LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Penataan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan di Provinsi Aceh menghadapi tantangan serius menyusul munculnya data puluhan ribu hektare lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan. Selain persoalan produktivitas, pemerintah juga menyoroti perlunya pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
Berdasarkan salah satu data pemanfaatan lahan HGU yang dibahas, dari total 298.465 hektare areal HGU di Aceh, sebanyak 229.745 hektare atau sekitar 76,98 persen telah dimanfaatkan.
Sementara itu, 68.720 hektare atau sekitar 23,02 persen lainnya dilaporkan belum dimanfaatkan dan masih membutuhkan pendalaman mengenai kondisi faktual, status administrasi, serta kendala pemanfaatannya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat penataan dan verifikasi HGU yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Banda Aceh, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza, bersama Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia, perwakilan BPN Aceh, dan unsur tim penataan HGU Pemerintah Aceh.
Data Lahan Belum Dimanfaatkan Belum Seragam
Salah satu persoalan penting dalam rapat adalah belum seragamnya data luas lahan HGU yang dinyatakan belum dimanfaatkan.
Data pada dashboard dilaporkan menunjukkan angka sekitar 68.000 hektare, sementara data Distanbun Aceh berada pada kisaran 29.000 hektare.
Selisih puluhan ribu hektare tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketepatan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
Perbedaan data perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah berkaitan dengan cakupan pendataan, metode penghitungan, klasifikasi pemanfaatan, atau faktor administratif lainnya.
Karena itu, angka 68.720 hektare belum dapat dinyatakan sebagai hasil verifikasi final sebelum proses penyelarasan antarinstansi selesai dilakukan.
Pemerintah Aceh menargetkan normalisasi data tersebut dapat dirampungkan paling lambat akhir Oktober 2026.
Mengapa Puluhan Ribu Hektare Belum Dimanfaatkan?
Besarnya angka lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan HGU oleh perusahaan perkebunan.
Namun, data yang dibahas belum memberikan kesimpulan terperinci mengenai penyebab seluruh lahan tersebut belum dimanfaatkan.
Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan kendala teknis, persoalan batas areal, sengketa pertanahan, perizinan, atau faktor lain yang dapat dibuktikan.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa lahan yang belum dimanfaatkan tidak otomatis dikategorikan sebagai tanah telantar.
Penetapan tanah telantar memiliki mekanisme dan persyaratan hukum tersendiri yang harus dijalankan oleh instansi berwenang.
Dengan demikian, hasil verifikasi harus mampu membedakan antara lahan yang belum digunakan, lahan yang menghadapi kendala pemanfaatan, dan lahan yang memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pertanahan.
Kewajiban Kebun Plasma Masyarakat Jadi Perhatian
Selain penggunaan lahan, rapat tersebut membahas pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma.
Dalam pembahasan, kebutuhan kebun masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 11.380,2 hektare berdasarkan data dan dasar perhitungan yang digunakan tim.
Angka tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan perusahaan yang memiliki kewajiban, luas areal yang menjadi dasar perhitungan, dan realisasi pelaksanaannya.
Ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat perlu diterapkan dengan memperhatikan persyaratan serta dasar penghitungan yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.
Karena itu, angka 20 persen yang menjadi perhatian dalam pembahasan tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap seluruh luas HGU tanpa memeriksa ketentuan hukum dan status kewajiban setiap perusahaan.
Pemenuhan kewajiban tersebut dinilai penting agar keberadaan investasi perkebunan turut memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Evaluasi 20 Perusahaan Jadi Tahap Awal
Untuk memperjelas persoalan pemanfaatan lahan dan kewajiban perusahaan, Pemerintah Aceh telah melakukan verifikasi lapangan tahap pertama terhadap 20 perusahaan pemegang HGU.
Hasil pemeriksaan tersebut akan dibahas melalui desk study pada awal November 2026.
Tahapan ini diarahkan untuk mencocokkan data administrasi, kondisi lapangan, dan informasi spasial sebelum pemerintah menyusun rekomendasi.
Tim diminta melengkapi laporan dengan uraian mengenai temuan dan persoalan pada setiap perusahaan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan angka dalam tabel.
Pemerintah Aceh menargetkan rekomendasi awal selesai pada akhir November, sedangkan pematangan hasil penataan dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.
Perusahaan Lain Akan Diperiksa
Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, menyampaikan bahwa pemeriksaan HGU tidak berhenti pada 20 perusahaan tahap pertama.
Pemerintah berencana melanjutkan verifikasi lapangan terhadap perusahaan lain secara bertahap.
Kegiatan tersebut diupayakan berjalan bersamaan dengan proses analisis dan penyusunan rekomendasi terhadap perusahaan yang telah diperiksa.
Langkah ini diharapkan mempercepat penataan HGU sekaligus memperluas cakupan pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan lahan perkebunan.
Penataan Harus Menjamin Kepentingan Masyarakat
Penataan HGU tidak hanya menyangkut kepentingan administrasi pertanahan dan kepastian usaha perusahaan perkebunan.
Program ini juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dan pencegahan konflik penguasaan tanah.
Karena itu, rekomendasi yang dihasilkan perlu mempertimbangkan kondisi setiap perusahaan, status hak atas tanah, realisasi pemanfaatan, serta kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap lahan yang belum dimanfaatkan juga harus dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang merugikan pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai.
Dengan adanya data 68.720 hektare lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan dan perkiraan kebutuhan kebun masyarakat sekitar 11.380,2 hektare, penataan HGU menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas pengawasan perkebunan di Aceh.
Publik kini menanti hasil evaluasi 20 perusahaan pada awal November 2026, terutama mengenai kesesuaian data pemanfaatan lahan, pemenuhan kewajiban perusahaan, dan langkah konkret pemerintah untuk memastikan pengelolaan HGU memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.
