LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy, menyebut DPR sangat mungkin menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, antara lain lewat pembentukan panitia khusus (pansus) atau hak angket. Hingga kini belum ada keputusan resmi soal pembentukan mekanisme tersebut.
Deddy, yang juga Ketua DPP PDIP, mengatakan tidak mengherankan jika MK menyerahkan persoalan itu kepada lembaga lain untuk diproses. Menurut dia, pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dapat mengajukan gugatan terhadap para pihak yang terkait dengan kemungkinan rekayasa syarat pencalonan.
“Juga secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MK ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti Pansus dan atau Angket,” ujar Deddy.
Pertimbangan MK
Dalam putusannya, MK menyatakan telah mempelajari seluruh bukti terkait perkara tersebut. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menilai dokumen berupa certificate of attendance yang ditunjukkan Gibran bukan bukti kelulusan. Menurut Arsul, dokumen itu hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah berpendapat status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik pada 20 Oktober 2024.
Catatan penyuntingan:
Nama lengkap Deddy tidak tercantum di bahan Anda. Sebaiknya ditambahkan (dan dicek jabatannya) sebelum terbit.
Agar berimbang dan independen, idealnya ditambahkan tanggapan dari Gibran atau Wapres, pimpinan DPR, serta fraksi lain. Bahan yang ada hanya memuat sudut pandang PDIP, jadi saya tidak mengarang pernyataan pihak lain.
Tanggal putusan MK dan nomor perkaranya juga belum ada di bahan; sebaiknya dilengkapi.
Politikus PDIP: DPR Sangat Mungkin Bentuk Pansus atau Angket Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
