dan lembaga di Jakarta, pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta masyarakat.
Azanuddin menilai bahwa tanpa kerja sama yang kuat, proses pemulihan dan pelaksanaan program pembangunan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Karena itu, pendekatan kolaboratif perlu menjadi bagian dari tata kelola pembangunan Aceh, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan.
Earthworm Foundation Dorong Aksi Nyata dari Temuan Lapangan
Sebelumnya, Eriko yang mewakili Earthworm Foundation dan Konsorsium Leuser–Alas–Singkil River Basin menyampaikan bahwa Forum Bisnis Lanskap Edisi II bertujuan mempertemukan berbagai pandangan berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan.
Menurutnya, kegiatan yang telah dilakukan petani, pekebun, perusahaan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha merupakan modal penting untuk membangun perubahan.
Namun, berbagai upaya tersebut perlu disatukan melalui kerja sama agar dapat menghasilkan dampak yang lebih luas.
“Kami dari mitra pembangunan akan terus berusaha berkolaborasi dengan para pihak untuk menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi semua,” ujar Eriko.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman antara para pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan lanskap dan rantai pasok komoditas perkebunan.
Forum Hadirkan Petani Aceh Singkil hingga Pembeli Internasional
Forum Bisnis Lanskap Edisi II di Ozone Hotel PIK Jakarta berlangsung dalam dua sesi pembahasan.
Sesi pertama menghadirkan narasumber dari kelompok wanita tani Aceh Singkil, unsur mukim dari Subulussalam, PT Laot Bangko, serta Dinas Perkebunan Aceh Singkil.
Pembahasan sesi pertama berfokus pada pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh para pihak dari pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik membangun kolaborasi dari tingkat lokal untuk menghasilkan dampak global.
Narasumber dalam sesi tersebut berasal dari kalangan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pembeli internasional, dan mitra pembangunan.
Peserta forum berasal dari berbagai wilayah, antara lain Aceh, Riau, Kalimantan, dan Jakarta.
Sejumlah organisasi mitra pembangunan yang disebut terlibat meliputi Earthworm Foundation, Swisscontact, World Resources Institute (WRI), IDH, Demeter, Forum Kakao Aceh (FKA), serta organisasi lainnya.
Forum juga diikuti perwakilan pembeli dan merek internasional dari Eropa.
Dalam kedua sesi tersebut, Azanuddin Kurnia mendapat kesempatan memberikan masukan, tanggapan, serta arahan terhadap berbagai pengalaman dan program yang telah dijalankan para pihak.
Penataan HGU dan Perkebunan Berkelanjutan Harus Berjalan Bersamaan
Pemaparan Azanuddin dalam forum nasional tersebut memperlihatkan sejumlah agenda yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh dalam membenahi sektor perkebunan.
Di satu sisi, pemerintah melakukan penataan HGU untuk memperkuat kepastian hukum, memperbaiki tata kelola investasi, dan melindungi hak masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pendataan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, sertifikasi keberlanjutan, penguatan kemitraan, serta perlindungan lingkungan.
Kedua pendekatan tersebut dinilai perlu dilaksanakan secara beriringan agar pertumbuhan sektor perkebunan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat sekitar.
Keterlibatan pembeli internasional dalam forum tersebut turut menunjukkan pentingnya hubungan antara praktik pengelolaan perkebunan di tingkat lokal dan kebutuhan pasar global.
Dengan 20 perusahaan telah memasuki tahap analisis penataan HGU, belasan perusahaan lainnya direncanakan menjalani survei lapangan, serta 14.241 pekebun tercakup dalam pendataan e-STDB, Pemerintah Aceh menegaskan arah pembenahan sektor perkebunan melalui kepastian investasi, perlindungan hak masyarakat, dan penguatan prinsip keberlanjutan.
Azanuddin Kurnia menekankan bahwa keberhasilan agenda tersebut membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah, perusahaan, petani, masyarakat adat, mitra pembangunan, dan pembeli internasional. Tujuannya bukan sekadar memperluas investasi, tetapi memastikan kegiatan perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang adil tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
