LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah pusat resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PT Kristalin Ekalestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pencabutan izin tambang emas seluas 3.500 hektare tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan aktivitas pembukaan lahan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Keputusan pencabutan diterbitkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Keputusan tersebut sekaligus membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas yang sebelumnya diberikan kepada perusahaan.
Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Satgas PKH dan permohonan Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum.
Rosan: Kepatuhan Hukum Tidak Bisa Ditawar
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang investasi di sektor pertambangan, tetapi seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan perizinan, lingkungan hidup, dan kehutanan.
Menurutnya, investasi yang berkualitas tidak hanya dinilai dari besarnya modal atau potensi keuntungan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Setiap aktivitas usaha pertambangan di Indonesia harus beroperasi sesuai koridor hukum, memegang persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta menghormati batasan konsesi yang telah ditetapkan,” tegas Rosan, sebagaimana dikutip Sabtu (24/10/2026).
Rosan menyatakan bahwa pencabutan izin merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan menjaga tata kelola sumber daya alam nasional.
Pemerintah, lanjutnya, menyambut investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kegiatan usaha tetap harus memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.
Satgas PKH Temukan Aktivitas Tambang Tanpa Izin Kehutanan
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire, PT Kristalin Ekalestari diketahui melakukan pembukaan lahan pertambangan di kawasan hutan tanpa memiliki PPKH.
Temuan tersebut mencakup aktivitas di dalam maupun di luar wilayah izin usaha pertambangan perusahaan.
Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Erich Folanda, menjelaskan bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi menunjukkan kegiatan pertambangan perusahaan berada di kawasan hutan produksi.
“Di dalam areal tambang milik PT Kristalin Eka Lestari ini belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH),” kata Erich.
Selain persoalan persetujuan penggunaan kawasan hutan, perusahaan juga dilaporkan belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
Sementara itu, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan masih berada dalam proses evaluasi terkait sanksi di bidang mineral dan batu bara.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penertiban karena kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan teknis, administratif, dan lingkungan sebelum dapat beroperasi secara sah.
Seluruh Konsesi 3.500 Hektare Kembali Dikuasai Pemerintah
Dengan diterbitkannya keputusan pencabutan izin, seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare dikembalikan kepada penguasaan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, perusahaan tidak lagi memiliki dasar izin tersebut untuk melanjutkan kegiatan operasi produksi emas di wilayah konsesi yang telah dicabut.
Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab perusahaan atas kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya.
PT Kristalin Ekalestari tetap diwajibkan menyelesaikan kewajiban yang masih tertunggak, termasuk tanggungan terkait fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin apabila ada.
Perusahaan juga wajib menuntaskan hak-hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban tersebut penting untuk memastikan proses penertiban tidak mengabaikan hak pekerja maupun tanggung jawab perusahaan kepada negara.
Pencabutan Izin Berdasarkan Rekomendasi Satgas PKH
Keputusan pencabutan IUP tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan Menteri ESDM Nomor T-356/MB.04/MEM.B/2026 tertanggal 9 Oktober 2026.
Permohonan itu merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Rangkaian administrasi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan izin dilakukan melalui proses rekomendasi dan koordinasi antara Satgas PKH, Kementerian ESDM, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Langkah pemerintah juga menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan untuk memastikan kegiatan usaha tidak berlangsung di luar ketentuan perizinan yang telah ditetapkan.
Penertiban Tambang di Nabire Berlanjut
Pencabutan izin PT Kristalin Ekalestari berkaitan dengan langkah penertiban kawasan pertambangan emas di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Pada Kamis (22/10/2026), Satgas PKH melakukan penertiban kawasan pertambangan seluas sekitar 275,36 hektare yang sebelumnya dikelola perusahaan tersebut.
Penertiban dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.
Perlu dibedakan bahwa 3.500 hektare merupakan luas keseluruhan wilayah izin usaha pertambangan yang dicabut, sedangkan 275,36 hektare merupakan luas kawasan yang disebut dalam kegiatan penertiban lapangan.
Kedua angka tersebut merujuk pada cakupan yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan.
Pemerintah sebelumnya juga disebut merencanakan pengelolaan kawasan tambang yang telah ditertibkan melalui PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) sebagai calon operator sekaligus investor.
Namun, rencana tersebut belum dapat dianggap sebagai pengalihan izin yang telah selesai. Mekanisme pengelolaan, persyaratan perizinan baru, serta kepastian wilayah yang akan dikelola masih memerlukan penjelasan resmi lebih lanjut.
Pemerintah Tegaskan Tata Kelola Tambang Harus Sesuai Aturan
Pencabutan IUP PT Kristalin Ekalestari menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral, khususnya yang bersinggungan dengan kawasan hutan.
Penertiban tersebut juga menegaskan bahwa kepemilikan IUP tidak secara otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan kawasan hutan tanpa persetujuan yang diwajibkan.
Setiap pelaku usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, dan persyaratan operasional lainnya.
Pemerintah diharapkan memastikan tindak lanjut pencabutan izin berjalan secara transparan, termasuk penyelesaian kewajiban perusahaan dan penataan kembali kawasan pertambangan.
Dengan dicabutnya izin seluas 3.500 hektare di Nabire, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya emas harus tunduk pada hukum, memenuhi kewajiban lingkungan, dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat Papua.
