LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tekanan nilai tukar, lonjakan harga minyak dunia, serta gejolak pasar keuangan yang berpotensi mengganggu ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, dinamika ekonomi internasional tidak dapat dipandang sebagai persoalan eksternal semata karena dampaknya dapat langsung memengaruhi penerimaan negara, pembiayaan anggaran, hingga besaran belanja pemerintah.
Kekhawatiran tersebut mengemuka di tengah laporan pelemahan rupiah sekitar 8 persen sepanjang 2026, dengan nilai tukar disebut telah bergerak pada kisaran Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini menambah tantangan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama ketika harga energi dunia meningkat dan arus modal global cenderung bergerak menuju aset yang dianggap lebih aman.
Puan Maharani: DPR Akan Awasi Ketahanan Fiskal APBN 2026
Puan menegaskan DPR RI akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah indikator ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan anggaran negara.
Menurutnya, pergerakan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kondisi pasar modal merupakan faktor penting yang perlu terus dipantau.
“DPR RI juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan dinamika pasar modal,” ujar Puan.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal, terutama ketika asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN menghadapi tekanan akibat perubahan kondisi global.
Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap berbagai komponen anggaran, mulai dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak hingga belanja subsidi energi serta pembayaran kewajiban pemerintah dalam valuta asing.
Karena itu, ketahanan APBN menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Rupiah Disebut Melemah 8 Persen, Ekonom Proyeksikan Rp18.032 per Dolar AS
Tekanan terhadap mata uang Indonesia juga menjadi perhatian kalangan ekonom dan pelaku pasar keuangan.
Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah dapat berada pada level Rp18.032 per dolar AS menjelang akhir 2026.
Proyeksi tersebut didasarkan pada sejumlah risiko eksternal yang masih membayangi perekonomian Indonesia.
Salah satu faktor utama adalah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia.
Kenaikan harga energi dapat memperbesar tekanan inflasi global sekaligus memengaruhi arah kebijakan moneter negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat.
Dalam kondisi tersebut, bank sentral AS berpotensi mempertahankan suku bunga pada tingkat tinggi lebih lama atau dikenal dengan istilah higher for longer.
Kebijakan suku bunga tinggi dapat meningkatkan daya tarik instrumen investasi berbasis dolar AS, termasuk surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury.
Akibatnya, mata uang negara berkembang seperti rupiah berpotensi menghadapi tekanan tambahan.
Investor Global Beralih ke Aset Aman, Rupiah Terancam Tertekan
Irman menjelaskan bahwa ketidakpastian geopolitik dan tingginya suku bunga global dapat mendorong investor internasional mengurangi penempatan dana pada aset yang memiliki risiko lebih tinggi.
Fenomena tersebut dikenal sebagai risk-off, yakni kondisi ketika investor lebih mengutamakan keamanan dana dibandingkan potensi keuntungan besar.
Dalam situasi demikian, aset keuangan di negara-negara maju cenderung menjadi pilihan karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah.
“Kalau dia risk off, maka dia akan memilih aset-aset keuangan yang relatif lebih aman, termasuk negaranya. Kalau dia mencari negara yang aman, negara mana yang akan dituju? Ya, itu adalah advanced economy,” jelas Irman sebagaimana dikutip dalam laporan ekonomi, Selasa (10/11/2026).
Peralihan investasi menuju negara maju dapat mengurangi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia.
Bahkan, apabila investor asing menarik dana dari pasar saham dan obligasi domestik, kebutuhan dolar AS untuk memindahkan dana tersebut dapat meningkat.
Peningkatan permintaan dolar yang tidak diimbangi pasokan valuta asing berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi otoritas moneter dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
Lonjakan Harga Minyak Dunia Memperbesar Tekanan Ekonomi
Selain faktor pasar keuangan, kenaikan harga minyak mentah dunia juga menjadi salah satu sumber tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi domestik, Indonesia menghadapi risiko meningkatnya pengeluaran valuta asing ketika harga minyak internasional naik.
Irman menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak menyebabkan kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor energi menjadi semakin besar.
Apabila harga minyak meningkat secara signifikan, nilai impor energi dapat bertambah meskipun volume impor tidak mengalami perubahan besar.
Situasi tersebut berpotensi memperlebar defisit perdagangan minyak dan gas sekaligus memberikan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan.
Dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi, terutama transportasi, industri manufaktur, distribusi barang, dan kegiatan usaha yang bergantung pada energi.
Kenaikan biaya energi juga berpotensi mendorong peningkatan harga barang dan jasa apabila beban tambahan tersebut diteruskan kepada konsumen.
Subsidi BBM dan Beban APBN Berpotensi Meningkat
Pelemahan rupiah yang berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan ganda terhadap anggaran negara.
Sebagian kebutuhan energi Indonesia masih dipenuhi melalui impor dengan transaksi yang menggunakan dolar AS.
