LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan 21.228 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh. Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung sepanjang 2026–2027 tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp6,077 triliun, dengan prioritas menyediakan tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi warga yang kehilangan rumah.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mengakselerasi seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pengadaan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, penyiapan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi di lapangan.
“Pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak. Pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, mobilisasi lapangan, hingga pelaksanaan konstruksi terus kami kawal secara ketat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” kata Safrizal ZA, Rabu (21/10/2026).
Tahun 2026 Ditargetkan Bangun 6.220 Unit di Delapan Kabupaten/Kota
Berdasarkan pemutakhiran data per 21 Oktober 2026, pembangunan huntap melalui alokasi Tahun Anggaran 2026 di Aceh mencakup 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota, dengan pagu anggaran sekitar Rp1,76 triliun.
Delapan daerah yang masuk dalam program tersebut meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Kota Lhokseumawe.
Pembangunan rumah permanen ini menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana, terutama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan memiliki kepastian tempat tinggal.
Dari keseluruhan target 21.228 unit pada periode 2026–2027, sebanyak 6.220 unit dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, masih terdapat 15.008 unit dalam target dua tahun tersebut yang belum termasuk alokasi 2026, dan memerlukan kejelasan tahapan pelaksanaan serta pembiayaan berikutnya.
Seluruh Kontrak 2026 Rampung, Progres Fisik Baru 1,52 Persen
Percepatan pembangunan ditandai dengan selesainya proses pengadaan penyedia jasa dan penandatanganan kontrak pada seluruh paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026.
Secara keseluruhan, terdapat 54 paket pembangunan huntap relokasi terpusat di wilayah Sumatra, dengan nilai kontrak konstruksi fisik mencapai Rp1,647 triliun dan kontrak manajemen konstruksi sebesar Rp40,72 miliar.
Angka 54 paket tersebut merupakan cakupan program di Sumatra, sehingga tidak seluruhnya dapat dinyatakan sebagai paket khusus Aceh.
Sementara itu, perkembangan pekerjaan di Aceh menunjukkan bahwa konstruksi telah dimulai di sejumlah lokasi. Namun, berdasarkan laporan per 21 Oktober 2026, rata-rata progres fisik pembangunan huntap di Aceh masih berada pada angka 1,52 persen.
Pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi pembersihan dan pematangan lahan (land clearing), pengukuran lokasi, pembangunan pondasi, fabrikasi panel Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), serta pekerjaan struktur pada beberapa titik.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan secara fisik masih berada pada tahap awal, meskipun proses administrasi pengadaan dan kontrak telah diselesaikan.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan standar keselamatan serta mutu bangunan.
Penyerapan Anggaran Rp125,39 Miliar, Ditargetkan 95,07 Persen Akhir Tahun
Dari sisi keuangan, realisasi penyerapan anggaran pembangunan huntap di Aceh hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp125,39 miliar atau sekitar 7,14 persen dari pagu Rp1,76 triliun.
Pemerintah memproyeksikan penyerapan anggaran dapat meningkat menjadi 95,07 persen pada akhir Desember 2026, seiring percepatan konstruksi di seluruh lokasi pembangunan.
Proyeksi tersebut menunjukkan adanya target peningkatan penyerapan yang cukup besar dalam waktu sekitar dua bulan.
Meski demikian, penyerapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan persentase penyelesaian fisik bangunan. Realisasi pembayaran dapat dipengaruhi mekanisme kontrak, uang muka, termin pekerjaan, dan ketentuan administrasi lainnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus dilihat dari jumlah rumah yang benar-benar selesai dibangun, memenuhi standar teknis, dan siap ditempati masyarakat.
Kondisi Geografis dan Kesiapan Lahan Jadi Tantangan
Pelaksanaan pembangunan huntap di Aceh menghadapi tantangan geografis yang beragam.
Lokasi pembangunan tersebar pada kawasan datar, landai, berkontur, hingga wilayah dengan lereng cukup tajam, khususnya di Kabupaten Gayo Lues.
Perbedaan kondisi topografi tersebut membutuhkan perencanaan konstruksi yang sesuai agar bangunan memiliki pondasi kuat, sistem drainase memadai, serta aman digunakan dalam jangka panjang.
Selain kondisi geografis, kesiapan dan kepastian lahan juga menjadi faktor penting.
