LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah mulai memperkuat pembenahan sistem pencatatan dan pengelolaan data industri nasional guna memetakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat aktivitas produksi, meningkatkan investasi, dan mengoptimalkan potensi sektor industri menjelang akhir 2026.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemerintah tengah menjajaki penguatan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian untuk menyempurnakan pencatatan statistik industri.
Pembenahan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi sektor industri, potensi pertumbuhan ekonomi, serta berbagai hambatan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan.
Langkah ini juga dilakukan menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2026 oleh BPS yang dijadwalkan berlangsung pada awal November mendatang.
Pemerintah Petakan Industri Makanan, Minuman dan Agro
Dradjad menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Di antaranya adalah industri makanan dan minuman, industri berbasis agro, serta kegiatan produksi yang berlangsung di kawasan industri dan kawasan berikat.
“Kami juga mengidentifikasi beberapa sumber-sumber pertumbuhan industri yang bisa kita galakkan ke depan, baik di sektor mamin (makanan dan minuman), kemudian agro, kemudian baik dia ada di kawasan industri, ada di kawasan bahkan di kawasan berikat,” ujar Dradjad seusai rapat di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki peluang meningkatkan produksi sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Industri makanan dan minuman serta agro menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertanian, pengolahan hasil produksi, distribusi, dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, kawasan industri dan kawasan berikat dipandang sebagai lokasi penting untuk mengidentifikasi potensi peningkatan kegiatan manufaktur dan investasi.
Pembenahan Data Jadi Dasar Penentuan Kebijakan Ekonomi
Dradjad menilai kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.
Menurutnya, pencatatan statistik yang akurat diperlukan untuk membaca perkembangan sektor industri secara lebih terperinci, termasuk tingkat produksi, potensi investasi, dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Melalui koordinasi dengan BPS dan Kementerian Perindustrian, pemerintah berupaya memperkuat keselarasan informasi agar kebijakan yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pembenahan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.
Dengan demikian, kebijakan pengembangan industri tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi secara nasional, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan daerah.
Data yang lebih baik juga dibutuhkan untuk membaca perkembangan daya beli masyarakat serta hubungan antara aktivitas industri, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Tingkatkan Utilisasi Pabrik, Pemerintah Siapkan Intensifikasi Industri
Selain membenahi data, pemerintah menyiapkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur melalui optimalisasi kapasitas produksi yang telah tersedia.
Strategi tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan utilisasi industri, yakni tingkat pemanfaatan kapasitas produksi pabrik dan fasilitas industri.
Menurut Dradjad, peningkatan utilisasi dapat menjadi salah satu cara untuk memperbesar hasil produksi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembangunan fasilitas baru.
Ia membandingkan strategi tersebut dengan intensifikasi pertanian yang dilakukan melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk, dan peningkatan produktivitas lahan.
“Kalau di pertanian kita punya intensifikasi pertanian, perbaikan air, kemudian pupuk dan sebagainya itu ternyata meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian cukup signifikan. Nah di industri, ini juga intensifikasi industri melalui itu tadi, peningkatan utilisasi. Insyaallah ini akan bisa kita dorong,” jelas Dradjad.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku industri memanfaatkan mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang telah dimiliki secara lebih optimal.
Meski demikian, keberhasilan peningkatan utilisasi tetap bergantung pada permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, pasokan energi, serta kondisi operasional masing-masing industri.
Momentum Natal dan Tahun Baru Berpotensi Dongkrak Produksi
Pemerintah juga mencermati peluang peningkatan kegiatan ekonomi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Periode tersebut berpotensi mendorong permintaan terhadap sejumlah produk, terutama makanan dan minuman serta berbagai barang konsumsi.
Peningkatan permintaan dapat menjadi peluang bagi industri untuk memperbesar produksi dan mengoptimalkan kapasitas pabrik.
Karena itu, pemerintah memandang penting kesiapan sektor industri dalam menghadapi potensi perubahan kebutuhan pasar menjelang akhir tahun.
Namun, peningkatan permintaan musiman tetap perlu didukung kelancaran distribusi, ketersediaan bahan baku, serta kemampuan perusahaan menjaga kesinambungan produksi.
Pemerintah Ingin Pertumbuhan Industri Lebih Merata
Penguatan data industri juga diarahkan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi peluang pengembangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya, infrastruktur, tenaga kerja, dan kegiatan usaha yang berbeda.
Karena itu, kebijakan pengembangan industri perlu mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah agar investasi dan peningkatan produksi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Pemetaan tersebut berpotensi membantu pemerintah menentukan prioritas pengembangan sektor industri, termasuk kegiatan pengolahan hasil pertanian dan penguatan kawasan produksi.
Dengan informasi yang lebih terperinci, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menperin dan Kepala BPS Turut Bahas Penguatan Statistik Industri
Rapat pembahasan penguatan data dan pertumbuhan industri tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Sejumlah pejabat dari Kementerian Perindustrian, BPS, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengikuti pertemuan tersebut.
Keterlibatan ketiga institusi mencerminkan pentingnya koordinasi antara penyusun kebijakan ekonomi, pembina sektor industri, dan lembaga statistik nasional.
Pemerintah berharap penyelarasan data dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan sektor yang membutuhkan dukungan kebijakan maupun memiliki peluang pertumbuhan lebih tinggi.
Menjelang Rilis Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Perkuat Strategi Pertumbuhan
Pembenahan statistik industri berlangsung menjelang pengumuman resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026.
Data tersebut akan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi nasional, termasuk kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan.
Namun, langkah penyempurnaan pencatatan industri tidak serta-merta berarti adanya perubahan terhadap hasil statistik pertumbuhan ekonomi yang akan diumumkan BPS.
Pembenahan data lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas informasi sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan selanjutnya.
Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas melalui optimalisasi kapasitas industri yang sudah tersedia.
Dengan penguatan koordinasi bersama BPS dan Kementerian Perindustrian, pemerintah berharap strategi pengembangan sektor makanan dan minuman, agro, serta kawasan industri dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri Indonesia agar lebih produktif, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan perekonomian pada akhir 2026 maupun tahun-tahun berikutnya.