Ketika rupiah melemah, biaya impor dalam denominasi rupiah meningkat. Apabila harga minyak dunia juga naik, beban pengadaan energi dapat menjadi semakin besar.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi, bergantung pada kebijakan harga domestik serta volume konsumsi.
Namun, kenaikan harga minyak tidak selalu hanya menimbulkan dampak negatif terhadap APBN.
Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas juga dapat meningkat seiring kenaikan harga komoditas energi.
Oleh karena itu, dampak bersih terhadap APBN harus dihitung berdasarkan keseimbangan antara tambahan penerimaan dan peningkatan belanja negara.
Pemerintah perlu memperhatikan perubahan tersebut agar tekanan fiskal tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas dan pelayanan masyarakat.
Defisit Transaksi Berjalan Diproyeksikan Mencapai 1,5 Persen PDB
Di tengah tekanan nilai tukar dan harga energi, Bank Danamon juga memperkirakan neraca transaksi berjalan Indonesia masih menghadapi tantangan.
Irman Faiz memproyeksikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) mencapai sekitar 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.
Defisit tersebut diperkirakan berpotensi melebar menjadi sekitar 1,6 persen terhadap PDB pada 2027.
“Jadi kami memperkirakan neraca perdagangan ini akan menyebabkan current account deficit di 1,5 persen GDP di tahun ini dan melebar sedikit ke 1,6 persen di tahun depan,” ujarnya.
Defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa pembayaran transaksi berjalan Indonesia kepada luar negeri lebih besar dibandingkan penerimaannya dalam periode tertentu.
Kondisi tersebut membutuhkan pembiayaan yang memadai melalui arus modal dan transaksi finansial.
Apabila arus modal masuk melemah sementara kebutuhan valuta asing tetap tinggi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat semakin besar.
Meskipun demikian, defisit transaksi berjalan tidak otomatis menunjukkan krisis ekonomi. Tingkat risikonya turut ditentukan oleh kemampuan pembiayaan eksternal, kecukupan cadangan devisa, dan kondisi fundamental perekonomian.
Tekanan Rupiah Dapat Memengaruhi Dunia Usaha dan Daya Beli Masyarakat
Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak terhadap APBN dan pasar keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Perusahaan yang mengandalkan bahan baku, mesin, dan peralatan impor dapat menghadapi peningkatan biaya produksi akibat menguatnya dolar AS.
Sektor industri yang memiliki kewajiban pembayaran dalam valuta asing juga berpotensi mengalami peningkatan beban keuangan apabila tidak memiliki perlindungan terhadap risiko nilai tukar.
Di sisi lain, eksportir yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS dapat menikmati peningkatan nilai penerimaan ketika dikonversikan ke rupiah, meskipun manfaatnya bergantung pada struktur biaya masing-masing perusahaan.
Bagi masyarakat, risiko utama muncul apabila kenaikan biaya impor dan energi mendorong peningkatan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Jika tekanan tersebut berlangsung cukup lama, daya beli rumah tangga dapat terpengaruh.
Karena itu, stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan masyarakat mempertahankan tingkat konsumsi.
Pemerintah dan Bank Indonesia Dihadapkan pada Tantangan Stabilitas
Tekanan ekonomi global menuntut koordinasi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan pengelolaan stabilitas pasar keuangan.
Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan fiskal, efektivitas belanja negara, serta kesinambungan pembiayaan APBN.
Koordinasi kedua otoritas diperlukan untuk mengantisipasi dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian domestik.
Di tengah meningkatnya risiko geopolitik, langkah penguatan ketahanan energi, pengendalian inflasi, serta pengelolaan kewajiban valuta asing menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi.
DPR melalui fungsi anggaran dan pengawasannya dapat meminta penjelasan pemerintah mengenai perkembangan asumsi makroekonomi serta dampaknya terhadap pelaksanaan APBN 2026.
Ketahanan APBN Menjadi Ujian di Tengah Ketidakpastian Global
Peringatan Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukkan bahwa perkembangan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia menjadi persoalan penting bagi keberlanjutan kebijakan fiskal Indonesia.
Tekanan terhadap rupiah, risiko arus modal keluar, serta kenaikan biaya impor energi dapat saling berkaitan dan memperbesar tantangan perekonomian nasional.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan melindungi kelompok rentan.
Pelemahan rupiah menuju kisaran Rp18.000 per dolar AS, apabila berlangsung berkelanjutan, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pembiayaan impor, belanja energi, dan stabilitas APBN 2026.
Karena itu, perhatian DPR terhadap ketahanan fiskal perlu diikuti dengan pengawasan terhadap realisasi anggaran, perubahan asumsi ekonomi, serta langkah pemerintah dalam mengantisipasi risiko global.
Di tengah situasi ekonomi internasional yang belum menentu, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan daya beli masyarakat menjadi salah satu ujian penting bagi perekonomian Indonesia.