Pemerintah memanfaatkan berbagai sumber lahan, mulai dari aset pemerintah daerah, tanah masyarakat, tanah adat, hingga lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan.
Pemanfaatan lahan dari berbagai sumber tersebut memerlukan koordinasi dan penyelesaian administrasi yang baik, termasuk kepastian legalitas, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana.
Penyiapan lahan yang matang menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan hukum maupun hambatan pembangunan pada kemudian hari.
Buddha Tzu Chi Bangun 1.000 Rumah, Sebanyak 534 Unit Telah Selesai
Selain pembangunan melalui anggaran pemerintah, penyediaan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh juga mendapat dukungan dari program tanggung jawab sosial atau CSR Yayasan Buddha Tzu Chi.
Melalui program gotong royong tersebut, ditargetkan pembangunan 1.000 unit rumah tipe 36 yang tersebar di dua kabupaten.
Kabupaten Aceh Tamiang mendapat alokasi 500 unit, sedangkan Kabupaten Aceh Utara juga memperoleh 500 unit.
Berdasarkan data per 19 Oktober 2026, sebanyak 534 unit rumah telah selesai dibangun, dengan rincian:
- Aceh Tamiang: 294 unit dari target 500 unit.
- Aceh Utara: 240 unit dari target 500 unit.
Dengan demikian, capaian pembangunan program CSR tersebut telah mencapai 53,4 persen dari total target 1.000 unit, sementara 466 unit lainnya masih dalam berbagai tahapan penyelesaian.
Sebagian rumah yang telah selesai juga telah diserahterimakan kepada masyarakat, termasuk di Desa Tanjung Seumantoh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Desa Meunasah Bujok, Kabupaten Aceh Utara.
Sisa pembangunan ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir 2026.
Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan non-APBN dalam mempercepat pemulihan tempat tinggal masyarakat terdampak bencana.
Namun, data yang tersedia belum menjelaskan apakah 1.000 unit bantuan CSR tersebut termasuk dalam target keseluruhan 21.228 unit atau dihitung sebagai tambahan. Karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai satu target baru.
Safrizal Ingatkan Kontraktor Jangan Abaikan Kualitas
Safrizal ZA menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap diiringi pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan.
Menurut mantan Penjabat Gubernur Aceh tersebut, pembangunan huntap bukan sekadar mengejar jumlah unit atau realisasi anggaran, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang telah mengalami dampak bencana.
“Pembangunan huntap relokasi terpusat ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Karena itu, seluruh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas harus bekerja profesional, mematuhi spesifikasi teknis, serta mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan kondisi topografi maupun penyiapan lahan,” tegasnya.
Ia memastikan evaluasi akan terus dilakukan untuk mengawal penyelesaian pekerjaan sesuai target.
“Evaluasi akan terus dilakukan agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu,” tambah Safrizal.
Pengawasan mutu menjadi sangat penting mengingat hunian tetap dirancang sebagai tempat tinggal jangka panjang bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan terdampak bencana.
Selain kekuatan struktur bangunan, kelayakan lokasi, akses jalan, ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan relokasi.
Pemerintah Dihadapkan pada Ujian Percepatan dan Transparansi
Program pembangunan 21.228 unit huntap dengan kebutuhan anggaran Rp6,077 triliun merupakan salah satu agenda penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Besarnya target pembangunan menuntut koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, kontraktor, konsultan pengawas, serta masyarakat penerima manfaat.
Di tengah progres fisik yang masih berada pada angka 1,52 persen dan realisasi anggaran 7,14 persen per 21 Oktober 2026, percepatan pelaksanaan pekerjaan menjadi kebutuhan mendesak.
Namun, percepatan tersebut harus berjalan seiring dengan transparansi pengadaan, kepastian lahan, pengawasan mutu, dan ketepatan sasaran penerima rumah.
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai lokasi pembangunan, jumlah unit di masing-masing daerah, tahapan penyelesaian, serta jadwal serah terima hunian.
Keberhasilan pembangunan huntap pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau banyaknya kontrak yang ditandatangani, melainkan dari jumlah keluarga terdampak bencana yang benar-benar dapat kembali hidup dengan aman, layak, dan bermartabat di rumah permanen mereka.
