LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Ambisi pemerintah Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai tidak cukup hanya mengandalkan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas. Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari korupsi, lemahnya kelembagaan negara, rendahnya penerimaan pajak, hingga tantangan dalam memperkuat kualitas demokrasi.
Hal tersebut disampaikan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Prasasti Center for Policy Studies, Senin (12/10/2026).
Robinson menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan politik, distribusi kekuasaan, serta kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik secara efektif.
Menurutnya, Indonesia telah mengalami kemajuan melalui proses demokratisasi. Namun, perjalanan menuju sistem politik yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Transisi demokrasi dan peralihan menuju inklusivitas politik di Indonesia masih merupakan proses yang belum selesai. Dalam arti tertentu, proses tersebut masih terus berlangsung,” ujar Robinson.
Korupsi Masih Menjadi Persoalan Serius
Salah satu persoalan utama yang mendapat perhatian Robinson adalah tingkat korupsi di Indonesia. Ia merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan Transparency International untuk menggambarkan kesenjangan kualitas tata kelola pemerintahan antara Indonesia dan sejumlah negara Asia.
Dalam indikator tersebut, Singapura mencatat skor sekitar 80, jauh melampaui Indonesia. Sementara itu, posisi Indonesia dinilai masih relatif setara dengan Filipina dan tertinggal dari sejumlah negara lain, termasuk Malaysia.
“Dalam indikator dari Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik kondisinya. Singapura berada pada skor sekitar 80. Setelah itu, terdapat Malaysia, China, dan Indonesia. Dalam hal ini, posisi Indonesia kurang lebih berada pada tingkat yang serupa dengan Filipina,” jelasnya.
Persoalan tersebut semakin terlihat ketika Robinson mengulas hasil survei dunia usaha yang dilakukan Bank Dunia melalui World Bank Enterprise Surveys.
Survei yang mengukur pengalaman pelaku usaha terkait pembayaran suap menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.
Bahkan, berdasarkan indikator yang dipaparkannya, kondisi Indonesia terlihat lebih buruk dibandingkan Filipina dalam hal pengalaman pelaku usaha menghadapi praktik suap.
Penerimaan Pajak Indonesia Tertinggal
Selain korupsi, Robinson menyoroti rendahnya kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara dengan kapasitas ekonomi dan administrasi pemerintahan yang lebih kuat.
Dengan mengacu pada indikator yang digunakan Dana Moneter Internasional (IMF), Robinson membandingkan kondisi Indonesia dengan Korea Selatan, China, serta sejumlah negara Asia lainnya.
“Dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB, sejumlah negara di Asia Timur dan Asia Tenggara memang memiliki ukuran negara yang relatif kecil. Namun, posisi Indonesia lagi-lagi juga tidak terlalu berbeda dari Filipina. Sementara itu, penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan atau China,” ungkapnya.
Rendahnya rasio penerimaan pajak menjadi tantangan penting karena kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik sangat bergantung pada kekuatan fiskal negara.
Efektivitas Pemerintahan Juga Disorot
Robinson turut memberikan perhatian terhadap efektivitas administrasi pemerintahan Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.
Menurutnya, kapasitas negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah aparatur pemerintahan, tetapi juga kemampuan lembaga negara menjalankan kebijakan secara konsisten, transparan, dan efektif.
Ia juga menyinggung adanya kecenderungan penurunan pada sejumlah indikator kelembagaan Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Padahal, pada periode sebelumnya, Indonesia sempat menunjukkan perkembangan positif seiring berlangsungnya reformasi politik dan demokratisasi.
“Kita juga melihat adanya kecenderungan penurunan dalam data tersebut. Memang, sebelumnya terjadi peningkatan besar dalam proses demokratisasi. Namun, dalam data untuk dekade terakhir, terdapat penurunan yang belum sepenuhnya dapat saya jelaskan penyebabnya,” kata Robinson.
Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Butuh Fondasi Kelembagaan yang Kuat
Paparan Robinson menjadi pengingat bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi bukan semata-mata persoalan meningkatkan investasi dan mempercepat aktivitas produksi.
Kualitas demokrasi, pengendalian korupsi, kepastian hukum, efektivitas birokrasi, serta kemampuan negara menghimpun penerimaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Tanpa pembenahan kelembagaan yang konsisten, target pertumbuhan ekonomi berisiko menghadapi hambatan struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pandangan peraih Nobel Ekonomi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Selain mengejar angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, pemerintah juga menghadapi tantangan memperkuat institusi negara, memberantas korupsi, meningkatkan penerimaan pajak, serta menjaga kualitas demokrasi.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya diukur melalui tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga melalui kemampuan negara membangun pemerintahan yang bersih, kuat, inklusif, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
